Verifikasi: Klaim Kejanggalan Jeratan TPPU Febrie Adriansyah

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa tim penasihat hukum Febrie Adriansyah mempersoalkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung. Inti klaim tersebut adalah dugaan adanya kejanggalan dalam penetapan jeratan TPPU karena perkara pokok — yakni tindak pidana asal yang menjadi fondasi pencucian uang — dinilai belum dijelaskan secara terbuka oleh penyidik. Laporan ini memeriksa klaim tersebut dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang tersedia, serta keterangan publik para pihak.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Jeratan pasal TPPU terhadap Febrie Adriansyah mengandung kejanggalan karena Kejaksaan Agung belum menjelaskan perkara pokok yang menjadi tindak pidana asal.

Data menunjukkan bahwa pernyataan ini disampaikan oleh kuasa hukum Febrie Adriansyah kepada awak media. Identitas sumber klaim penting dicatat: tim hukum adalah pihak yang secara profesional berkepentingan membela kliennya. Dengan demikian, pernyataan tersebut merupakan argumentasi hukum sepihak, bukan temuan independen. Dalam standar verifikasi forensik, klaim dari pihak berperkara tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa konfirmasi dokumen persidangan atau keterangan resmi penyidik.

Konteks Perkara

Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung yang dipublikasikan sebelumnya, Febrie Adriansyah — yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta — ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata niaga komoditas timah. Pada perkembangan berikutnya, penyidik menambahkan dugaan TPPU terhadap yang bersangkutan. Penambahan pasal TPPU dalam perkara korupsi merupakan praktik lazim yang diatur undang-undang, mengingat hasil tindak pidana korupsi kerap dialihkan atau disamarkan. Hingga laporan ini disusun, Kejaksaan Agung belum merilis rincian lengkap konstruksi perkara kepada publik, dengan alasan materi penyidikan menjadi domain pro justitia.

Verifikasi terhadap Dasar Hukum TPPU

Faktanya adalah, klaim bahwa penerapan TPPU tidak sah tanpa penjelasan perkara pokok terlebih dahulu bertentangan dengan teks undang-undang. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Ketentuan ini menegaskan bahwa TPPU berdiri sebagai delik independen. Namun demikian, verifikasi juga menemukan bahwa tindak pidana asal tetap harus diidentifikasi dan didukung bukti permulaan yang cukup — sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama, yang memuat daftar tindak pidana asal termasuk korupsi. Dengan kata lain, penyidik wajib mengetahui perkara pokoknya, tetapi tidak wajib membuktikannya hingga tuntas sebelum menerapkan pasal pencucian uang.

Apakah Kejaksaan Agung telah memenuhi syarat minimal tersebut dalam perkara ini? Bukti yang tersedia bagi publik belum cukup untuk menjawabnya. Berkas perkara, surat penetapan tersangka, dan hasil penelusuran aliran dana bersifat tertutup pada tahap penyidikan. Klaim kejanggalan hanya dapat diuji secara sah melalui dua jalur: praperadilan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tanpa akses terhadap dokumen tersebut, pernyataan tim hukum berstatus argumentasi pembelaan, bukan fakta terverifikasi.

Posisi Kejaksaan Agung

Dalam sejumlah keterangan pers sebelumnya, jajaran Kejaksaan Agung menyatakan bahwa setiap penetapan tersangka dan penerapan pasal dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Institusi tersebut juga menegaskan kesiapannya menguji seluruh konstruksi hukum di persidangan. Pernyataan ini, sebagaimana pernyataan tim hukum, juga bersifat klaim sepihak dari pihak berperkara dan harus diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sama.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Fakta bahwa tim hukum Febrie Adriansyah mengajukan keberatan atas jeratan TPPU adalah akurat dan dapat dikonfirmasi dari pernyataan publik yang bersangkutan. Namun, klaim bahwa terdapat kejanggalan prosedural tidak dapat diverifikasi sebagai fakta pada tahap ini dan sebagian bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010, yang menegaskan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kebenaran material atas sah atau tidaknya jeratan TPPU hanya dapat ditentukan oleh pengadilan. Publik disarankan memperlakukan pernyataan kedua belah pihak sebagai posisi hukum masing-masing, bukan kesimpulan akhir.