Verifikasi Klaim Red Notice Interpol atas Nama Syekh Al-Misry

Beredar klaim bahwa Interpol telah menerbitkan Red Notice bernomor A/10808/7-2026 terhadap seorang tersangka bernama Syekh Al-Misry, yang disebut menjadi buron internasional dalam kasus pelecehan terhadap santri dan kini berada di Mesir. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber resmi, klaim tersebut memuat elemen spesifik yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Laporan ini memeriksa setiap elemen klaim secara terpisah sebelum memberikan penilaian akhir.

Klaim yang Beredar

Klaim: Interpol menerbitkan Red Notice A/10808/7-2026; Syekh Al-Misry berstatus buron internasional dalam kasus pelecehan santri; subjek berada di Mesir. Fakta: tidak ditemukan entri nama maupun nomor tersebut pada basis data publik Interpol, dan tidak ada pernyataan resmi kepolisian yang mengonfirmasi.

Klaim ini tersusun atas tiga elemen yang dapat diuji secara independen: pertama, keberadaan dokumen Red Notice dengan nomor spesifik; kedua, status buron internasional atas nama subjek; ketiga, keberadaan subjek di wilayah Mesir. Ketiga elemen disajikan sebagai fakta tanpa disertai bukti pendukung berupa dokumen, tautan resmi, atau pernyataan institusi berwenang.

Verifikasi Nomor Red Notice

Data menunjukkan bahwa Interpol mempublikasikan sebagian Red Notice melalui laman resmi interpol.int pada bagian wanted persons. Pengecekan terhadap basis data publik tersebut tidak menemukan entri atas nama Syekh Al-Misry maupun nomor A/10808/7-2026. Perlu dicatat, mayoritas Red Notice memang tidak dipublikasikan dan hanya dapat diakses aparat penegak hukum, sehingga ketiadaan entri publik tidak dengan sendirinya membuktikan dokumen tidak ada. Namun, beban pembuktian berada pada pihak yang menyebarkan nomor spesifik tersebut.

Terdapat pula anomali pada struktur nomor. Segmen akhir 7-2026 mengindikasikan penerbitan pada tahun 2026, sebuah penanggalan yang bertentangan dengan linimasa beredarnya klaim dan memerlukan penjelasan resmi. Tidak ada satu pun dokumen resmi yang dapat diakses publik, baik dari Interpol maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memuat nomor A/10808/7-2026.

Verifikasi Identitas Subjek

Nama Al-Misry secara linguistik merupakan nisba dalam bahasa Arab yang berarti orang Mesir, dan lazim digunakan sebagai julukan, bukan nama formal dalam dokumen hukum. Penelusuran terhadap pemberitaan terverifikasi, putusan pengadilan, serta pernyataan resmi Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri tidak menemukan rujukan terhadap tersangka dengan nama tersebut dalam perkara pelecehan santri. Tidak ada konferensi pers, surat resmi, maupun rilis kelembagaan yang menyebut penerbitan red notice untuk subjek dimaksud. Klaim bahwa subjek berada di Mesir juga tidak disertai bukti keimigrasian atau koordinasi antar-negara yang dapat diverifikasi.

Absensi Konfirmasi Sumber Resmi

Penerbitan Red Notice untuk warga negara Indonesia melibatkan prosedur berjenjang: penetapan status daftar pencarian orang oleh penyidik, pengajuan oleh Divhubinter Polri selaku National Central Bureau Interpol Indonesia, hingga penerbitan oleh Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon. Setiap tahap meninggalkan jejak administratif. Faktanya adalah, hingga laporan ini disusun, tidak satu pun institusi dalam rantai prosedur tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan konfirmasi. Klaim yang beredar juga tidak melampirkan salinan dokumen, tangkapan layar laman resmi, atau tautan yang dapat diverifikasi ulang oleh publik.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap basis data publik Interpol, rekam jejak pemberitaan terverifikasi, dan absensi konfirmasi dari seluruh institusi berwenang, klaim bahwa Interpol menerbitkan Red Notice A/10808/7-2026 terhadap Syekh Al-Misry dinilai MISLEADING. Klaim ini menyesatkan karena menyajikan nomor dokumen spesifik dan status hukum definitif tanpa bukti yang dapat diuji, disertai anomali penanggalan yang tidak dijelaskan. Masyarakat diminta tidak menyebarluaskan informasi ini sebelum adanya konfirmasi resmi dari Divhubinter Polri atau Interpol. Apabila di kemudian hari muncul dokumen resmi yang membuktikan sebaliknya, penilaian ini akan ditinjau ulang sesuai standar verifikasi forensik.