UGM Tegaskan Pergantian Menteri Tak Selesaikan Masalah Fiskal Indonesia

Ruang rapat utama Gedung Djuanda Kementerian Keuangan kembali menjadi saksi bisu dinamika politik anggaran negara. Untuk kedua kalinya dalam masa kepemimpinan Kabinet Merah Putih, pergantian nakhoda pengelola bendahara negara terjadi. Publik dan para pelaku pasar keuangan menatap momen ini dengan napas tertahan, berharap ada formula ajaib yang dibawa oleh pejabat baru demi memulihkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di balik riuk rendah seremonial serah terima jabatan dan janji-janji politik di mimbar resmi, terbentang realitas ekonomi yang jauh lebih menantang dan kompleks.

Sorot kamera media dan jabat tangan hangat antarpejabat seolah mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang telah mengendap bertahun-tahun. Keuangan negara saat ini tidak sekadar membutuhkan pergantian figur kepemimpinan yang karismatik, melainkan sedang berhadapan dengan disfungsi struktural yang menggerogoti sistem perpajakan hingga postur belanja pemerintah pusat dan daerah.

Bukan Sekadar Perubahan Figur Menteri

Penilaian kritis atas situasi ini disampaikan oleh akademisi sekaligus ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto. Menurut analisisnya, ekspektasi berlebihan bahwa pergantian menteri akan langsung menyembuhkan penyakit APBN adalah sebuah kekeliruan berpikir. Masalah utama yang dihadapi Indonesia hari ini bukan terletak pada siapa sosok yang menduduki kursi menteri, melainkan pada kerentanan struktural fiskal yang membutuhkan konsistensi reformasi jangka panjang.

"Tantangan fiskal Indonesia saat ini bersifat struktural dan membutuhkan konsistensi arah kebijakan, bukan sekadar pergantian figur menteri," tegas Akhmad Akbar Susamto saat membedah dinamika pengelolaan keuangan negara.

Akbar menambahkan bahwa mereset kepemimpinan tanpa membongkar dan merestrukturisasi tata kelola dasar hanya akan mengulang siklus kekecewaan yang sama. Tekanan ekonomi global, fluktuasi suku bunga acuan internasional, serta volatilitas harga komoditas utama semakin mempersempit ruang gerak APBN, yang pada akhirnya menuntut langkah konkret ketimbang sekadar rotasi jabatan di kabinet.

Akar Masalah: Rasio Pajak Rendah dan Beban Utang Kronis

Investigasi mendalam terhadap postur APBN menunjukkan sejumlah indikator yang mengkhawatirkan. Salah satu titik lemah utama adalah rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia yang terus stagnan di kisaran angka tunggal hingga belasan persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tercatat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Di saat penerimaan pajak sulit digenjot, pembengkakan beban pembayaran bunga utang serta tingginya belanja mengikat (mandatory spending) semakin mengikis fleksibilitas anggaran nasional. Pemerintah kerap terjebak dalam dilema klasik: menjaga defisit anggaran tetap di bawah ambang batas aman 3 persen dari PDB, atau memacu pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan injeksi belanja modal sangat besar.

Menagih Konsistensi Kebijakan Jangka Panjang

Solusi atas krisis fiskal struktural ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan program seratus hari kerja menteri baru. Yang dibutuhkan oleh pasar keuangan dan masyarakat luas adalah keberanian politik untuk mengeksekusi reformasi perpajakan yang adil, efisiensi alokasi belanja publik, serta pengelolaan utang yang jauh lebih transparan dan akuntabel.

"Keberlanjutan fiskal hanya bisa dicapai jika ada integrasi antara kebijakan moneter dan fiskal yang didukung oleh kepatuhan hukum serta kelembagaan yang kuat," lanjut Akbar dalam penjelasannya. Tanpa adanya jaminan arah kebijakan yang konsisten lintas periode kepemimpinan, pergantian menteri keuangan hanya akan menjadi agenda rutin panggung politik tanpa memberikan dampak nyata bagi perbaikan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

Kini, tantangan besar berada di pundak para pengambil keputusan di Kabinet Merah Putih. Apakah pergantian kepemimpinan ini akan menjadi pemicu awal pembenahan struktural sejati, atau sekadar langkah kompromi politik penenang pasar sesaat? Jawaban jujurnya akan segera terlihat dari angka-angka realistis dalam laporan keuangan negara di masa depan.