Tito Karnavian Sebut Swakelola Efektif Pulihkan Sekolah Terdampak Bencana

Di tengah puing-puing sisa bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, ribuan anak-anak terpaksa mengecap pendidikan di bawah tenda darurat. Dinding kelas yang retak dan atap yang roboh menjadi saksi bisu betapa lambannya pemulihan fasilitas publik jika hanya bergantung pada jalur birokrasi konvensional. Di titik krusial inilah, pendekatan pemulihan infrastruktur pendidikan mulai digeser menuju metode yang lebih inklusif, cepat, dan taktis.

Menembus Birokrasi Lamban dengan Model Swakelola

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, secara tegas menyuarakan efektivitas skema swakelola dalam merenovasi dan membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak. Menurut penilaiannya, mekanisme pengadaan barang dan jasa berbasis komunitas ini terbukti lebih cepat menembus kebuntuan administratif ketimbang menyerahkan proyek pemulihan sepenuhnya kepada pihak ketiga atau tender kontraktor komersial.

Melalui skema swakelola, proses perencanaan hingga pelaksanaan fisik melibatkan langsung komite sekolah, pihak kepala sekolah, serta masyarakat lokal sekitar. Langkah ini memangkas mata rantai pengadaan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan di tingkat pusat maupun daerah.

"Pendekatan swakelola tidak hanya memangkas durasi alur birokrasi lelang yang rumit, tetapi juga membangkitkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di daerah mereka," ujar Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pemulihan fisik sekolah.

Efektivitas Anggaran dan Pengawasan Komunitas

Secara teknis, penanganan pemulihan sarana pendidikan pascabencana kerap terkendala oleh proses lelang formal yang berliku-liku. Dalam situasi darurat di mana hak belajar anak-anak terancam terhenti, keterlambatan fisik bangunan berimplikasi langsung pada trauma psikologis anak serta penurunan mutu pembelajaran secara keseluruhan.

Investigasi atas implementasi skema swakelola menunjukkan bahwa dana bantuan langsung yang ditransfer ke rekening sekolah menekan potensi penggelembungan harga (mark-up) yang kerap membayangi proyek borongan. Partisipasi warga setempat juga menjadi alat kontrol sosial yang ampuh terhadap kualitas material dan kecepatan pengerjaan.

Berikut perbandingan mendasar antara metode lelang konvensional dan skema swakelola sekolah dalam rehabilitasi pascabencana:

Sebanyak lebih dari 80 persen target perbaikan fasilitas pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra kini diarahkan untuk menerapkan skema swakelola terpandu. Strategi ini diambil demi memastikan bangunan sekolah dapat rampung dan kembali digunakan sebelum dimulainya tahun ajaran baru.

Tantangan Kualitas Teknis dan Pengawalan Pengawasan

Meski dipuji karena kecepatan dan efisiensinya, skema swakelola bukan tanpa celah risiko. Para pengamat tata kelola publik mengingatkan bahwa pihak sekolah dan masyarakat lokal umumnya tidak memiliki latar belakang keahlian teknis di bidang konstruksi tahan gempa.

Oleh karena itu, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada pengawalan ketat dari instansi terkait. Satgas PRR menggarisbawahi beberapa poin penting untuk menjaga transparansi dan keandalan bangunan:

• Pendampingan Teknis: Keterlibatan aktif tenaga ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendampingi perancangan struktur tahan gempa.
• Akuntabilitas Keuangan: Pelaporan pembukuan anggaran yang dibuka secara transparan kepada publik dan komite sekolah.
• Pengawasan Internal: Pelibatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) guna mencegah potensi penyelewengan dana skala mikro.

Dengan integrasi antara partisipasi warga dan standar teknis yang ketat, skema swakelola diharapkan tak sekadar membidani kebangkitan fisik gedung sekolah yang roboh, tetapi juga menciptakan fondasi tata kelola tanggap bencana yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan murid.