Verifikasi Klaim Menag soal Zakat 2025 Sebesar Rp44,6 Triliun

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin, beredar klaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan penghimpunan zakat nasional tahun 2025 mencapai Rp44,6 triliun, naik 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta memberi manfaat bagi 140 juta mustahik. Laporan ini memeriksa tiga komponen klaim tersebut dengan merujuk pada sumber resmi: Kementerian Agama RI (kemenag.go.id), Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS (baznas.go.id), Pusat Kajian Strategis BAZNAS (puskas.baznas.go.id), Badan Pusat Statistik (bps.go.id), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: penghimpunan zakat 2025 mencapai Rp44,6 triliun, tumbuh 12 persen, dan menjangkau 140 juta mustahik. Fakta: tren pertumbuhan dua digit konsisten dengan data resmi, tetapi angka 140 juta mustahik tidak didukung data pendistribusian resmi mana pun.

Klaim dipecah menjadi tiga elemen yang diperiksa secara terpisah. Pertama, atribusi pernyataan kepada Menteri Agama. Kedua, angka penghimpunan Rp44,6 triliun beserta laju pertumbuhan 12 persen. Ketiga, jangkauan manfaat kepada 140 juta mustahik. Pemisahan ini diperlukan karena ketiga elemen memiliki tingkat verifikasi yang berbeda-beda.

Verifikasi Atribusi dan Angka Penghimpunan

Nasaruddin Umar terverifikasi menjabat Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Elemen atribusi jabatan dengan demikian akurat dan dapat dikonfirmasi melalui situs resmi Kementerian Agama.

Mengenai angka penghimpunan, data Statistik Zakat Nasional yang dirilis BAZNAS menunjukkan tren kenaikan dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah nasional tahun 2023 tercatat di kisaran Rp32 triliun, dan proyeksi resmi menempatkan penghimpunan 2024 mendekati Rp40 triliun. Klaim pertumbuhan 12 persen menuju Rp44,6 triliun pada 2025 mengimplikasikan basis tahun 2024 sekitar Rp39,8 triliun — angka yang konsisten dengan lintasan pertumbuhan resmi tersebut. Data menunjukkan tidak ada anomali statistik pada klaim pertumbuhan ini.

Namun demikian, verifikasi forensik menuntut kejelasan status angka. Belum dapat dipastikan apakah Rp44,6 triliun merupakan realisasi penghimpunan, proyeksi, atau target penghimpunan, karena ketiga kategori ini kerap tertukar dalam pelaporan publik. Data realisasi final hanya dapat dikonfirmasi melalui laporan keuangan audited BAZNAS dan Kementerian Agama. Selama dokumen tersebut tidak dirujuk secara eksplisit, angka Rp44,6 triliun diterima sebagai pernyataan pejabat publik, bukan sebagai fakta audited.

Klaim 140 Juta Mustahik Tidak Didukung Data Resmi

Elemen ketiga adalah yang paling bermasalah. Data BPS per Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari populasi. Memang, definisi mustahik dalam UU 23/2011 dan ketentuan syariah mencakup delapan asnaf — fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil — sehingga kelompok penerima zakat secara sah lebih luas dari sekadar penduduk miskin. Meski demikian, klaim 140 juta mustahik setara dengan hampir separuh total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 283 juta jiwa.

Laporan pendistribusian dan pendayagunaan yang dipublikasikan BAZNAS maupun lembaga amil zakat lain secara konsisten melaporkan penerima manfaat dalam skala jutaan per tahun, bukan ratusan juta. Tidak ditemukan dokumen resmi yang mendukung angka 140 juta mustahik sebagai jumlah individu penerima manfaat. Penjelasan yang dapat diterima secara metodologis adalah bahwa angka tersebut merupakan akumulasi lintas program, penghitungan berulang terhadap penerima yang sama dalam beberapa program berbeda, atau kekeliruan pengutipan. Tanpa klarifikasi resmi, angka ini tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.

Konteks: Realisasi versus Potensi Zakat Nasional

Kajian Puskas BAZNAS mengestimasi potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Jika angka Rp44,6 triliun akurat, maka realisasi penghimpunan baru mencapai sekitar 13,6 persen dari potensi. Kesenjangan ini konsisten dengan temuan resmi bahwa penghimpunan zakat melalui lembaga formal masih jauh di bawah potensi, antara lain karena sebagian besar masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui amil resmi. Faktanya adalah, pertumbuhan 12 persen sekalipun tidak menutup kesenjangan struktural tersebut.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi terhadap ketiga elemen: atribusi kepada Menteri Agama akurat; angka Rp44,6 triliun dengan pertumbuhan 12 persen konsisten dengan tren data resmi tetapi statusnya sebagai realisasi atau target belum terkonfirmasi dokumen audited; klaim 140 juta mustahik bertentangan dengan data BPS dan laporan pendistribusian resmi yang ada.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Inti pernyataan mengenai kenaikan penghimpunan zakat nasional sesuai dengan data resmi, namun angka penerima manfaat tidak akurat sebagai jumlah individu dan memerlukan klarifikasi dari sumber resmi sebelum dapat diterima sebagai fakta. Pembaca disarankan merujuk laporan resmi BAZNAS dan Kementerian Agama untuk angka final yang teraudit.