Sumsel dan Siklus Karhutla: Saat Pencegahan Kalah oleh Kebiasaan Lama

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan seiring berulangnya fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau dan memicu curah hujan rendah di wilayah tersebut. Berdasarkan verifikasi terhadap sejumlah data resmi, pola penanganan yang berjalan bertahun-tahun belum beranjak dari pendekatan reaktif: pemadaman setelah titik api menyala.

Klaim bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih terjebak pada kebiasaan lama dalam penanganan karhutla disampaikan sejumlah pakar lingkungan. Faktanya adalah, menurut data pemantauan titik panas yang dirilis secara berkala oleh instansi berwenang, jumlah hotspot di sejumlah kabupaten pada musim kemarau kerap meningkat tajam sebelum kemudian dilakukan operasi pemadaman darat dan udara.

"Pemprov Sumsel masih terjebak pada kebiasaan lama: memadamkan setelah kebakaran," demikian inti kritik yang disampaikan pakar dalam keterangan resmi.

Verifikasi terhadap pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kritik ini tidak muncul tanpa dasar. Data resmi yang dihimpun dari laporan kebencanaan menunjukkan pola yang berulang: kenaikan signifikan titik panas pada periode puncak kemarau, diikuti oleh mobilisasi personel gabungan, penerjunan helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca.

Pola Musiman yang Tak Kunjung Terputus

Secara historis, karhutla di Sumatera Selatan berkaitan erat dengan kombinasi tiga faktor: kondisi iklim, pola pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan di tingkat tapak. El Nino memperkuat faktor pertama dengan menurunkan intensitas hujan, sehingga lahan gambut yang mengering menjadi sangat rentan terbakar.

Berdasarkan data yang dirilis lembaga meteorologi, episode El Nino pada beberapa tahun terakhir berkorelasi dengan meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah daerah rawan, terutama di kabupaten dengan luasan lahan gambut yang besar. Data menunjukkan bahwa puncak karhutla umumnya terjadi pada bulan-bulan dengan curah hujan di bawah normal.

Namun, faktor iklim semata tidak cukup menjelaskan mengapa kejadian serupa terus berulang. Pakar menilai bahwa kelemahan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan serta belum optimalnya sistem deteksi dini yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat desa.

Kritik terhadap Pendekatan Reaktif

Klaim bahwa Pemprov Sumsel masih mengandalkan pendekatan pemadaman pascakebakaran bertentangan dengan prinsip pencegahan yang seharusnya menjadi prioritas. Pakar lingkungan menegaskan bahwa anggaran dan sumber daya lebih banyak dialokasikan untuk operasi pemadaman dibandingkan untuk program pencegahan berbasis masyarakat.

Faktanya adalah, beberapa program pencegahan seperti patroli terpadu, pembentukan masyarakat peduli api, dan normalisasi kanal telah dijalankan. Akan tetapi, efektivitasnya dipertanyakan karena belum diimbangi dengan pengawasan berkelanjutan serta sanksi tegas bagi pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Sumber resmi mencatat bahwa sebagian besar titik api yang terdeteksi berada di area yang berulang kali terbakar pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyesatkan jika dianggap semata akibat faktor alam, karena pola pengulangan menunjukkan adanya faktor manusia yang tidak terselesaikan.

Dampak bagi Warga dan Lingkungan

Konsekuensi dari siklus ini tidak ringan. Data menunjukkan bahwa kabut asap akibat karhutla berdampak pada kesehatan warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Sekolah terpaksa diliburkan, penerbangan tertunda, dan kualitas udara memburuk hingga kategori tidak sehat.

Berdasarkan verifikasi terhadap laporan kesehatan, kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat pada periode puncak karhutla. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa penanganan yang terlambat berbiaya jauh lebih mahal dibandingkan pencegahan yang dilakukan sejak awal.

Pakar menekankan bahwa solusi jangka panjang membutuhkan perubahan orientasi kebijakan: dari pemadaman menuju pencegahan, dari pendekatan musiman menuju pengelolaan lanskap berkelanjutan. Verifikasi terhadap praktik di sejumlah daerah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dengan insentif yang jelas berkorelasi positif dengan penurunan titik api.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi, pernyataan pakar yang menyayangkan pendekatan reaktif Pemprov Sumsel dalam penanganan karhutla tergolong SEBAGIAN BENAR. Benar bahwa pola pemadaman pascakebakaran masih mendominasi, namun tidak akurat jika dikatakan tidak ada upaya pencegahan sama sekali, karena sejumlah program preventif telah dijalankan meski efektivitasnya belum optimal.

Klaim bahwa warga Sumatera Selatan bertahan di pusaran El Nino, karhutla, dan asap adalah akurat secara empiris. Bukti menunjukkan siklus ini berulang setiap musim kemarau dengan dampak nyata pada kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Yang dibutuhkan bukan sekadar operasi pemadaman tahunan, melainkan reformasi tata kelola lahan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta alokasi anggaran pencegahan yang proporsional.