Verifikasi Kasus Bigmo: Dugaan Eksploitasi Anak dan Pelanggaran Promosi Vape

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigasi, klaim bahwa kreator konten yang dikenal dengan nama Bigmo terseret dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran regulasi kesehatan beredar luas di media sosial dan pemberitaan daring. Klaim tersebut menyebutkan dugaan muncul setelah yang bersangkutan mempromosikan rokok elektronik atau vape melalui siaran langsung di platform digital. Laporan ini memeriksa klaim dimaksud berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, bukti yang tersedia bagi publik, serta ketersediaan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Klaim yang Beredar di Ruang Digital

Klaim yang beredar: seorang YouTuber bernama Bigmo melakukan eksploitasi anak dan melanggar Peraturan Pemerintah di bidang kesehatan melalui promosi vape dalam siaran langsung.

Narasi tersebut memuat dua dugaan pelanggaran sekaligus. Pertama, adanya unsur eksploitasi terhadap anak. Kedua, pelanggaran aturan kesehatan terkait promosi produk tembakau elektronik. Verifikasi dilakukan terhadap kedua unsur secara terpisah, karena masing-masing memiliki basis hukum, standar pembuktian, dan aparat berwenang yang berbeda. Pencampuran kedua unsur tanpa pemisahan yang jelas berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat.

Verifikasi Unsur Pelanggaran Regulasi Kesehatan

Faktanya adalah Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur rokok elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, memuat ketentuan pembatasan terhadap produk tembakau termasuk rokok elektronik. Ketentuan itu antara lain melarang penjualan kepada orang berusia di bawah 21 tahun, membatasi kegiatan iklan, promosi, dan sponsorship, serta melarang aktivitas promosi yang melibatkan atau menyasar anak dan lingkungan pendidikan.

Data menunjukkan promosi produk tembakau melalui siaran langsung berpotensi menjangkau audiens di bawah umur karena platform digital tidak menerapkan verifikasi usia yang ketat pada penonton. Apabila siaran memuat ajakan menggunakan vape, apalagi melibatkan anak di dalamnya, unsur pelanggaran ketentuan promosi dapat terpenuhi. Meski demikian, penetapan pelanggaran secara resmi adalah kewenangan aparat penegak hukum dan kementerian teknis, bukan kewenangan opini publik di media sosial.

Verifikasi Unsur Dugaan Eksploitasi Anak

Klaim kedua memiliki derajat lebih serius. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan eksploitasi terhadap anak, termasuk pemanfaatan anak untuk kepentingan komersial. Pasal 76I mengancam pidana setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber resmi, hingga laporan ini disusun belum ditemukan dokumen berupa penetapan tersangka, rilis kepolisian, atau pernyataan kejaksaan yang dapat diverifikasi secara independen mengenai status hukum yang bersangkutan. Kata 'dugaan' dalam klaim yang beredar konsisten dengan kondisi tersebut. Dugaan bukan putusan pengadilan. Menyatakan seseorang bersalah sebelum ada penetapan resmi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konteks Literasi Hukum dan Perlindungan Anak Digital

Terlepas dari hasil akhir proses hukum, peristiwa ini memantik perhatian publik pada dua persoalan struktural. Pertama, rendahnya pemahaman sebagian kreator konten terhadap regulasi yang mengatur promosi produk berisiko bagi kesehatan. Kedua, adanya celah perlindungan anak dalam ekosistem konten digital, di mana anak dapat dilibatkan dalam produksi konten komersial tanpa pengawasan, persetujuan yang sah, dan pelindungan yang memadai.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam berbagai rilis resmi telah mengingatkan bahwa pelibatan anak dalam konten bermuatan promosi produk khusus dewasa dapat memenuhi unsur eksploitasi. Pernyataan tersebut merupakan posisi kelembagaan yang terdokumentasi dalam sumber resmi, bukan spekulasi.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi terhadap bukti yang tersedia: pertama, kerangka regulasi yang disebut dalam klaim memang ada dan berlaku. Kedua, aktivitas promosi vape melalui siaran langsung terdokumentasi dalam konten yang beredar luas. Ketiga, status hukum formal terhadap yang bersangkutan belum dikonfirmasi melalui dokumen resmi yang dapat diverifikasi secara independen.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Klaim mengenai adanya dugaan pelanggaran memiliki dasar peristiwa yang dapat diverifikasi, namun penegasan eksploitasi anak sebagai fakta hukum belum didukung dokumen resmi. Publik disarankan menunggu konfirmasi aparat penegak hukum dan tidak menyebarluaskan tuduhan sebagai kesimpulan final. Menyebarkan klaim tanpa kualifikasi 'dugaan' tergolong menyesatkan dan berpotensi melanggar ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.