Verifikasi: Isu Surpres Pergantian Kapolri Dibantah DPR

Dalam beberapa hari terakhir, beredar kabar di ruang publik yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat presiden terkait rencana pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabar tersebut memicu spekulasi mengenai sosok calon pengganti pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim bahwa surat presiden pergantian Kapolri sudah berada di tangan DPR tidak sesuai dengan fakta yang terverifikasi.

Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden kepada DPR untuk memproses pergantian Kapolri. Narasi ini berkembang menjadi dugaan bahwa proses suksesi di internal Polri tinggal menunggu tahapan formal di Senayan. Klaim semacam ini memiliki konsekuensi serius karena menyangkut institusi negara dan mekanisme konstitusional yang diatur undang-undang.

Klaim: Surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo sudah diterima DPR.
Fakta: Pimpinan Komisi III DPR menegaskan belum ada surat presiden yang diterima terkait pergantian Kapolri. Isu tersebut dinyatakan tidak benar.

Proses Verifikasi

Tim verifikasi menelusuri klaim ini melalui tiga jalur. Pertama, pemeriksaan terhadap pernyataan resmi pejabat DPR yang berwenang. Kedua, peninjauan terhadap mekanisme formal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, pencarian dokumen atau bukti administratif yang menunjukkan keberadaan surat presiden dimaksud.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, telah memberikan keterangan resmi kepada awak media. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memastikan bahwa isu mengenai surat presiden pergantian Kapolri yang diklaim sudah diterima DPR adalah tidak benar. Pernyataan ini menjadi bukti kunci karena Komisi III merupakan komisi yang membidangi urusan kepolisian dan menjadi pintu masuk setiap pembahasan calon Kapolri di DPR.

Data menunjukkan, apabila surat presiden benar telah dikirim, maka pimpinan DPR beserta Komisi III akan menjadi pihak pertama yang mengetahuinya. Faktanya adalah, penegasan dari internal Komisi III justru membantah keberadaan dokumen tersebut. Tidak ditemukan pula agenda resmi, nomor surat, maupun pengumuman kelembagaan yang mengindikasikan adanya surpres pergantian Kapolri.

Mekanisme Konstitusional Pergantian Kapolri

Berdasarkan verifikasi terhadap regulasi, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya, setiap pergantian Kapolri wajib melalui proses formal yang melibatkan lembaga legislatif.

Secara prosedural, tahapan dimulai dari pengiriman surat presiden oleh Presiden kepada pimpinan DPR. Surat tersebut kemudian dibacakan dalam rapat paripurna dan diteruskan kepada Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diusulkan. Hasil uji kelayakan dibawa kembali ke paripurna untuk pengambilan keputusan persetujuan. Seluruh tahapan ini bersifat terbuka dan terdokumentasi, sehingga mustahil berlangsung tanpa jejak resmi.

Dengan demikian, klaim bahwa surpres sudah diterima tanpa disertai bukti administratif bertentangan dengan keterangan resmi dan tidak selaras dengan mekanisme yang berlaku. Informasi yang menyesatkan semacam ini berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan mengganggu soliditas institusi kepolisian.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi pimpinan Komisi III DPR, ketiadaan bukti dokumen, serta mekanisme konstitusional yang diatur undang-undang, tim Lurusin menyimpulkan bahwa klaim mengenai surat presiden pergantian Kapolri yang sudah diterima DPR adalah tidak akurat.

Rating: SALAH. Pimpinan Komisi III DPR, Habiburokhman, secara resmi membantah isu tersebut dan memastikan belum ada surat presiden dari Presiden Prabowo terkait pergantian Kapolri. Publik diimbau merujuk pada sumber resmi lembaga negara sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa.