Verifikasi Klaim Surpres Pencopotan Kapolri yang Beredar di Medsos

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigasi Lurusin, klaim mengenai penerbitan Surat Presiden (Surpres) untuk pencopotan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo beredar luas di media sosial tanpa dukungan bukti dokumen resmi. Unggahan-unggahan tersebut membingkai kabar pergantian pimpinan Polri seolah telah memasuki tahap formal. Laporan ini memeriksa klaim dimaksud melalui tiga jalur pemeriksaan: kesesuaian dengan prosedur hukum, ketersediaan dokumen negara, dan pernyataan resmi pejabat yang bersangkutan.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa Surpres pencopotan Kapolri telah diterbitkan muncul dalam berbagai variasi narasi di sejumlah platform. Sebagian unggahan menyebut nama-nama calon pengganti, sebagian lain mengklaim surat tersebut telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat. Data menunjukkan tidak satu pun unggahan itu melampirkan salinan dokumen, nomor surat, tanggal penerbitan, atau tanda terima resmi dari institusi negara. Pola penyebaran didominasi akun tanpa identitas jelas yang saling mengutip satu sama lain, sehingga asal-usul informasi tidak dapat ditelusuri ke sumber primer mana pun.

Klaim: Surpres pencopotan Kapolri telah diterbitkan dan proses pergantian sedang berjalan. Fakta: Hingga pernyataan resmi disampaikan, tidak ada dokumen Surpres yang dipublikasikan Sekretariat Negara maupun dikonfirmasi diterima pimpinan DPR.

Prosedur Konstitusional Pergantian Kapolri

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Mekanisme ini mensyaratkan rangkaian tahapan yang terdokumentasi secara terbuka: pengiriman Surat Presiden kepada pimpinan DPR, pembahasan serta uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Setiap tahapan tersebut meninggalkan jejak administratif yang dapat diverifikasi publik. Faktanya adalah, tidak satu pun jejak administratif itu muncul dalam konteks klaim yang beredar. Sebagai perbandingan, proses pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25 — menggantikan Jenderal Idham Azis — berjalan melalui seluruh tahapan tersebut secara terdokumentasi, mulai dari penerimaan Surpres oleh DPR hingga pelantikan di Istana Negara pada 27 Januari 2021.

Dari sisi masa dinas, data menunjukkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon pada 5 Mei 1969. Dengan batas usia pensiun anggota Polri 58 tahun, masa dinasnya secara reguler masih berlangsung hingga 2027. Pergantian sebelum batas tersebut memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tetap wajib melalui mekanisme persetujuan DPR sebagaimana diuraikan di atas.

Respons Resmi yang Bersangkutan

Menanggapi kabar liar yang beredar, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan kepada awak media dengan nada tenang. Ia menegaskan dirinya adalah prajurit yang akan melaksanakan perintah apa pun yang diberikan negara, dan memilih tidak mempersoalkan spekulasi yang berkembang di ruang publik. Pernyataan tersebut perlu dicatat secara presisi: tidak ada konfirmasi mengenai keberadaan Surpres, dan tidak ada pula bantahan eksplisit — yang ada adalah penegasan sikap kepatuhan pada rantai komando.

Klaim: Pernyataan Kapolri membuktikan pencopotan sudah diputuskan. Fakta: Pernyataan tersebut bersifat normatif — seorang prajurit menyatakan kesiapan melaksanakan perintah — dan tidak memuat satu pun kalimat yang mengonfirmasi keberadaan Surpres.

Analisis Bukti Forensik

Pemeriksaan terhadap empat indikator menghasilkan temuan berikut. Pertama, dokumen primer tidak tersedia: tidak ada salinan Surpres, nomor registrasi, atau arsip resmi yang dapat diakses. Kedua, konfirmasi institusional tidak ada: baik Sekretariat Negara maupun pimpinan DPR tidak mengumumkan penerimaan surat dimaksud. Ketiga, pernyataan subjek tidak mengonfirmasi: respons Kapolri bersifat normatif, bukan informatif. Keempat, pola penyebaran menunjukkan ciri disinformasi: narasi berpindah antarakun tanpa sumber, dengan penambahan detail yang tidak konsisten, termasuk nama calon pengganti yang berbeda-beda antarunggahan.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen, prosedur hukum, dan pernyataan resmi, klaim bahwa Surpres pencopotan Kapolri telah diterbitkan tidak didukung bukti. Pernyataan Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa ia sebagai prajurit akan melaksanakan perintah apa pun merupakan sikap kepatuhan standar, dan membingkainya sebagai bukti pencopotan bertentangan dengan isi pernyataan itu sendiri. Rating untuk klaim ini: MISLEADING — narasi yang beredar menyajikan spekulasi sebagai fakta tanpa dasar dokumenter, berpotensi menyesatkan publik mengenai proses ketatanegaraan yang sebenarnya. Publik disarankan menunggu pengumuman resmi dari Sekretariat Negara atau DPR sebelum mempercayai kabar pergantian pimpinan Polri.