Verifikasi: Benarkah Pemerintah Batasi Gawai Anak di Bawah 16 Tahun?

Beredar klaim bahwa Pemerintah Indonesia secara resmi membatasi penggunaan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun. Klaim ini dikaitkan dengan dua premis pendukung: angka kekerasan anak yang disebut menembus 21 ribu kasus, serta peluncuran sebuah program bernama Gerakan Ruang Aman. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Lurusin memeriksa setiap unsur klaim secara terpisah sebelum menarik kesimpulan.

Klaim yang Beredar

KLAIM: Pemerintah resmi membatasi penggunaan gawai anak di bawah 16 tahun.
FAKTA: Regulasi yang ada mengatur kewajiban platform digital dalam melindungi anak, bukan melarang anak menggunakan gawai.

Klaim ini memuat tiga unsur yang harus diverifikasi secara terpisah. Pertama, klaim bahwa terdapat kebijakan resmi pembatasan gawai bagi anak di bawah 16 tahun. Kedua, klaim angka kekerasan anak menembus 21 ribu kasus. Ketiga, klaim peluncuran program bernama Gerakan Ruang Aman. Pemisahan unsur diperlukan karena ketiganya memiliki status kebenaran yang berbeda-beda berdasarkan bukti yang tersedia.

Hasil Verifikasi terhadap Regulasi

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, pemerintah memang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Regulasi ini merupakan turunan dari mandat perlindungan anak di ruang digital dan diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Namun, faktanya adalah regulasi tersebut tidak berisi larangan penggunaan gawai bagi anak di bawah 16 tahun. Data menunjukkan bahwa objek pengaturan PP 17/2025 adalah Penyelenggara Sistem Elektronik, bukan perangkat maupun anak sebagai pengguna. Ketentuan utama regulasi meliputi kewajiban verifikasi usia pengguna, mekanisme persetujuan orang tua bagi anak di bawah 16 tahun untuk mengakses layanan digital berisiko tinggi, klasifikasi tingkat risiko produk digital, larangan praktik profilasi dan iklan tertarget kepada anak, serta kewajiban transparansi dan pelaporan bagi platform.

Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah membatasi penggunaan gawai adalah tidak akurat. Ambang usia 16 tahun dalam regulasi berfungsi sebagai batas persetujuan orang tua pada layanan digital, bukan sebagai batas larangan memegang atau menggunakan perangkat. Narasi yang menyamakan kewajiban platform dengan pembatasan gawai merupakan penyederhanaan yang menyesatkan.

Verifikasi Data Kekerasan Anak

Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kekerasan terhadap anak memang berada pada kisaran puluhan ribu kasus per tahun. Data menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat berada di atas 21 ribu kasus dalam periode pelaporan terbaru, dengan kekerasan seksual menempati proporsi terbesar. Angka dalam klaim sejalan dengan data resmi tersebut. Namun perlu dicatat secara presisi: angka SIMFONI-PPA merepresentasikan kasus yang dilaporkan dan ditangani layanan, bukan estimasi total kejadian di masyarakat. Angka riil dimungkinkan lebih tinggi mengingat fenomena underreporting yang diakui dalam laporan resmi kementerian.

Verifikasi Program Gerakan Ruang Aman

Berdasarkan penelusuran pada kanal informasi resmi kementerian terkait, penamaan program Gerakan Ruang Aman tidak ditemukan padanannya dalam dokumen kebijakan utama yang dapat diverifikasi secara independen. Kebijakan yang terdokumentasi secara resmi adalah penerbitan PP 17/2025 beserta langkah penataan ruang digital anak oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Tanpa bukti berupa dokumen resmi, naskah program, atau pengumuman pemerintah yang dapat diakses publik, unsur klaim ini berstatus tidak dapat dikonfirmasi.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR.

Klaim bahwa pemerintah menerbitkan kebijakan perlindungan anak di ruang digital dengan ambang usia 16 tahun adalah benar, berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2025. Klaim angka 21 ribu kasus kekerasan anak sejalan dengan data SIMFONI-PPA. Namun, narasi bahwa pemerintah membatasi penggunaan gawai anak di bawah 16 tahun bertentangan dengan isi regulasi, karena pengaturan ditujukan kepada platform digital melalui kewajiban verifikasi usia dan persetujuan orang tua, bukan larangan penggunaan perangkat. Unsur Gerakan Ruang Aman tidak dapat diverifikasi dari sumber resmi yang tersedia. Pembaca disarankan merujuk langsung pada naskah PP 17/2025 dan kanal resmi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk informasi yang akurat.