Verifikasi: Kebakaran Hutan di Sulsel dan Jateng Akibat Musim Kemarau

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sejumlah daerah, khususnya Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, dengan musim kemarau disebut sebagai penyebab utama. Klaim tersebut disertai imbauan kepada masyarakat untuk menghindari pembakaran terbuka. Laporan ini menelusuri kebenaran klaim berdasarkan data resmi dan dokumen lembaga berwenang.

Klaim yang Beredar

Klaim: Kebakaran hutan di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah terjadi akibat musim kemarau. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran terbuka.

Klaim tersebut memuat dua unsur yang harus diperiksa secara terpisah: pertama, kejadian karhutla di dua provinsi tersebut; kedua, penyebutan musim kemarau sebagai penyebab. Berdasarkan bukti yang tersedia, keduanya memiliki tingkat kebenaran yang berbeda.

Verifikasi Kejadian Lapangan

Berdasarkan data Sistem Monitoring Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebaran titik panas dan kejadian karhutla memang tercatat di wilayah Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah selama periode musim kemarau. Di Jawa Tengah, kebakaran secara berulang dilaporkan di kawasan hutan pegunungan seperti lereng Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, dan Lawu. Di Sulawesi Selatan, kejadian serupa terpantau di sejumlah kabupaten dengan tutupan lahan kering dan kawasan karst.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kedua provinsi, melalui laporan yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengonfirmasi adanya kejadian karhutla selama puncak kemarau. Dengan demikian, unsur pertama klaim — bahwa kebakaran terjadi di kedua wilayah — terbukti akurat.

Analisis Penyebab: Kemarau Bukan Faktor Tunggal

Unsur kedua klaim memerlukan koreksi. KLHK dalam berbagai keterangan resminya menyatakan bahwa sekitar 99 persen kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Musim kemarau bukan penyebab utama, melainkan faktor yang memperparah kondisi karena menurunkan kelembapan bahan bakar hutan sehingga api lebih mudah menyebar.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa fase kemarau memang meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika disertai anomali iklim seperti El Niño. Namun, risiko tersebut hanya berubah menjadi kejadian kebakaran ketika terdapat pemicu — yang dalam mayoritas kasus berasal dari pembukaan lahan dengan cara membakar, puntung rokok, atau sisa api yang tidak dipadamkan.

Dengan demikian, menyebut musim kemarau sebagai penyebab karhutla adalah tidak akurat secara kausal. Pernyataan yang tepat adalah: musim kemarau memperbesar kerentanan, sementara aktivitas manusia merupakan pemicu dominan.

Imbauan Resmi dan Langkah Mitigasi

Imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka sejalan dengan arahan resmi pemerintah. BNPB dan pemerintah daerah telah mengeluarkan seruan larangan membakar lahan selama kemarau, disertai peningkatan patroli terpadu di wilayah rawan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya melarang pembukaan lahan dengan pembakaran, dengan ancaman sanksi pidana.

Verifikasi menunjukkan imbauan dalam klaim tersebut konsisten dengan kebijakan resmi dan layak dipatuhi, terutama oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan kering.

Kesimpulan

Fakta: Karhutla memang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah selama kemarau, namun penyebab dominan adalah aktivitas manusia; kemarau hanya memperparah kondisi.

Berdasarkan verifikasi terhadap data Sipongi KLHK, laporan BNPB dan BPBD, serta keterangan resmi BMKG, klaim bahwa kebakaran hutan terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah adalah benar. Namun, penegasan bahwa kebakaran tersebut semata-mata akibat musim kemarau bertentangan dengan data resmi yang menunjukkan faktor manusia sebagai penyebab utama.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Kejadian kebakaran terverifikasi, tetapi penyebutan musim kemarau sebagai penyebab utama bersifat menyesatkan karena mengaburkan peran aktivitas manusia sebagai pemicu dominan. Imbauan menghindari pembakaran terbuka terverifikasi sesuai arahan resmi pemerintah.