Verifikasi: Kejagung Kasus Jumbo, KPK Giat OTT — Sebagian Benar

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap narasi yang beredar di ruang publik, klaim bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) fokus mengungkap kasus korupsi berskala jumbo sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih giat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengandung kebenaran parsial namun menyederhanakan realitas kelembagaan kedua penegak hukum tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri data perkara resmi, dokumen putusan pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga.

Klaim yang Diverifikasi

Klaim: Kejagung mengungkap kasus jumbo, sementara KPK giat melakukan OTT.

Fakta: Data perkara menunjukkan tren tersebut memang terlihat dalam beberapa tahun terakhir, namun dikotomi ini tidak mutlak. Kedua lembaga menangani beragam jenis perkara, dan perbedaan pola penindakan lebih tepat dijelaskan oleh kewenangan hukum masing-masing, bukan oleh kapasitas atau preferensi semata.

Bukti: Rekam Jejak Perkara Kejagung

Data menunjukkan Kejagung dalam beberapa tahun terakhir menangani sejumlah perkara dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan pengumuman resmi Kejagung, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023 diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun. Perkara ini menyeret sejumlah tersangka, termasuk pejabat anak usaha Pertamina dan pihak swasta.

Sebelumnya, Kejagung juga menangani perkara korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, dengan perhitungan ahli yang dikutip jaksa penuntut umum menyebut kerugian hingga Rp 300 triliun — angka yang mencakup komponen kerusakan lingkungan, sehingga tidak seluruhnya merupakan kerugian keuangan negara murni. Perkara besar lain yang ditangani Kejagung antara lain PT Asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara Rp 16,81 triliun berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, PT ASABRI dengan kerugian Rp 22,78 triliun, serta pembangunan menara BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kerugian negara lebih dari Rp 8 triliun.

Bukti: Pola Penindakan KPK

Di sisi lain, KPK memang identik dengan OTT. Laporan tahunan lembaga antikorupsi tersebut menunjukkan belasan hingga lebih dari dua puluh OTT dilakukan per tahun dalam beberapa tahun terakhir, dengan sasaran mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, hingga pejabat kementerian. Nilai suap yang disita dalam OTT umumnya berkisar dari puluhan juta hingga miliaran rupiah — jauh di bawah skala kerugian negara pada perkara-perkara besar yang ditangani Kejagung.

Namun, faktanya adalah KPK tidak hanya bekerja melalui OTT. Lembaga ini pernah menangani perkara berskala besar seperti korupsi proyek e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto, serta perkara suap pengurusan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebaliknya, Kejagung juga melakukan tindakan penangkapan terhadap oknum jaksa dalam penanganan perkara Ronald Tannur pada Oktober 2024 — menunjukkan bahwa metode penangkapan bukan monopoli KPK.

Kewenangan Hukum Menjadi Pembeda

Verifikasi terhadap dasar hukum menunjukkan perbedaan pola penindakan lebih akurat dijelaskan oleh kewenangan masing-masing lembaga. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK membatasi kewenangan lembaga tersebut pada perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan/atau tindak pidana korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar atau yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara itu, Kejagung memegang kewenangan umum berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan tanpa batasan nilai minimal kerugian negara.

Konstruksi hukum ini membuat Kejagung secara kelembagaan lebih leluasa menangani perkara korporasi berskala raksasa, sementara KPK — dengan kewenangan yang lebih sempit pasca revisi undang-undang — lebih sering tampil melalui penindakan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap data perkara dan dasar hukum, klaim bahwa Kejagung mengungkap kasus jumbo sementara KPK giat OTT dinyatakan SEBAGIAN BENAR. Tren tersebut memang terlihat dari data, namun dikotomi yang dibangun bersifat menyesatkan karena mengabaikan fakta bahwa kedua lembaga menangani beragam jenis perkara dan bahwa perbedaan pola penindakan ditentukan oleh kewenangan undang-undang, bukan semata-mata pilihan strategi.

Adapun pernyataan bahwa yang terpenting adalah kemampuan penegak hukum menjangkau aktor utama korupsi dan memperbaiki sistem agar praktik tersebut tidak berulang merupakan pernyataan normatif yang berada di luar ranah verifikasi faktual. Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diverifikasi hanya dari besar nilai perkara maupun jumlah OTT, melainkan dari pemidanaan aktor intelektual dan perbaikan tata kelola — aspek yang memerlukan penilaian terpisah dengan basis bukti yang berbeda.