Transjakarta Rencanakan Ekspansi Rute ke Empat Kota Penyangga

Badan usaha milik daerah DKI Jakarta, Transjakarta, mengonfirmasi rencana ekspansi layanan ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini diambil setelah moda transportasi massal tersebut mencatatkan kinerja operasional tertinggi sepanjang sejarahnya pada tahun 2024. Berdasarkan data resmi yang dirilis manajemen, Transjakarta melayani total 371,4 juta pelanggan sepanjang tahun lalu, dengan rata-rata harian melampaui 1 juta pelanggan per hari.

Rencana perluasan rute ke kawasan penyangga Ibu Kota ini bukan merupakan wacana baru, namun baru mendapatkan justifikasi kuantitatif yang kuat pasca audit kinerja 2024. Data empiris menunjukkan bahwa integrasi Jabodetabek melalui transportasi publik massal menjadi kunci pengurai kemacetan di gerbang-gerbang utama Jakarta. Saat ini, beberapa koridor eksisting Transjakarta telah menjangkau titik-titik perbatasan, seperti Terminal Poris Plawad (Tangerang) dan Terminal Bekasi, namun rute-rute tersebut masih bersifat terbatas dan belum membentuk jaringan loop yang efisien.

Lonjakan volume penumpang sebesar 371,4 juta dalam setahun—ekuivalen dengan hampir separuh populasi ASEAN—menempatkan Transjakarta sebagai salah satu sistem Bus Rapid Transit (BRT) terpadat di dunia. Dengan utilisasi harian di atas satu juta pengguna, infrastruktur eksisting di dalam kota mulai menunjukkan gejala titik jenuh di jam puncak. Ekspansi ke Bodetabek dipandang sebagai mekanisme distribusi beban yang akan mengalihkan titik transit lebih awal ke hulu, mengurangi penumpukan di halte-halte sentral seperti Harmoni, Tosari, dan Pulo Gadung.

Analisis Kinerja 2024 dan Justifikasi Ekspansi

Kinerja Transjakarta pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil pascapandemi, dengan rata-rata bulanan mencapai 30,95 juta pelanggan. Angka ini didorong oleh kebijakan integrasi tarif JakLingko, penambahan armada listrik, serta peningkatan frekuensi di koridor utama. Namun, rasio ketersediaan armada terhadap permintaan di rute-rute lintas kota masih berada di bawah standar ideal. Saat ini, moda BRT dan non-BRT yang melayani wilayah Bekasi, misalnya, hanya beroperasi dalam pola radial dari pusat kota tanpa adanya rute orbital yang menghubungkan antar-penyangga.

Tabel di atas mengilustrasikan bahwa ekspansi keempat kota penyangga tidak hanya akan meningkatkan angka absolut penumpang, tetapi juga memperbaiki rasio okupansi dan mengurangi kepadatan di titik-titik transit kritis. Manajemen Transjakarta belum menetapkan tanggal resmi peluncuran rute-rute baru, namun tahap awal difokuskan pada pengadaan armada tambahan dan penyiapan infrastruktur halte di kawasan yang sebelumnya tidak terjangkau. “Ekspansi ke wilayah penyangga adalah keniscayaan logistik mengingat volume penumpang harian yang telah melampaui satu juta. Tanpa redistribusi beban ke hulu, risiko degradasi layanan di titik-titik padat akan meningkat secara eksponensial,” ujar Dr. Darmaningtyas, pengamat transportasi publik, dalam sebuah diskusi terbatas (sebagaimana dilaporkan Liputan6.com).

Implikasi Bagi Integrasi Transportasi Jabodetabek

Rencana ini sejalan dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 yang mengamanatkan pengembangan sistem angkutan umum massal terintegrasi di kawasan metropolitan. Perluasan jaringan Transjakarta ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan melengkapi layanan Commuter Line, MRT fase utara-selatan, serta LRT Jabodebek, menciptakan jejaring multimodal yang lebih padat. Dengan tambahan rute orbital—yang tidak dimiliki oleh KRL atau LRT—Transjakarta akan mengisi celah konektivitas antar-penyangga yang selama ini memaksa pengguna untuk transit memutar ke pusat kota.

Dari sisi pendanaan, ekspansi ini diharapkan tidak mengandalkan suntikan APBD DKI semata, melainkan juga skema KPBU dan pinjaman lunak dari lembaga pembangunan global yang telah dinyatakan berminat pasca keberhasilan elektrifikasi armada Transjakarta. Keberlanjutan rencana ini bergantung pada percepatan pembebasan lahan untuk terminal baru dan harmonisasi regulasi dengan pemerintah daerah penyangga. Tanpa dukungan perizinan dan integrasi tata ruang yang solid, risiko keterlambatan atau pembatalan parsial tetap tinggi.

Pada paruh kedua 2024, Transjakarta telah memulai uji coba rute perbatasan baru, namun belum melakukan publikasi besar-besaran menunggu finalisasi studi kelayakan. Kinerja 2024 yang kuat—371,4 juta pelanggan—menjadi basis data bahwa permintaan pasar untuk transportasi publik massal lintas kota sudah ada, bukan sekadar proyeksi spekulatif. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa ekspansi ini tidak hanya menambah jumlah rute, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, ketepatan waktu, dan keandalan sistem secara menyeluruh.