TEHERAN — Tekanan dari Washington yang semakin intens berhasil menyeret konflik internal

Akar Ketegangan: Sejarah Perpecahan Elite Iran

Krisis kepercayaan di dalam tubuh negara Iran bukanlah fenomena baru. Sejak lahirnya Republik Islam pada 1979, negara ini selalu dihuni oleh berbagai faksi yang saling bersaing memperebutkan arah kebijakan luar negeri, ekonomi, dan kontrol atas aparatus keamanan. Namun, dinamika tersebut kini mencapai titik kritis ketika tekanan eksternal dari AS berhasil memperlebar celah ideologis yang selama ini berusaha ditutup oleh figur tertinggi negara.

1. 1953 — Kudeta Operation Ajax: Sejarah modern Iran secara ironis dimulai dari trauma kudeta yang didukung intelijen AS dan Inggris untuk menjatuhkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh. Peristiwa ini menciptakan fondasi kecurigaan mendalam terhadap intervensi Barat yang hingga kini menjadi narasi utama rezim Teheran.
2. 1979 — Revolusi Islam dan Lahirnya Dualisme Kekuasaan: runtuhnya Dinasti Pahlavi membawa sistem unik ke Iran, di mana wewenang tertinggi berada di tangan Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) yang dipegang oleh ulama Syiah, sementara pemerintahan eksekutif dijalankan oleh presiden dan jajaran menteri. Struktur ini menciptakan dua pusat kekuatan yang sering berselisih soal metode pengelolaan negara.
3. 2015 — JCPOA dan Munculnya Blok Moderat: Kesepakatan nuklir Iran dengan dunia Barat, yang dirundingkan di era pemerintahan Hassan Rouhani, menandai puncak pengaruh kelompok pragmatis dan teknokrat. Sementara itu, kubu garis keras yang melekat pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan sejumlah ulama senior di Qom terus menyuarakan perlawanan terhadap normalisasi hubungan dengan Washington.
4. 2018 — AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir: Keputusan Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan sanksi maksimum memicu gelombang ketidakpuasan di dalam negeri. Kegagalan diplomasi yang diusung blok moderat melemahkan posisi pejabat sipil dan semakin menguatkan retorika kelompok anti-AS.
5. 2022-2023 — Demonstrasi Mahsa Amini dan Krisis Legitimasi: Protes massal yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini di bawah tahanan polisi moral mengekspos retakan serius antara aparatus keamanan garis keras dengan kalangan teknokrat dan pejabat sipil yang berupaya meredam dampak buruk citra Iran di mata dunia.
6. 2025 — Gempuran Baru Washington: Pemerintahan AS kembali melancarkan serangkaian sanksi sektor keuangan dan energi, disertai dengan operasi militer yang dikabarkan menyasar fasilitas milik milisi pro-Iran di kawasan strategis. Langkah ini langsung memicu rumor bahwa elite di Teheran terbelah antara mereka yang menginginkan eskalasi militer penuh melawan AS dan yang berusaha mencari jalan kompromi untuk menyelamatkan ekonomi negara.

Kubu Garis Keras vs Pejabat Politik: Celah yang Membesar

Dalam beberapa pekan terakhir, sinyal disintegrasi internal semakin terbaca. Kubu garis keras yang berbasis di IRGC dan sebagian anggota Majelis Konsultatif Muslimin (Majelis) dikabarkan semakin frustrasi dengan kinerja pejabat eksekutif yang dinilai terlalu lunak dalam merespons provokasi AS. Di sisi lain, jajaran pejabat sipil dan sejumlah ulama pragmatis di Qom diketahui prihatin bahwa konfrontasi total akan membawa Iran pada ambang runtuhnya stabilitas sosial dan ekonomi.

Sumber-sumber intelijen regional yang dikutip media Barat menyebutkan bahwa perbedaan pandangan antara ulama tradisional dan segmen militerisir dalam struktur kekuasaan kini mencapai level yang belum pernah terjadi sejak perang Iran-Irak pada 1980-an. Tidak sedikit analisis yang menyebutkan bahwa rumor kudeta yang beredar bukan tanpa dasar, melainkan refleksi dari kekhawatiran bahwa IRGC atau faksi tertentu dapat mengambil alih kontrol penuh jika situasi dianggap telah keluar dari kendali para pejabat sipil.

Yang menarik, isu ini muncul di saat tingkat inflasi Iran dilaporkan menembus angka di atas 40 persen dan mata uang rial terus merosot terhadap dolar AS. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan menjadi bensin yang memperburuk api perselisihan internal, sebab kelompok mana pun yang berkuasa harus menghadapi risiko ledakan sosial dari populasi muda yang semakin tidak puas.

Dampak Gempuran AS terhadap Dinamika Internal

Gempuran baru yang dilancarkan Washington tidak hanya bersifat militer atau ekonomi, tetapi juga informasional. Serangan siber, kampanye media sosial, dan dukungan terselubung terhadap oposisi Iran di luar negeri menciptakan lingkungan di mana elite negara merasa terkepung. Dalam situasi seperti ini, kecenderungan untuk saling menyalahkan antarfaksi biasanya meningkat drastis.

Pejabat politik yang menjalankan pemerintahan sehari-hari menghadapi dilema tersendiri. Jika mereka tampil terlalu agresif, sanksi dan isolasi akan semakin dalam. Namun, jika dianggap terlalu pasif dalam membela kedaulatan negara, mereka berisiko kehilangan legitimasi di mata basis massa nasionalis dan kelompok garis keras. Sebaliknya, kelompok militer dan ulama revolusioner yang mengendalikan IRGC memiliki insentif untuk memperpanjang ketegangan demi memperkuat justifikasi atas dominasi mereka dalam alokasi anggaran dan kebijakan keamanan nasional.

Analis politik Timur Tengah menyebut bahwa setiap kali Washington meningkatkan tekanan, celah antara Teheran politik dan Teheran militer akan semakin terlihat jelas. Inilah yang kini terjadi. Wacana perubahan kepemimpinan, baik melalui mekanisme konstitusional maupun skenario nonkonstitusional seperti kudeta, mulai menjadi topik hangat di kalangan pengamat regional, meskipun hingga kini belum ada bukti konkret bahwa manuver penggulingan kekuasaan sedang berlangsung.

Prospek Stabilitas dan Ancaman Two-Front War

Iran kini berada di persimpangan berbahaya. Di satu sisi, negara ini harus menghadapi ancaman eksistensial dari kebijakan maksimum pressure AS yang kembali aktif. Di sisi lain, retakan elite internal berpotisi memicu krisis politik domestik yang bisa melemahkan kohesi negara dalam menghadapi tekanan eksternal. Bagi para pengambil kebijakan di Teheran, skenario terburuk bukan lagi perang terbuka dengan AS, melainkan perang dua front: melawan musuh dari luar sambil menutup luka perpecahan di dalam istana.

Sementara itu, spekulasi soal kudeta tetap menjadi rumor yang digaungkan berbagai pihak, namun keberadaan aparatus pengamanan yang loyal terhadap Pemimpin Tertinggi dan kekuatan ideologi revolusioner yang masih mengakar kuat di sebagian besar struktur negara membuat kemungkinan pergantian rezim melalui cara instan terbilang kecil. Yang lebih mungkin terjadi adalah pergeseran aliansi internal dan reorganisasi kekuasaan di dalam lingkaran istana yang berlangsung di balik tirai baja, jauh dari pantauan publik internasional.

Apapun yang terjadi, ketegangan antara ulama, pejabat sipil, dan militer akan terus menjadi variabel krusial yang menentukan apakah Iran mampu bertahan sebagai negara otoriter yang solid, atau justru akan terperosok ke dalam spiral krisis multidimensional yang dimanfaatkan oleh lawan-lawannya.