Verifikasi: Klaim Mendagri soal SPBE dan Akta Kelahiran Daring

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penguatan infrastruktur digital guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu wujud implementasi yang disebut adalah sinergi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan layanan akta kelahiran daring. Laporan ini memeriksa kebenaran klaim tersebut berdasarkan dokumen resmi, regulasi, dan data kelembagaan yang dapat diverifikasi publik.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Implementasi SPBE diwujudkan antara lain melalui sinergi Ditjen Dukcapil dan Kemenkes dalam menyediakan layanan akta kelahiran daring.

Fakta: SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan layanan akta kelahiran daring yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan merupakan program resmi yang terdokumentasi.

Klaim ini memuat tiga komponen yang dapat diuji secara terpisah: pertama, posisi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri; kedua, keberadaan kebijakan SPBE sebagai kerangka regulasi digitalisasi pemerintahan; ketiga, keberadaan layanan akta kelahiran daring hasil sinergi Dukcapil dan Kemenkes. Metode verifikasi dilakukan dengan menelusuri basis data regulasi resmi serta kanal informasi kelembagaan terkait.

Verifikasi Komponen Pertama: Jabatan dan Kerangka SPBE

Data menunjukkan Tito Karnavian menjabat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju. Informasi ini tercatat dalam sumber resmi kelembagaan Kemendagri. Komponen pertama klaim dengan demikian akurat.

Mengenai SPBE, faktanya adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dokumen regulasi tersebut dapat diakses melalui basis data peraturan resmi di peraturan.bpk.go.id. Perpres ini memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional untuk memperkuat interoperabilitas antarinstansi. Evaluasi penerapan SPBE dilakukan secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, dorongan penguatan infrastruktur digital oleh Mendagri sejalan dengan mandat regulasi yang berlaku.

Verifikasi Komponen Kedua: Layanan Akta Kelahiran Daring

Berdasarkan verifikasi terhadap kanal resmi Ditjen Dukcapil di dukcapil.kemendagri.go.id, layanan pencatatan kelahiran telah tersedia secara daring. Pemohon dapat mengajukan akta kelahiran melalui portal dan aplikasi resmi tanpa harus datang langsung ke kantor dinas kependudukan. Dokumen kependudukan yang diterbitkan secara daring menggunakan tanda tangan elektronik yang keabsahannya dapat diperiksa melalui kode pemindai.

Dasar hukum penyederhanaan layanan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Regulasi tersebut menetapkan penerbitan akta kelahiran cukup berdasarkan surat keterangan lahir dari fasilitas kesehatan atau penolong kelahiran. Data menunjukkan kebijakan ini menjadi fondasi integrasi layanan kelahiran dengan fasilitas kesehatan. Transformasi digital Dukcapil juga mencakup pengembangan Identitas Kependudukan Digital sebagai bagian dari agenda digitalisasi administrasi kependudukan nasional.

Verifikasi Komponen Ketiga: Sinergi Dukcapil dan Kemenkes

Komponen ketiga klaim juga terkonfirmasi. Ditjen Dukcapil mengembangkan model layanan terintegrasi di fasilitas kesehatan, di mana bayi yang lahir di rumah sakit atau puskesmas yang terhubung dengan sistem pencatatan sipil dapat langsung memperoleh Nomor Induk Kependudukan dan akta kelahiran. Model ini mensyaratkan pertukaran data antara fasilitas kesehatan di bawah koordinasi Kemenkes dan basis data kependudukan Kemendagri.

Kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Kemendagri dan Kemenkes terdokumentasi dalam perjanjian kerja sama resmi, antara lain untuk mendukung sistem informasi kesehatan dan pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan. Bukti kelembagaan ini menunjukkan klaim mengenai sinergi kedua instansi memiliki dasar faktual dan tidak dibuat-buat.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap ketiga komponen klaim, tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan dokumen resmi. Tidak ada bagian klaim yang terbukti menyesatkan atau tidak akurat. Pernyataan mengenai dorongan Mendagri terhadap penguatan infrastruktur digital untuk SPBE serta sinergi Dukcapil-Kemenkes dalam layanan akta kelahiran daring sesuai dengan regulasi dan program yang terdokumentasi.

Rating: BENAR. Klaim akurat dan didukung sumber resmi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, serta dokumentasi layanan daring Ditjen Dukcapil Kemendagri.