Verifikasi Klaim Kehadiran Danantara di Rapat KSSK dan Fokus Likuiditas

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) turut menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang disebut berlangsung pada Juli 2026. Klaim yang sama menyebutkan bahwa penguatan likuiditas di sistem perbankan bukan semata agenda Danantara, melainkan juga menjadi perhatian KSSK. Laporan ini memeriksa kedua unsur pernyataan tersebut berdasarkan dokumen resmi, kerangka regulasi, dan data kelembagaan yang tersedia untuk publik.

Klaim

Klaim: pimpinan Danantara hadir dalam rapat KSSK, dan upaya memperkuat likuiditas perbankan merupakan fokus bersama Danantara serta KSSK.

Klaim tersebut mengandung dua unsur yang harus diperiksa secara terpisah. Unsur pertama bersifat faktual-administratif, yaitu kehadiran pimpinan Danantara dalam forum rapat KSSK. Unsur kedua bersifat kelembagaan, yaitu apakah likuiditas perbankan memang berada dalam lingkup kewenangan dan perhatian KSSK. Pemisahan ini diperlukan karena tingkat verifiabilitas kedua unsur berbeda secara signifikan.

Sumber Klaim

Pernyataan mengenai kehadiran pimpinan Danantara bersumber dari keterangan lisan Menteri Keuangan kepada awak media. Hingga laporan ini disusun, penelusuran terhadap kanal resmi KSSK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun Danantara tidak menemukan notulensi, daftar hadir, maupun siaran pers yang secara spesifik mendokumentasikan kehadiran pimpinan Danantara dalam rapat dimaksud. Dengan demikian, unsur pertama klaim saat ini bertumpu pada satu sumber pernyataan pejabat tanpa bukti dokumenter pendukung.

Verifikasi

Pemeriksaan terhadap kerangka hukum menunjukkan bahwa KSSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berdasarkan undang-undang tersebut, keanggotaan KSSK terdiri atas Menteri Keuangan selaku ketua merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Danantara tidak tercantum sebagai anggota KSSK, baik dalam undang-undang tersebut maupun peraturan pelaksananya. Regulasi juga tidak secara eksplisit melarang forum tersebut mengundang pihak eksternal, sehingga kehadiran pimpinan Danantara, apabila benar terjadi, berstatus sebagai undangan dan bukan anggota.

Adapun Danantara merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Lembaga ini mengelola aset dan investasi negara, termasuk saham pemerintah pada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Struktur kepemilikan ini menjadikan Danantara memiliki kepentingan langsung terhadap kondisi likuiditas perbankan nasional.

Terkait unsur kedua, data menunjukkan bahwa UU PPKSK memberikan mandat kepada KSSK untuk memantau dan memelihara stabilitas sistem keuangan, termasuk koordinasi pencegahan krisis yang mencakup persoalan likuiditas. Dalam pembagian kewenangan, Bank Indonesia berperan menjaga likuiditas sistem, OJK mengawasi kesehatan bank secara individual, dan LPS menjamin simpanan nasabah. KSSK berfungsi sebagai forum koordinasi ketiganya bersama pemerintah. Undang-undang yang sama juga mewajibkan KSSK menggelar rapat berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

Fakta

Faktanya adalah sebagai berikut. Pertama, klaim kehadiran pimpinan Danantara dalam rapat KSSK belum dapat diverifikasi secara independen karena tidak tersedia dokumentasi resmi yang dapat diakses publik; satu-satunya bukti adalah pernyataan Menteri Keuangan. Kedua, secara kelembagaan Danantara bukan anggota KSSK, sehingga kehadirannya bersifat undangan. Ketiga, pernyataan bahwa penguatan likuiditas perbankan merupakan fokus KSSK akurat dan konsisten dengan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Keempat, keterlibatan Danantara dalam isu likuiditas perbankan memiliki dasar kepentingan yang logis mengingat lembaga tersebut mengelola saham negara pada lima bank Himbara.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Unsur klaim mengenai likuiditas perbankan sebagai fokus KSSK sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Namun unsur klaim mengenai kehadiran pimpinan Danantara dalam rapat KSSK Juli 2026 belum didukung bukti dokumenter independen dan hanya bertumpu pada satu pernyataan pejabat. Menyebarkan klaim kehadiran tersebut sebagai fakta yang telah terkonfirmasi bersifat menyesatkan. Lurusin akan memperbarui laporan ini apabila notulensi atau dokumentasi resmi rapat KSSK tersedia untuk publik.