Usul Badan Aset Rampasan DPR, Kejagung: BPA Sudah Ada

Wacana pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil rampasan negara kembali mengemuka di ruang publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan perlunya lembaga baru yang diberi nama Badan Pengelola Aset Rampasan. Usulan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti serta barang rampasan yang berasal dari tindak pidana. Namun, respons berbeda datang dari Kejaksaan Agung (Kejagung), yang menilai usulan tersebut tidak diperlukan karena institusinya telah memiliki mekanisme serupa melalui Badan Pemulihan Aset (BPA).

Klaim DPR tentang Perlunya Badan Baru

Berdasarkan verifikasi terhadap pemberitaan yang beredar, klaim bahwa DPR mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan didasari oleh argumentasi bahwa pengelolaan aset rampasan selama ini belum optimal. Anggota DPR menilai bahwa koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam hal penyitaan dan perampasan aset masih tersebar di banyak tangan. Dengan adanya badan khusus, diharapkan seluruh aset yang telah dirampas oleh negara dapat tercatat, dirawat, dan dilelang secara terpusat sehingga nilai ekonominya bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara.

Faktanya adalah, usulan tersebut memang pernah disampaikan dalam rapat kerja maupun diskusi publik. Namun, data menunjukkan bahwa DPR belum mengajukan rancangan undang-undang (RUU) secara resmi mengenai badan tersebut. Usulan ini masih dalam tahap wacana dan belum menjadi prioritas legislasi nasional. Sumber resmi dari Sekretariat Jenderal DPR juga belum mengonfirmasi adanya naskah akademik yang disusun untuk mendukung pembentukan lembaga tersebut.

Tanggapan Kejagung: BPA Sudah Beroperasi

Menanggapi usulan tersebut, Kejaksaan Agung memberikan pernyataan tegas. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) atau pejabat terkait di lingkungan Kejagung menyatakan bahwa lembaga yang mengelola aset rampasan sebenarnya sudah ada, yaitu Badan Pemulihan Aset yang berada di bawah Kejagung. Berdasarkan verifikasi, BPA Kejagung dibentuk untuk menangani penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk melakukan lelang terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan ini bertentangan dengan asumsi bahwa Indonesia belum memiliki institusi pengelola aset rampasan. Data menunjukkan bahwa BPA Kejagung telah melakukan berbagai lelang aset, seperti kendaraan mewah, tanah, dan bangunan hasil tindak pidana korupsi. Contoh nyata adalah lelang mobil mewah milik terpidana korupsi yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Lelang tersebut dilakukan secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang bekerja sama dengan BPA. Bukti ini memperkuat argumen bahwa mekanisme pengelolaan aset rampasan sebenarnya sudah berjalan, meskipun mungkin belum dikenal luas oleh publik.

Perbandingan Tugas BPA dan Usulan Badan Baru

Untuk memahami apakah usulan DPR memiliki dasar yang kuat, perlu dilakukan perbandingan antara tugas BPA yang sudah ada dengan konsep Badan Pengelola Aset Rampasan yang diusulkan. BPA Kejagung memiliki fungsi utama dalam pemulihan aset, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lain dalam hal pelacakan aset di luar negeri. Sementara itu, usulan badan baru tersebut lebih menekankan pada aspek pengelolaan pasca-rampas, seperti perawatan, penilaian, dan penjualan aset.

Faktanya adalah, meskipun terdapat perbedaan penekanan, secara substansial kedua lembaga tersebut memiliki tumpang tindih fungsi. Data dari Laporan Tahunan Kejagung menunjukkan bahwa BPA telah berhasil memulihkan aset senilai triliunan rupiah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas BPA tidak bisa dianggap remeh. Jika DPR ingin memperkuat pengelolaan aset rampasan, langkah yang lebih realistis adalah dengan merevisi atau memperluas mandat BPA, bukan membentuk lembaga baru yang berpotensi menciptakan duplikasi wewenang dan pemborosan anggaran.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah bahwa klaim DPR tentang perlunya Badan Pengelola Aset Rampasan adalah SEBAGIAN BENAR. Memang benar bahwa pengelolaan aset rampasan perlu ditingkatkan, tetapi klaim bahwa belum ada lembaga yang mengurus hal tersebut adalah tidak akurat. Keberadaan BPA Kejagung yang telah beroperasi dan memiliki rekam jejak lelang membuktikan bahwa fungsi pengelolaan aset rampasan sudah ada. Usulan pembentukan badan baru lebih tepat disebut sebagai wacana penguatan, bukan kebutuhan mendesak. Berdasarkan data dan pernyataan resmi, tidak ada bukti bahwa pembentukan badan baru akan lebih efektif dibandingkan dengan mengoptimalkan BPA yang sudah ada.

Dengan demikian, publik perlu mencermati bahwa wacana ini masih memerlukan kajian mendalam. Sumber resmi dari Kejagung menegaskan bahwa mereka siap berdiskusi dengan DPR, namun menekankan bahwa solusi terbaik adalah memperkuat institusi yang telah ada, bukan menciptakan struktur baru yang berisiko menambah birokrasi tanpa kejelasan manfaat.