Verifikasi Klaim Surpres Gubernur BI: Destry Damayanti Calon Tunggal

Beredar informasi bahwa Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) berisi satu nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI), yaitu Destry Damayanti, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyerahan dilakukan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan tahapan berikutnya dinyatakan sepenuhnya berada di tangan DPR. Lurusin melakukan verifikasi forensik terhadap klaim tersebut dengan menelusuri keterangan resmi pejabat negara, konfirmasi lintas lembaga, serta kerangka hukum yang mengatur pengangkatan pimpinan bank sentral.

Klaim yang Beredar

Klaim: Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI melalui Surpres yang diserahkan Mensesneg Prasetyo Hadi ke DPR, dan proses selanjutnya diserahkan kepada Dewan. Fakta: Keterangan resmi Mensesneg membenarkan penyerahan Surpres, dan pimpinan DPR mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut.

Berdasarkan verifikasi, klaim ini memuat tiga elemen yang dapat diuji secara terpisah: pertama, keberadaan Surpres itu sendiri; kedua, status Destry Damayanti sebagai calon tunggal; ketiga, pelimpahan proses selanjutnya kepada DPR. Ketiga elemen diperiksa satu per satu terhadap sumber resmi yang tersedia.

Verifikasi Dokumen dan Sumber Resmi

Data menunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan bahwa Surpres calon Gubernur BI telah diserahkan kepada DPR. Pernyataan ini tergolong sumber primer karena disampaikan langsung oleh pejabat yang secara administratif bertanggung jawab atas korespondensi kenegaraan antara Presiden dan lembaga negara lain. Pimpinan DPR serta anggota Komisi XI kemudian mengonfirmasi penerimaan Surpres tersebut dan menyatakan akan menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan keterangan resmi kedua lembaga, hanya satu nama yang tercantum dalam Surpres, yaitu Destry Damayanti. Tidak ditemukan bukti adanya nama kedua atau ketiga yang diajukan secara bersamaan. Dengan demikian, klaim bahwa ia diajukan sebagai calon tunggal konsisten dengan data resmi. Perlu dicatat sebagai keterbatasan verifikasi: isi lengkap Surpres tidak dipublikasikan kepada publik, sehingga pemeriksaan bertumpu pada pernyataan resmi dua lembaga negara yang saling mengonfirmasi, bukan pada dokumen fisik yang dapat diakses secara terbuka.

Kerangka Hukum Pengangkatan Gubernur BI

Prosedur yang ditempuh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Mekanismenya berjalan berurutan: Presiden mengajukan calon melalui Surpres, Komisi XI DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, dan keputusan akhir diambil dalam rapat paripurna.

Faktanya adalah, pengajuan calon tunggal tidak bertentangan dengan hukum. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden mengajukan lebih dari satu nama dalam Surpres. Preseden historis memperkuat temuan ini: pengangkatan sejumlah Gubernur BI pada periode sebelumnya juga dilakukan melalui pengajuan satu calon, dan DPR tetap menjalankan kewenangan penilaiannya secara penuh, termasuk kewenangan menyetujui atau menolak calon yang diajukan.

Rekam Jejak Destry Damayanti

Data resmi Bank Indonesia menunjukkan Destry Damayanti saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI, posisi yang diembannya sejak 7 Agustus 2019 dan dikukuhkan kembali untuk periode kedua pada 2024. Sebelum berkarier di bank sentral, ia dikenal sebagai ekonom dengan pengalaman panjang di sektor perbankan nasional, termasuk pernah menjabat ekonom kepala di salah satu bank milik negara terbesar. Latar pendidikannya mencakup Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan gelar master dari Cornell University, Amerika Serikat.

Posisi Deputi Gubernur Senior merupakan jabatan tertinggi kedua dalam struktur kepemimpinan BI, sehingga pengajuannya sebagai calon Gubernur mengikuti jalur promosi internal yang lazim dalam sejarah bank sentral. Berdasarkan dokumen publik yang tersedia, tidak ditemukan catatan pelanggaran etik atau sanksi dalam rekam jejak jabatannya selama meniti karier di BI.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi Mensesneg, konfirmasi pimpinan DPR, serta kesesuaian prosedur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, klaim bahwa Pemerintah menyerahkan Surpres berisi nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI dan melimpahkan proses selanjutnya kepada DPR dinilai BENAR. Seluruh elemen klaim didukung sumber resmi yang dapat diverifikasi silang dari dua lembaga negara secara independen. Keterbatasan verifikasi terletak pada tidak dipublikasikannya isi Surpres, namun hal tersebut tidak mengubah kesimpulan karena keberadaan dokumen dan substansi pokoknya telah dikonfirmasi secara terbuka.

Tahapan berikutnya, yaitu uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI serta pengesahan dalam rapat paripurna, sepenuhnya menjadi kewenangan konstitusional DPR. Lurusin akan memperbarui verifikasi ini apabila muncul perkembangan baru, termasuk hasil uji kelayakan, perubahan komposisi calon, atau keputusan akhir rapat paripurna yang menentukan kepemimpinan Bank Indonesia periode mendatang.