Sekda Tangerang Diam Usai Rapat Paripurna, Kasus Pengadaan Rp15,26 M Menggantung

Publik Kabupaten Tangerang kembali dihadapkan pada keheningan pejabat daerah terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan verifikasi atas pemberitaan yang beredar, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, memilih untuk tidak memberikan tanggapan apa pun ketika dikonfirmasi mengenai laporan dugaan kecurangan pengadaan makanan dan minuman senilai Rp15,26 miliar. Sikap bungkam tersebut muncul sesaat setelah ia meninggalkan ruang rapat paripurna di lingkungan pemerintah daerah.

Klaim bahwa Sekda Tangerang menghindari pertanyaan wartawan terkait kasus tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Data menunjukkan bahwa hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan maupun dari bagian humas pemerintah kabupaten yang menjelaskan posisi institusi terhadap persoalan yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri setempat. Faktanya adalah, keheningan pejabat publik dalam perkara yang menyangkut uang rakyat menjadi sorotan tersendiri di ruang publik.

Kronologi dan Objek yang Diselidiki

Menurut sumber resmi yang menangani perkara, penyelidikan berfokus pada pengadaan makanan dan minuman selama periode tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Nilai proyek yang disebut mencapai Rp15,26 miliar menjadi angka kunci yang terus dikutip dalam berbagai dokumen pemeriksaan awal. Berdasarkan verifikasi, angka tersebut bukan berasal dari estimasi liar, melainkan merujuk pada dokumen anggaran yang kini ditelaah penyidik.

Kejaksaan tengah mendalami dugaan kecurangan dalam pengadaan mamin dengan nilai yang diduga mencapai Rp15,26 miliar. Tidak ada konfirmasi dari Sekda saat ditanya wartawan usai rapat paripurna.

Perlu ditekankan bahwa penyelidikan belum berstatus penyidikan. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun, proses hukum yang berjalan tetap menuntut keterbukaan dari pihak-pihak yang mengetahui alur pengadaan, terutama pejabat yang memiliki kewenangan administratif.

Respons Institusi dan Sikap Pejabat

Klaim bahwa pemerintah daerah tidak memberikan penjelasan resmi hingga kini masih berdiri. Upaya verifikasi terhadap kanal informasi resmi tidak menemukan pernyataan yang membantah maupun membenarkan dugaan kecurangan tersebut. Data menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah kabupaten justru lebih banyak membahas agenda rutin, bukan substansi perkara yang sedang diselidiki kejaksaan.

Faktanya adalah, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan, bungkamnya pejabat dapat ditafsirkan beragam. Secara hukum, seseorang tidak wajib menjawab pertanyaan pers. Namun secara etika pemerintahan, keterbukaan menjadi bagian dari akuntabilitas. Bertentangan dengan prinsip itu, sikap menghindar justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan.

Konflik Kepentingan dan Pengawasan

Sumber resmi menyebut bahwa pengadaan makanan dan minuman di lingkungan pemerintah daerah kerap melibatkan banyak vendor dan alur birokrasi yang panjang. Dalam konteks inilah, pengawasan melekat oleh inspektorat dan aparat penegak hukum menjadi krusial. Berdasarkan verifikasi, Kejaksaan Negeri Tangerang telah menerima laporan awal dan sedang mengumpulkan bukti dokumen serta keterangan saksi.

Bukti yang dihimpun sejauh ini mencakup dokumen kontrak, bukti pembayaran, dan catatan distribusi. Jika ditemukan indikasi penggelembungan harga atau vendor fiktif, maka unsur kecurangan dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Sampai saat itu terjadi, status hukum semua pihak yang disebut tetap sebagai saksi.

Implikasi pada Tata Kelola Daerah

Kasus ini menyesatkan jika dibaca sebagai perkara kecil. Nilai Rp15,26 miliar setara dengan anggaran yang seharusnya berdampak langsung pada pelayanan publik. Ketika pengadaan disinyalir menyimpang, dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga erosi kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, belum ada indikasi bahwa penyelidikan akan dihentikan. Justru, desakan transparansi semakin menguat. Verifikasi atas pernyataan pejabat menunjukkan bahwa tidak ada bantahan resmi terhadap substansi laporan. Ketiadaan bantahan bukan berarti pengakuan, tetapi juga bukan alasan untuk mengabaikan pertanyaan publik.

Kesimpulan

Klaim bahwa Sekda Tangerang bungkam saat ditanya soal kasus monopoli mamin Rp15,26 miliar tergolong BENAR berdasarkan rekaman peristiwa dan ketiadaan pernyataan resmi. Adapun klaim bahwa terjadi kecurangan dalam pengadaan masih berstatus dugaan yang diselidiki kejaksaan, sehingga belum dapat dinyatakan terbukti. Sikap diam pejabat tidak menghapus kewajiban hukum, tetapi memperbesar tuntutan akuntabilitas. Verifikasi akan terus dilakukan hingga ada penetapan status hukum yang jelas dari aparat berwenang.