Tata Kelola Laut: Rentetan Insiden dan Verifikasi Kinerja

Rentetan insiden kecelamatan pelayaran di perairan Nusantara kembali memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan manajemen risiko dalam sektor transportasi laut. Klaim yang beredar di ruang publik menyebutkan bahwa frekuensi kecelakaan kapal merupakan indikator nyata dari lambatnya perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh otoritas terkait. Artikel ini melakukan verifikasi terhadap klaim tersebut dengan menelusuri data resmi, laporan investigasi, dan kebijakan yang berlaku.

Verifikasi Klaim: Frekuensi Insiden vs. Respons Kebijakan

Klaim bahwa banyaknya kecelakaan kapal menunjukkan perbaikan tata kelola yang lamban perlu diverifikasi dengan data statistik. Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), terdapat fluktuasi angka kecelakaan kapal dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 421 insiden, tahun 2022 turun menjadi 387, namun tahun 2023 kembali naik ke angka 412. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada tren penurunan pada periode tertentu, angka tersebut belum menunjukkan penurunan signifikan yang konsisten. Faktanya adalah, meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang Standar Keselamatan Kapal, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar.

Verifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa sumber resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat bahwa mayoritas kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia (human error) yang mencapai 68%, diikuti oleh faktor teknis kapal sebesar 22%, dan faktor alam sebesar 10%. Data ini bertentangan dengan asumsi bahwa infrastruktur semata menjadi penyebab utama. Namun, hal ini tidak serta merta membebaskan pemerintah dari tanggung jawab, karena pengawasan terhadap kompetensi awak kapal dan kelayakan kapal merupakan bagian integral dari tata kelola.

Perbandingan Standar dan Realita Operasional

Klaim bahwa perbaikan tata kelola berjalan lamban dapat diuji melalui perbandingan antara regulasi yang ada dengan realita operasional di lapangan. Indonesia telah meratifikasi International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985. Standar internasional ini mewajibkan pemeriksaan berkala kapal, sertifikasi keselamatan, dan audit manajemen keselamatan. Namun, laporan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2023 menemukan bahwa dari 1.847 kapal yang diinspeksi di 12 pelabuhan utama, hanya 62% yang memenuhi standar kelayakan laut. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasi.

Faktanya adalah, pemerintah telah meluncurkan program "Sistem Informasi Keselamatan Kapal" (SIKAP) pada tahun 2022 untuk digitalisasi proses inspeksi. Namun, evaluasi internal Kementerian Perhubungan pada akhir tahun 2023 mengungkapkan bahwa hanya 45% dari 124 unit pelaksana teknis yang telah menggunakan sistem tersebut secara aktif. Ini membuktikan bahwa meskipun ada inisiatif perbaikan, eksekusi di tingkat daerah masih belum optimal. Bukti lain menunjukkan bahwa jumlah inspektur keselamatan kapal hanya berjumlah 780 orang untuk mengawasi lebih dari 240.000 kapal yang beroperasi, rasio yang sangat timpang dan menjadi akar dari lemahnya pengawasan.

Analisis Dampak dan Evaluasi Kebijakan

Dampak dari lambannya perbaikan tata kelola ini tidak hanya pada aspek keselamatan jiwa, tetapi juga pada sektor ekonomi maritim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kerugian ekonomi akibat kecelakaan kapal pada tahun 2023 mencapai Rp 1,2 triliun, termasuk biaya evakuasi, kerusakan kargo, dan kompensasi korban. Angka ini meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa setiap insiden kapal rata-rata memakan waktu 14 hari untuk proses penyelidikan dan normalisasi operasional, yang berdampak pada rantai pasok logistik nasional.

Evaluasi terhadap kebijakan yang ada menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah berupaya menyederhanakan proses perizinan kapal. Namun, verifikasi di lapangan menemukan bahwa penyederhanaan ini justru menimbulkan celah pengawasan. Sebagai contoh, banyak kapal berbendara asing yang beroperasi di perairan Indonesia dengan status sewa (charter) yang tidak melalui pemeriksaan keselamatan yang ketat. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa 34% kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tidak memiliki sertifikat keselamatan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ini bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap perairan nasional.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah bahwa klaim mengenai lambannya perbaikan tata kelola transportasi laut adalah SEBAGIAN BENAR. Data menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan program perbaikan, namun implementasi yang tidak merata, kekurangan sumber daya manusia pengawas, dan celah dalam sistem perizinan menyebabkan tingkat kecelakaan tetap tinggi. Berdasarkan verifikasi, perbaikan yang ada belum sebanding dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Untuk itu, diperlukan audit menyeluruh terhadap efektivitas program yang ada, peningkatan kapasitas inspektur, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran standar keselamatan. Tanpa langkah korektif yang terukur, klaim tentang lambannya tata kelola akan terus menjadi kenyataan yang memprihatinkan.