Verifikasi Gugatan Suku Balik dan AMAN terhadap UU IKN

Berdasarkan verifikasi terhadap klaim yang beredar mengenai gugatan konstitusional atas Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), ditemukan informasi bahwa masyarakat adat Suku Balik bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Klaim bahwa perlindungan harus diwujudkan melalui prinsip persetujuan kolektif yang bebas dan tanpa paksaan menjadi dasar argumentasi hukum yang diusung para pemohon dalam upaya membatalkan sejumlah pasal yang dinilai diskriminatif.

Klaim dan Konteks Hukum

Klaim yang diajukan menegaskan bahwa pembentukan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah secara turun-temurun menguasai wilayah di Kalimantan Timur. Para pemohon menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, bukan sekadar kompensasi materiil. Argumentasi tersebut berpusat pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan kolektif yang bebas, didahulukan, dan dilakukan tanpa tekanan. Faktanya adalah, prinsip FPIC telah diakui dalam standar internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan menjadi acuan dalam putusan-putusan MK sebelumnya terkait masyarakat adat.

Analisis Forensik terhadap Dasar Gugatan

Verifikasi terhadap substansi permohonan menunjukkan bahwa para pemohon menganggap UU IKN tidak memenuhi jaminan konstitusional Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mereka berargumentasi bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat harus mencakup hak untuk menolak atau menyetujui setiap rencana pembangunan yang berdampak pada wilayah adat mereka. Data menunjukkan bahwa dalam praktik tata kelola pembangunan infrastruktur nasional, prinsip konsultasi seringkali dilakukan secara formalitas tanpa mengakomodasi keputusan kolektif masyarakat adat. Bukti kunci dalam permohonan ini adalah adanya dugaan bahwa proses pengambilan keputusan terkait relokasi dan pemanfaatan lahan di kawasan IKN tidak mengikuti mekanisme persetujuan kolektif yang dijamin oleh konstitusi.

Kesimpulan Verifikasi

Sumber resmi dari Mahkamah Konstitusi belum merilis putusan final terkait permohonan ini, sehingga verifikasi faktual sepenuhnya terhadap legal standing dan dasar hukum para pemohon masih bersifat prosedural. Namun, klaim bahwa Suku Balik dan AMAN menuntut perlindungan hak melalui persetujuan kolektif yang bebas dan tanpa paksaan tercatat secara administratif dalam register perkara MK. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa informasi mengenai pengajuan gugatan tersebut tidak akurat atau hoaks. Rating verifikasi untuk klaim keberadaan gugatan adalah BENAR, dengan catatan bahwa substansi hukum dan diterima tidaknya permohonan sepenuhnya menjadi wewenang konstitusional MK.