Verifikasi Gugatan Mahasiswa Terhadap UU Sisdiknas di Mahkamah Konstitusi

Laporan Verifikasi Lurusin. Beredar informasi mengenai pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional — selanjutnya disebut UU Sisdiknas — oleh sekelompok mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Isu sentral yang diangkat para pemohon adalah ketidakpastian hukum mengenai batasan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, laporan ini memerlukan pemeriksaan terhadap tiga lapis fakta: dasar hukum pembiayaan pendidikan, kewenangan konstitusional MK, dan rekam jejak pengujian regulasi pendidikan di lembaga tersebut.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Mahasiswa mengajukan pengujian UU Sisdiknas ke MK dengan menyoroti ketidakpastian hukum tentang batasan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa.
Temuan awal: Substansi klaim sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku, namun detail perkara memerlukan konfirmasi pada lumbung data resmi MK di mkri.id.

Klaim bahwa terdapat permohonan pengujian UU Sisdiknas merupakan kategori peristiwa hukum yang dapat diverifikasi melalui dokumen resmi. Setiap permohonan pengujian undang-undang yang diregistrasi MK tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan dapat diakses publik melalui situs resmi mkri.id. Hingga laporan ini disusun, elemen yang dapat diverifikasi secara independen adalah kerangka normatif yang menjadi objek gugatan, bukan identitas pemohon maupun nomor registrasi perkara. Verifikasi forensik menuntut pemisahan tegas antara fakta normatif dan klaim prosedural.

Verifikasi Dasar Hukum Pembiayaan

Berdasarkan verifikasi terhadap teks peraturan, Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan ini menjadi titik tolak legalitas pembebanan biaya pendidikan kepada peserta didik, termasuk mahasiswa. Namun, faktanya adalah UU Sisdiknas tidak memuat formula batas atas maupun batas bawah biaya yang boleh dipungut dari mahasiswa. Celah normatif inilah yang menurut klaim para pemohon melahirkan ketidakpastian hukum.

Data menunjukkan bahwa pengaturan teknis biaya kuliah di perguruan tinggi negeri berada pada level peraturan menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi mengatur mekanisme Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Standar tersebut bersifat administratif dan dapat direvisi melalui kebijakan menteri, sehingga posisinya lebih lemah dibanding undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa tidak terdapat pengaturan batasan biaya pada level undang-undang.

Konteks konstitusional diperkuat oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan ini secara historis kerap dijadikan batu uji dalam perkara pembiayaan pendidikan yang diperiksa MK.

Kewenangan MK dan Rekam Jejak Perkara

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, klaim bahwa mahasiswa dapat mengajukan pengujian UU Sisdiknas adalah sah secara prosedural, sepanjang memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa sebagai pihak yang langsung terdampak kebijakan pembiayaan pendidikan memiliki basis argumentasi kerugian konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rekam jejak menunjukkan MK pernah membatalkan regulasi pendidikan tinggi. Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai membuka ruang komersialisasi pendidikan. Preseden ini membuktikan bahwa isu pembiayaan dan komersialisasi pendidikan merupakan objek sengketa konstitusional yang nyata dan terdokumentasi, bukan konstruksi tanpa dasar.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi menyeluruh: pertama, kerangka hukum yang digugat benar ada dan tidak memuat batasan eksplisit biaya pendidikan tinggi; kedua, kewenangan MK menguji UU Sisdiknas benar secara konstitusional; ketiga, preseden pembatalan regulasi pendidikan oleh MK terdokumentasi dalam putusan resmi. Namun, nomor perkara, jadwal persidangan, dan identitas lengkap pemohon tidak dapat diverifikasi tanpa akses langsung ke registrasi perkara pada sumber resmi MK.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Substansi klaim mengenai pengujian UU Sisdiknas terkait ketidakpastian hukum batasan biaya pendidikan konsisten dengan kerangka regulasi dan praktik ketatanegaraan yang berlaku. Akan tetapi, detail teknis perkara menuntut konfirmasi lanjutan melalui dokumen resmi Mahkamah Konstitusi sebelum dapat dinyatakan terverifikasi penuh. Publik disarankan merujuk pada situs mkri.id untuk pemutakhiran status perkara secara berkala.