Sarmuji Janjikan Integrasi Kementerian demi Penguatan Industri

Wakil Ketua MPR RI, Sarmuji, menyatakan komitmennya untuk mendorong integrasi lintas kementerian sebagai langkah strategis memperkuat sektor industri nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang membahas arah kebijakan industrialisasi ke depan. Menurutnya, sinergi antarlembaga pemerintah menjadi prasyarat mutlak agar sektor industri mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Kolaborasi Lintas Sektoral sebagai Fondasi Kebijakan

Dalam paparannya, Sarmuji menegaskan bahwa pembangunan industri tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai setiap kementerian memiliki peran yang saling terkait, mulai dari perencanaan, regulasi, pembiayaan, hingga pengawasan. Tanpa koordinasi yang rapi, kebijakan yang diluncurkan berpotensi tumpang tindih dan justru menghambat iklim usaha. Oleh karena itu, ia mendorong adanya mekanisme kerja sama yang terstruktur dan terukur antarinstansi.

Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, banyak hambatan investasi muncul akibat perbedaan interpretasi aturan di tingkat lokal. Dengan integrasi yang lebih baik, proses perizinan dan pelaksanaan proyek industri diharapkan berjalan lebih efisien sehingga menarik minat pelaku usaha, baik domestik maupun asing.

Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja

Sarmuji mengaitkan penguatan industri dengan dua sasaran utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Ia menjelaskan bahwa sektor manufaktur memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan sektor penunjang seperti logistik, perdagangan, dan jasa. Jika industri tumbuh sehat, maka permintaan tenaga kerja akan meningkat secara alami.

Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto nasional. Namun, tantangan seperti ketergantungan bahan baku impor, keterbatasan teknologi, dan rendahnya produktivitas menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Sarmuji berpandangan bahwa kolaborasi lintas kementerian dapat menjawab persoalan tersebut secara lebih komprehensif, bukan parsial.

Langkah Lanjutan dan Harapan Pelaku Usaha

Lebih jauh, ia menyebut perlunya peta jalan bersama yang memuat target, indikator, serta pembagian tugas yang jelas antarlembaga. Menurutnya, keberhasilan integrasi bukan diukur dari banyaknya rapat atau kesepakatan di atas kertas, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan dunia usaha dan masyarakat. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Kalangan pengusaha menyambut baik gagasan tersebut, terutama terkait penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan. Mereka menilai konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Sementara itu, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa integrasi harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang. Dengan komitmen yang terjaga, penguatan industri diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.