Verifikasi: Klaim Nadiem Soal Ibam 'Hanya Konsultan' dan Bantahan Intervensi

Beredar pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang menyatakan mantan staf khususnya, Ibrahim Arief — akrab disapa Ibam — tidak layak dijatuhi hukuman karena kedudukannya hanya sebagai konsultan. Pernyataan itu muncul dalam konteks penyidikan dugaan korupsi pengadaan perangkat laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem juga menegaskan tidak pernah memberikan arahan agar kebijakan pengadaan diarahkan kepada pihak atau vendor tertentu. Lurusin melakukan verifikasi forensik terhadap dua klaim tersebut berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia dan dokumen resmi penegak hukum.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: 'Beliau hanya konsultan' sehingga tidak layak dihukum; tidak ada intervensi maupun arahan untuk mengarahkan pengadaan kepada vendor tertentu.

Klaim pertama bersifat normatif-hukum: anggapan bahwa status konsultan membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Klaim kedua bersifat faktual: bantahan adanya intervensi. Keduanya diperiksa secara terpisah karena memiliki basis verifikasi yang berbeda.

Sumber Klaim

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem Makarim kepada awak media usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Berdasarkan dokumentasi publik, Nadiem telah beberapa kali dimintai keterangan penyidik. Posisi hukumnya hingga saat ini tercatat sebagai saksi, bukan tersangka — data ini konsisten dengan keterangan sumber resmi Kejaksaan Agung.

Verifikasi Hukum: Apakah Konsultan Kebal Pidana?

Faktanya adalah bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal pembedaan pertanggungjawaban pidana berdasarkan label 'konsultan'. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, menggunakan frasa 'setiap orang' — subjek hukum yang mencakup siapa pun, termasuk pihak swasta, staf khusus, maupun konsultan, tanpa pengecualian.

Selain itu, Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur penyertaan pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana diancam pidana yang sama dengan pelaku utama. Praktik peradilan — termasuk sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi pengadaan — konsisten menjerat pihak non-aparatur sipil negara yang terbukti berperan dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Data menunjukkan pula bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibrahim Arief sebagai tersangka dalam perkara ini. Penetapan tersangka oleh penyidik merupakan bukti formal bahwa status konsultan tidak menghalangi proses pidana. Dengan demikian, klaim bahwa kedudukan konsultan membuat seseorang 'tidak layak dihukum' bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang berlaku. Layak atau tidaknya seseorang dihukum ditentukan oleh pembuktian perbuatan di persidangan, bukan oleh nomenklatur jabatan.

Verifikasi Faktual: Bantahan Intervensi

Terhadap klaim kedua — tidak adanya arahan untuk mengarahkan pengadaan ke vendor tertentu — verifikasi independen pada tahap ini belum dapat dilakukan secara konklusif. Pernyataan tersebut merupakan keterangan sepihak dari pihak yang berkedudukan sebagai saksi. Keterangan saksi, berdasarkan Pasal 184 KUHAP, memang merupakan alat bukti yang sah, namun kekuatan pembuktiannya wajib diuji di persidangan dan dikonfrontasi dengan alat bukti lain: dokumen pengadaan, korespondensi, keterangan saksi lain, serta hasil audit kerugian negara.

Catatan publik menunjukkan penyidik mendalami dugaan pengarahan spesifikasi teknis yang mengunci pengadaan pada ekosistem tertentu. Apakah pengarahan itu benar terjadi dan siapa pelakunya merupakan materi pembuktian yang menjadi kewenangan majelis hakim. Menyimpulkan bantahan tersebut benar — atau salah — sebelum pembuktian di pengadilan adalah tidak akurat secara metodologis.

Konteks Perkara

Perkara ini bermula dari program pengadaan laptop Chromebook bagi satuan pendidikan pada periode kepemimpinan Nadiem di Kemendikbud. Penghitungan yang dikutip penyidik menyebut dugaan kerugian negara mencapai kisaran triliunan rupiah. Selain Ibrahim Arief, penyidik juga menjerat sejumlah pihak lain dari unsur kementerian maupun swasta. Proses hukum masih berjalan, dan seluruh pihak yang diperiksa dilindungi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan dan Rating

Fakta: UU Tipikor dan KUHP tidak mengecualikan konsultan dari pertanggungjawaban pidana; penyidik resmi telah menetapkan Ibam sebagai tersangka; bantahan intervensi merupakan keterangan saksi yang belum teruji di persidangan.

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa status konsultan membuat seseorang tidak layak dihukum adalah menyesatkan, karena bertentangan dengan Pasal 2 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP serta praktik peradilan korupsi di Indonesia. Adapun bantahan intervensi belum dapat diverifikasi secara independen dan harus menunggu proses pembuktian persidangan.

Rating: MISLEADING. Argumen yang menyandingkan status konsultan dengan kekebalan pidana tidak memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.