UNBI Bedah Tantangan Mutu dan Keberlanjutan Finansial BPJS Kesehatan

Di balik capaian cakupan kepesertaan semesta, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menyisakan jurang pemisah antara kuantitas jangkauan dan kualitas pelayanan medis di lapangan. Sorotan kritis terhadap efektivitas dan keberlanjutan sistem ini mengemuka dalam seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional (UNBI), di Denpasar.

Forum akademik bertajuk “Strategi Kolaboratif dan Tantangan Pengembangan Berkelanjutan Menuju Layanan BPJS Berkualitas” tersebut membedah realitas pelik yang dihadapi fasilitas kesehatan serta pasien. Di satu sisi, BPJS Kesehatan dituntut menjaga ketahanan dana jaminan sosial, sementara di sisi lain, fasilitas kesehatan menghadapi tekanan operasional akibat lonjakan pasien dan tarif klaim yang ketat.

Anatomi Masalah: Antrean Panjang hingga Ketimpangan Wilayah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan integrasi jaminan kesehatan tidak melulu soal ketersediaan anggaran. Pasien kerap berhadapan dengan birokrasi berbelit, daftar tunggu tindakan medis yang panjang, hingga ketimpangan infrastruktur kesehatan antarwilayah.

Rektor UNBI, Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM, saat membuka forum tersebut menekankan bahwa sistem jaminan sosial harus bertransformasi dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi pelayanan yang berpusat pada keselamatan dan kepuasan pasien.

“Masa depan jaminan kesehatan nasional sangat bergantung pada kemampuan kita mempertemukan perspektif regulator, penyedia layanan, akademisi, dan masyarakat secara transparan,” ungkap Ketua Pelaksana Seminar, I Gusti Agung Haryawan, S.Sn., M.Erg.

Dalam investigasi diskusi tersebut, terungkap sejumlah kendala struktural yang masih membebani fasilitas kesehatan dan pengguna layanan:

• Disparitas Fasilitas: Kesenjangan distribusi tenaga medis spesialis dan alat kesehatan canggih antarwilayah perkotaan dan pelosok.
• Rigiditas Sistem Rujukan: Mekanisme rujukan berjenjang dinilai masih kaku dan kerap mengabaikan kedaruratan geografis tertentu.
• Beban Administrasi: Tingginya waktu verifikasi administrasi yang berpotensi menyita fokus tenaga medis dari pelayanan langsung kepada pasien.

Menjaga Ketahanan Fiskal Tanpa Mengorbankan Mutu

Hadir sebagai narasumber, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes., menggarisbawahi bahwa manajemen risiko yang presisi menjadi kunci agar sistem pembiayaan JKN tidak kolaps. Peningkatan mutu fasilitas kesehatan, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kepatuhan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dari sudut pandang penyedia layanan, Direktur RSUD Bali Mandara, Dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes., memaparkan bagaimana rumah sakit daerah berupaya mempertahankan standar mutu di tengah tingginya utilisasi tempat tidur dan keterbatasan plafon pembiayaan. Diskusi yang dipandu oleh moderator dr. Apt. I Gusti Ayu Rai Widowati, M.Kes. tersebut menyimpulkan perlunya kalibrasi berkala pada sistem tarif dan skema rujukan.

Peningkatan mutu pelayanan JKN tidak lagi cukup diukur dari indikator formal di atas kertas. Dibutuhkan audit menyeluruh terhadap pengalaman pasien di ruang-ruang perawatan, evaluasi beban kerja tenaga medis, serta transparansi tata kelola pembiayaan agar layanan kesehatan yang adil bukan sekadar slogan.