Verifikasi: Hukuman Mati Koruptor dan Dilema Pemulihan Aset Negara

Berdasarkan verifikasi Lurusin, perdebatan mengenai penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali mengemuka di ruang publik. Gagasan ini kerap dimunculkan setiap kali publik mempertanyakan keseriusan negara memberantas rasuah. Lurusin memeriksa sejumlah klaim yang beredar dalam perdebatan tersebut dengan merujuk pada dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan data lembaga negara. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian klaim tidak didukung bukti yang memadai.

Klaim Pertama: Indonesia Tidak Memiliki Dasar Hukum Pidana Mati bagi Koruptor

Klaim bahwa hukum nasional tidak membuka ruang hukuman mati bagi koruptor bertentangan dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faktanya adalah pasal tersebut secara eksplisit menyatakan pidana mati dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Penjelasan pasal mendefinisikan keadaan tertentu sebagai kondisi ketika negara dalam keadaan bahaya, terjadi krisis ekonomi dan moneter, atau ketika ada pengulangan tindak pidana korupsi. Namun, sejak norma itu berlaku lebih dari dua dekade, tidak ada satu pun terpidana korupsi di Indonesia yang dieksekusi mati. Data eksekusi yang tercatat, antara lain 18 eksekusi pada periode 2015 hingga 2016, seluruhnya terkait perkara narkotika. Rating untuk klaim pertama: SALAH.

Klaim Kedua: Pidana Mati Terbukti Menimbulkan Efek Jera

Klaim bahwa hukuman mati otomatis menurunkan angka korupsi tidak didukung bukti ilmiah yang konklusif.

Berdasarkan verifikasi terhadap literatur, laporan National Research Council Amerika Serikat tahun 2012 berjudul Deterrence and the Death Penalty menyimpulkan riset yang tersedia tidak cukup informatif untuk membuktikan hukuman mati menurunkan angka kejahatan. Data menunjukkan Tiongkok, yang menerapkan pidana mati untuk korupsi — termasuk eksekusi mantan petinggi Huarong Asset Management, Lai Xiaomin, pada Januari 2021 — tetap menghadapi perkara rasuah berskala besar. Sebaliknya, Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2023 mencatat negara-negara terbersih seperti Denmark dan Selandia Baru tidak menerapkan pidana mati, sementara Indonesia berada pada skor 34 dan peringkat 115 dari 180 negara. Korelasi antara ancaman hukuman mati dan rendahnya korupsi tidak terbukti secara empiris. Rating: MISLEADING.

Klaim Ketiga: Pemulihan Aset Lebih Efektif Mengembalikan Uang Negara

Klaim ini merujuk pada pendekatan Konvensi PBB Anti Korupsi yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Bab V konvensi tersebut menempatkan pemulihan aset sebagai prinsip fundamental. Faktanya, data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan nilai pemulihan aset dari penindakan berada pada kisaran ratusan miliar rupiah per tahun, jauh di bawah estimasi kerugian negara akibat korupsi yang menurut pemantauan Indonesia Corruption Watch mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dirancang memperkuat instrumen ini hingga kini belum disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, argumen pemulihan aset memiliki dasar hukum internasional yang kuat, tetapi implementasinya di dalam negeri masih lemah. Rating: SEBAGIAN BENAR.

Mengapa Negara Ragu Menerapkan Pidana Mati bagi Koruptor

Berdasarkan verifikasi dokumen resmi, keraguan negara bersumber pada tiga faktor. Pertama, Indonesia terikat pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Komite Hak Asasi Manusia PBB menafsirkan Pasal 6 kovenan tersebut membatasi pidana mati hanya untuk kejahatan paling serius, kategori yang tidak mencakup kejahatan ekonomi seperti korupsi. Kedua, Indonesia konsisten memilih abstain terhadap resolusi moratorium pidana mati di Majelis Umum PBB, sikap yang mencerminkan posisi ambigu pemerintah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah status pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik. Kerangka hukum baru ini membuat eksekusi mati bagi koruptor semakin sulit diterapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi Lurusin, klaim bahwa Indonesia tidak memiliki dasar hukum pidana mati bagi koruptor dinyatakan SALAH. Klaim mengenai efek jera hukuman mati dinyatakan MISLEADING karena tidak didukung bukti empiris. Klaim keunggulan pemulihan aset dinyatakan SEBAGIAN BENAR mengingat dasar hukumnya kuat namun realisasinya minim. Perdebatan publik sebaiknya tidak berhenti pada pilihan menghukum mati, melainkan diarahkan pada penguatan instrumen perampasan aset yang hingga kini terbengkalai di meja legislasi.