Verifikasi Klaim Perampasan Aset Tanpa Vonis bagi Tersangka Buron

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap pernyataan yang beredar di ruang publik, terdapat klaim bahwa negara memerlukan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap tersangka yang melarikan diri. Klaim tersebut menegaskan bahwa skema ini diperlukan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat diambil alih oleh negara meskipun proses peradilan pidana tidak dapat diselesaikan. Laporan ini memeriksa klaim dimaksud berdasarkan instrumen hukum nasional, konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta praktik komparatif di sejumlah yurisdiksi.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: mekanisme perampasan aset tanpa vonis diperlukan agar aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas negara ketika proses pidana terhadap tersangka yang kabur tidak dapat diselesaikan.

Dalam literatur hukum, skema yang dimaksud dikenal dengan istilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan negara mengambil alih harta kekayaan melalui proses perdata atau gugatan in rem terhadap benda, bukan terhadap orang, sehingga tidak mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pemilik aset.

Verifikasi terhadap Kerangka Hukum Nasional

Faktanya adalah hukum positif Indonesia telah mengenal sejumlah mekanisme serupa secara terbatas. Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kemungkinan pemeriksaan perkara secara in absentia apabila terdakwa meninggal dunia atau tidak dapat dihadirkan, dengan putusan pengadilan yang dapat menetapkan status harta kekayaan. Selanjutnya, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus status harta kekayaan apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan atau tidak hadir tanpa alasan yang sah. Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dalam kondisi tertentu.

Data menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sektoral dan terfragmentasi. Belum terdapat satu undang-undang payung yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan secara umum dan menyeluruh. Rancangan undang-undang mengenai perampasan aset tindak pidana tercatat telah masuk dalam program legislasi nasional sejak lebih dari satu dekade dan hingga saat ini belum disahkan. Fakta ini konsisten dengan klaim bahwa terdapat kekosongan hukum dalam menangani aset milik tersangka yang melarikan diri dan tidak dapat diadili.

Verifikasi terhadap Instrumen Internasional

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention against Corruption meminta negara pihak mempertimbangkan langkah-langkah yang memungkinkan perampasan hasil kejahatan tanpa putusan pidana dalam perkara di mana pelaku tidak dapat diadili karena kematian, pelarian, atau ketidakhadiran. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga rekomendasi dimaksud menjadi bagian dari komitmen hukum internasional Indonesia.

Praktik komparatif memperkuat temuan ini. Inggris mengatur civil recovery melalui Proceeds of Crime Act 2002. Australia menerapkan skema serupa melalui Proceeds of Crime Act 2002 di tingkat federal. Amerika Serikat mengenal civil asset forfeiture yang diajukan terhadap benda, bukan terhadap pemiliknya. Data menunjukkan mekanisme ini menggunakan standar pembuktian perdata, yakni keseimbangan probabilitas, yang lebih rendah daripada standar pembuktian pidana.

Verifikasi terhadap Aspek Konstitusional

Klaim bahwa skema ini diperlukan tidak dapat dipisahkan dari batasan konstitusional. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak milik yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Selain itu, asas praduga tak bersalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum. Oleh karena itu, setiap desain perampasan aset tanpa vonis menuntut kontrol pengadilan yang ketat, hak membela diri bagi pemilik aset atau ahli waris, serta mekanisme pemulihan apabila perampasan terbukti keliru.

Fakta: mekanisme perampasan tanpa vonis diakui hukum internasional dan dipraktikkan banyak negara, tetapi penerapannya di Indonesia masih terbatas, sektoral, dan mensyaratkan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh bukti di atas, klaim bahwa mekanisme perampasan aset tanpa vonis diperlukan untuk menjangkau aset tersangka yang melarikan diri dinilai SEBAGIAN BENAR. Faktanya adalah kebutuhan tersebut memiliki dasar pada konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan pada praktik komparatif yang mapan. Namun, klaim tersebut tidak lengkap apabila tidak disertai penjelasan mengenai syarat konstitusional, kontrol pengadilan, dan perlindungan hak milik. Pernyataan yang mengabaikan dimensi perlindungan hak berpotensi menyesatkan karena menyederhanakan persoalan hukum yang kompleks menjadi sekadar kebutuhan penindakan.

Verifikasi ini bersifat terbuka terhadap bukti tambahan. Apabila terdapat dokumen resmi baru, termasuk draf peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang relevan, kesimpulan dalam laporan ini dapat diperbarui sesuai standar pemeriksaan forensik.