Verifikasi: Klaim Surpres Pencopotan Kapolri Beredar Tanpa Bukti Resmi

Laporan Verifikasi Lurusin. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigator, klaim bahwa Surat Presiden (Surpres) mengenai pencopotan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah diterbitkan, menyebar luas di sejumlah platform media sosial. Narasi tersebut memicu perbincangan publik mengenai kemungkinan pergantian pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara. Laporan ini disusun untuk menelusuri asal-usul klaim, memeriksa bukti dokumen yang tersedia, serta mencocokkannya dengan prosedur resmi yang berlaku secara konstitusional.

[KLAIM] Surpres Pencopotan Telah Diterbitkan

[KLAIM] Unggahan yang beredar menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Surpres berisi usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri. Sebagian unggahan bahkan membangun narasi seolah-olah dokumen tersebut telah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan.

[SUMBER KLAIM] Berdasarkan penelusuran forensik digital, klaim ini beredar dalam bentuk tangkapan layar, pesan berantai, dan potongan pernyataan yang dibagikan ulang tanpa mencantumkan dokumen asli. Tidak ditemukan satu pun unggahan yang menampilkan salinan Surpres yang dapat diverifikasi keasliannya — baik dari sisi nomor surat, tanggal penerbitan, kop resmi, maupun tanda tangan pejabat berwenang. Ketiadaan artefak dokumen ini merupakan temuan kunci dalam proses verifikasi.

[VERIFIKASI] Bukti Dokumen dan Konfirmasi Sumber Resmi

Berdasarkan verifikasi terhadap kanal-kanal resmi kepresidenan, termasuk laman Sekretariat Negara dan pernyataan juru bicara Istana, tidak ditemukan pengumuman maupun konfirmasi mengenai penerbitan Surpres pencopotan Kapolri. Data menunjukkan bahwa hingga laporan ini disusun, pemberitahuan resmi kepada publik mengenai usulan pergantian Kapolri belum pernah disampaikan melalui saluran resmi mana pun.

Faktanya adalah, sebuah Surpres yang sah akan tercatat dalam administrasi pemerintahan dan lazim diumumkan kepada publik, mengingat jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang pengangkatan serta pemberhentiannya melibatkan lembaga negara. Klaim yang beredar tanpa bukti dokumen pendukung, dengan demikian, tidak memenuhi standar verifikasi forensik yang diterapkan Lurusin.

[VERIFIKASI] Prosedur Konstitusional Pergantian Kapolri

Untuk menguji kewajaran klaim, tim investigator menelaah kerangka hukum yang mengatur pergantian Kapolri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Presiden mengajukan usul pemberhentian dan/atau pengangkatan secara tertulis disertai alasan, dan DPR memberikan persetujuan paling lambat 20 hari sejak usul diterima.

Data menunjukkan bahwa mekanisme tersebut bersifat terbuka dan terdokumentasi. Apabila Surpres benar telah dikirimkan, jejak administratifnya akan muncul di DPR, baik melalui pimpinan dewan maupun komisi terkait. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR yang mengonfirmasi penerimaan Surpres dimaksud. Klaim yang beredar bertentangan dengan ketiadaan jejak prosedural tersebut.

Sebagai konteks yang terverifikasi dari catatan publik, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Idham Azis, melalui Keputusan Presiden setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Proses tersebut berlangsung terbuka dan terdokumentasi — pola yang seharusnya juga berlaku pada setiap pergantian berikutnya.

[FAKTA] Respons Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Di tengah peredaran isu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan respons langsung kepada awak media. Ia menegaskan sikapnya sebagai prajurit: perintah apa pun dari pimpinan akan dilaksanakan. Pernyataan ini terverifikasi sebagai ucapan yang disampaikan secara terbuka dan dapat dikonfirmasi melalui dokumentasi pernyataan pers.

Penting dicatat secara forensik: pernyataan kesediaan melaksanakan perintah bukan merupakan konfirmasi bahwa Surpres pencopotan telah diterbitkan. Menginterpretasikan respons tersebut sebagai bukti keberadaan Surpres adalah kesimpulan yang tidak akurat dan menyesatkan, karena pernyataan itu bersifat normatif — standar sikap seorang prajurit terhadap rantai komando, bukan pengakuan atas dokumen apa pun.

[KESIMPULAN] Rating: MISLEADING

Klaim: Surpres pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah diterbitkan dan beredar.
Fakta: Tidak ada bukti dokumen, tidak ada konfirmasi Sekretariat Negara, tidak ada jejak prosedural di DPR. Respons Kapolri bersifat normatif, bukan konfirmasi atas klaim.

Berdasarkan verifikasi menyeluruh, klaim bahwa Surpres pencopotan Kapolri telah diterbitkan dinilai MISLEADING. Isu yang beredar di media sosial tidak didukung bukti yang dapat diverifikasi, bertentangan dengan ketiadaan konfirmasi dari sumber resmi, dan berpotensi menyesatkan publik. Masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi dari Istana maupun DPR sebelum mempercayai atau menyebarkan narasi serupa. Lurusin akan memperbarui laporan ini apabila bukti baru yang kredibel muncul.