Verifikasi: Klaim Hamas Sepakati Perlucutan Senjata Penuh Bersyarat

Beredar klaim bahwa Hamas telah menyetujui perlucutan senjata secara penuh, dengan menyerahkan seluruh persenjataannya kepada Komite Nasional Palestina sepanjang langkah itu diikuti penarikan tentara Israel dari Jalur Gaza. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin terhadap dokumen resmi, pernyataan para pihak, dan kerangka kesepakatan yang berlaku, klaim tersebut mengandung unsur yang dapat dikonfirmasi sekaligus unsur yang tidak akurat. Laporan ini membedah klaim itu bagian per bagian.

Klaim yang Beredar

Klaim: Hamas menyetujui perlucutan senjata secara penuh yang diserahkan kepada Komite Nasional Palestina, dengan syarat penarikan tentara Israel.

Klaim tersebut memuat tiga komponen yang harus diuji secara terpisah. Pertama, klaim bahwa Hamas menyetujui perlucutan senjata secara penuh. Kedua, klaim bahwa senjata akan diserahkan kepada Komite Nasional Palestina. Ketiga, klaim bahwa satu-satunya syarat adalah penarikan tentara Israel. Verifikasi menunjukkan ketiga komponen itu tidak berdiri pada tingkat kebenaran yang sama.

Hasil Verifikasi: Komponen Pertama

Berdasarkan dokumen rencana perdamaian 20 poin yang dirilis Gedung Putih pada 29 September 2025, demiliterisasi Gaza dan pelucutan seluruh persenjataan Hamas memang menjadi syarat inti kesepakatan. Namun, faktanya adalah pernyataan resmi Hamas tertanggal 3 Oktober 2025 — respons resmi terhadap rencana tersebut — hanya memuat persetujuan atas pembebasan sandera dan penyerahan administrasi Gaza kepada badan teknokratis Palestina. Pernyataan itu tidak memuat persetujuan atas perlucutan senjata. Hamas menyatakan isu senjata akan dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang lebih luas.

Data menunjukkan pola yang konsisten. Ketika sebuah laporan media pada Oktober 2025 menyebut Hamas setuju menyerahkan senjata, Hamas mengeluarkan bantahan resmi dan menyebut laporan itu tidak berdasar. Sejumlah pejabat senior Hamas, termasuk anggota biro politiknya, dalam berbagai pernyataan kepada media internasional menegaskan bahwa persenjataan hanya dapat dialihkan kepada tentara negara Palestina yang merdeka — bukan dilucuti dan bukan diserahkan kepada komite administratif. Pernyataan-pernyataan ini bertentangan dengan narasi perlucutan senjata penuh.

Hasil Verifikasi: Komponen Kedua dan Ketiga

Komite yang dimaksud dalam klaim merujuk pada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, badan teknokratis yang pembentukannya diumumkan pada Januari 2026 di bawah payung Dewan Perdamaian. Berdasarkan dokumen pembentukannya, mandat komite itu adalah administrasi sipil dan rekonstruksi. Tidak ada satu pun dokumen resmi — baik dari komite, Dewan Perdamaian, maupun Hamas — yang menyatakan komite tersebut ditetapkan sebagai pihak penerima senjata. Terdapat laporan-laporan lanjutan yang menyebut adanya sinyal kesiapan Hamas membahas pengalihan senjata kepada otoritas Palestina, namun sinyal itu bersifat lisan, tidak final, dan tidak setara dengan persetujuan resmi.

Mengenai syarat, klaim bahwa penarikan tentara Israel merupakan satu-satunya prasyarat juga menyesatkan. Pernyataan-pernyataan resmi Hamas secara konsisten mengaitkan isu senjata dengan syarat yang lebih luas: berakhirnya pendudukan, berdirinya negara Palestina, dan jaminan keamanan jangka panjang. Penarikan pasukan hanyalah satu elemen dari rangkaian tuntutan tersebut. Menyederhanakan syarat menjadi satu butir mengubah substansi posisi resmi Hamas.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi dan pernyataan para pihak, Lurusin memberikan rating SEBAGIAN BENAR untuk klaim ini. Faktanya adalah: benar bahwa terdapat sinyal kesiapan bersyarat dari Hamas untuk membahas status persenjataannya dalam kerangka otoritas nasional Palestina, sejalan dengan berjalannya fase lanjutan gencatan senjata. Namun, klaim bahwa Hamas telah menyetujui perlucutan senjata secara penuh tidak didukung dokumen resmi mana pun dan pernah dibantah langsung oleh Hamas. Klaim bahwa senjata akan diserahkan kepada Komite Nasional Palestina tidak memiliki dasar dalam mandat resmi komite tersebut. Klaim bahwa syaratnya hanya penarikan tentara Israel menyederhanakan posisi resmi yang menuntut lebih dari itu.

Pembaca disarankan membedakan antara sinyal politik bersyarat dan persetujuan resmi yang mengikat. Hingga verifikasi ini diterbitkan, tidak ada bukti dokumen yang mengonfirmasi Hamas menyetujui perlucutan senjata penuh dalam bentuk apa pun.