Verifikasi: 14 Aduan Etik dan 2.093 Pemberitahuan Penindakan ke Dewas KPK

Informasi mengenai kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) kembali menjadi perhatian publik. Beredar klaim bahwa lembaga pengawas internal KPK tersebut menerima 14 aduan dugaan pelanggaran etik serta 2.093 pemberitahuan tindakan penindakan. Klaim yang sama menyebutkan Dewas KPK telah melaksanakan dua sidang etik, dengan satu di antaranya merupakan kelanjutan pengaduan yang masuk pada 2025. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, informasi ini perlu dibedah secara forensik agar tidak menimbulkan tafsir keliru di masyarakat.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa Dewas KPK menampung 14 aduan etik dan 2.093 pemberitahuan penindakan merujuk pada penyampaian laporan kinerja resmi lembaga. Dua kategori angka ini kerap tercampur dalam pemahaman publik: pertama, pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik oleh insan KPK; kedua, pemberitahuan wajib yang disampaikan KPK kepada Dewas atas setiap tindakan penindakan tertentu. Keduanya memiliki dasar hukum, mekanisme, dan konsekuensi yang berbeda sehingga tidak dapat disetarakan.

Klaim: Dewas KPK menerima 14 aduan etik dan 2.093 pemberitahuan penindakan, serta menggelar dua sidang etik. Fakta: angka tersebut konsisten dengan laporan kinerja resmi, namun pemberitahuan penindakan bukanlah pengaduan pelanggaran, melainkan notifikasi administratif yang diwajibkan oleh undang-undang.

Verifikasi Aduan Etik dan Dua Sidang Etik

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi yang dipublikasikan melalui kanal resmi KPK di kpk.go.id, Dewas KPK memang menangani belasan aduan dugaan pelanggaran kode etik dalam satu periode pelaporan. Angka 14 aduan etik sejalan dengan data yang disampaikan lembaga kepada publik. Dari jumlah tersebut, tidak seluruh aduan berlanjut ke persidangan karena setiap laporan harus melewati tahap pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kecukupan bukti awal.

Faktanya adalah Dewas KPK telah menyelenggarakan dua sidang etik, dan satu di antaranya bersumber dari pengaduan yang diterima pada 2025. Data menunjukkan bahwa sebagian aduan lain berakhir pada tahap pendahuluan karena tidak ditemukan cukup bukti, dinyatakan gugur, atau dialihkan penanganannya sesuai ketentuan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, yang mensyaratkan pemeriksaan pendahuluan sebelum sebuah aduan naik ke meja persidangan etik.

Verifikasi juga menemukan bahwa kewenangan Dewas KPK dalam menegakkan etik berpijak pada Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. Pasal tersebut memberi mandat kepada Dewas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, serta menyelenggarakan sidang pemeriksaan. Dengan demikian, klaim mengenai aduan etik dan pelaksanaan sidang berada dalam koridor kewenangan resmi lembaga, bukan tindakan di luar mandat.

Verifikasi 2.093 Pemberitahuan Penindakan

Angka 2.093 pemberitahuan penindakan memerlukan penjelasan kontekstual. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, kewenangan Dewas KPK atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan diubah dari mekanisme pemberian izin menjadi mekanisme pemberitahuan. Artinya, setiap tindakan pro justitia tertentu yang dijalankan KPK wajib diberitahukan kepada Dewas tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

Faktanya adalah volume pemberitahuan yang tinggi mencerminkan intensitas kegiatan penindakan KPK, bukan jumlah kasus pelanggaran etik. Data menunjukkan ribuan notifikasi tersebut mencakup berbagai jenis tindakan, mulai dari penyadapan, penyitaan, penggeledahan, hingga tindakan lain yang diatur peraturan perundang-undangan. Menyamakan 2.093 pemberitahuan dengan 2.093 perkara atau 2.093 laporan pelanggaran adalah tafsir yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.

Konteks dan Catatan Verifikasi

Verifikasi Lurusin mencatat bahwa keterbukaan detail atas masing-masing aduan etik dibatasi oleh ketentuan kerahasiaan pemeriksaan etik. Identitas terlapor, materi aduan, dan hasil pemeriksaan pendahuluan tidak seluruhnya dapat diakses publik. Karena itu, angka agregat yang disampaikan lembaga menjadi rujukan utama, sementara verifikasi independen per kasus hanya dimungkinkan pada perkara yang telah diputus melalui sidang etik terbuka.

Perlu dicatat pula bahwa Dewas KPK menjalankan mandat pengawasan sesuai UU 19/2019, termasuk evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala setiap satu tahun. Laporan aduan etik dan pemberitahuan penindakan merupakan bagian dari akuntabilitas kelembagaan tersebut, bukan indikator tunggal integritas internal KPK.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, klaim bahwa Dewas KPK menerima 14 aduan etik, 2.093 pemberitahuan penindakan, dan menggelar dua sidang etik dengan satu perkara berasal dari pengaduan 2025 adalah SEBAGIAN BENAR. Angka-angka tersebut konsisten dengan laporan kinerja resmi lembaga. Namun, penyampaian klaim tanpa penjelasan kategori berpotensi menyesatkan, karena pemberitahuan penindakan bukanlah pengaduan pelanggaran melainkan kewajiban notifikasi administratif pasca Putusan MK 70/PUU-XVII/2019. Publik disarankan merujuk dokumen resmi di kpk.go.id untuk rincian setiap kategori.

Rating: SEBAGIAN BENAR