sinta-pradana
Di tengah dinamika konsolidasi internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), riak-riak persaingan politik tak terhindarkan. Dinamika ini memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan internal jam'iyah, terutama dari generasi muda Nahdliyin. Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Khalilur Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, secara tegas mengingatkan agar penyusunan struktur kepengurusan PBNU tidak didasari oleh prasangka politik maupun kepentingan pragmatis kekuasaan.
Pernyataan tersebut mengemuka di tengah proses penyusunan dan penataan ulang posisi strategis di tubuh PBNU. Menurut Gus Lilur, PBNU adalah wadah perjuangan umat yang kesucian niatnya harus dijaga dari kontaminasi politik praktis. Ketika pertimbangan politik partisan mendominasi penentuan pengurus, organisasi keagamaan terbesar di dunia ini berisiko kehilangan kompas moral dan independensinya.
"PBNU adalah milik seluruh umat Nahdliyin, bukan milik fraksi politik tertentu. Penyusunan pengurus harus berdasarkan kapabilitas, integritas, dan pengabdian, bukan didasari like and dislike atau prasangka politik pasca-pemilu," tegas Gus Lilur.
Dinamika Internal dan Risiko Politisasi Jam'iyah
Penelusuran mendalam terhadap riak politik internal menunjukkan bahwa pasca-helatan politik nasional, tarik-menarik kepentingan kerap terjadi dalam menentukan siapa yang berhak duduk di kursi kepengurusan. Penentuan posisi strategis sering kali rentan dijadikan alat tawar-menawar politik oleh kelompok penguasa atau elite tertentu.
| Parameter | Paradigma Transaksional-Politik | Paradigma Profesional-Khittah |
|---|---|---|
| Basis Kriteria | Loyalitas politik & pemenangan | Kapabilitas & rekam jejak khidmah |
| Fokus Utama | Akomodasi kepentingan elite | Pelayanan keumatan & kemandirian |
| Dampak Struktural | Kerentanan konflik internal | Independensi & integritas PBNU |
Mengembalikan Spirit Khittah 1926
Dorongan yang disuarakan oleh Gus Lilur sejatinya merupakan seruan moral untuk mengembalikan PBNU pada Khittah 1926, yakni komitmen NU untuk berdiri di atas semua golongan dan menjaga jarak yang seimbang dari seluruh kekuatan politik praktis. Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi terlalu jauh dalam arena politik kerap memicu fragmentasi hingga ke tingkat akar rumput (grassroots).
Lebih dari 100 juta warga Nahdliyin di seluruh Indonesia merindukan kepemimpinan yang berfokus pada isu-isu krusial seperti penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan mutu pendidikan pesantren, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat marjinal. Jika jajaran PBNU dipenuhi oleh figur-figur yang tersandera kepentingan politik, agenda strategis keumatan dipastikan akan terabaikan.
"Kita tidak boleh membiarkan energi jam'iyah habis hanya untuk mengurus benturan kepentingan elite. Rakyat dan warga NU membutuhkan kerja nyata, bukan manuver politik di balik jubah organisasi," tambah Gus Lilur dengan nada emosional.
Desakan Reformasi Tata Kelola Organisasi
Desakan yang disuarakan oleh tokoh-tokoh muda ini menandakan adanya kebangkitan kesadaran di kalangan intelektual muda NU. Mereka menuntut agar proses seleksi kepengurusan PBNU dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan kriteria teknokratis serta keahlian bidang.
Langkah ini dinilai sangat penting untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari digitalisasi dakwah, tata kelola aset organisasi, hingga isu-isu perubahan iklim. Pada akhirnya, keberhasilan PBNU menjaga muruah organisasinya sangat bergantung pada keberanian jajaran jajaran Syuriyah dan Tanfiziyah untuk menolak segala bentuk intervensi politik luar demi kejayaan NU di masa depan.
Comments (0)