RUU Perampasan Aset: Verifikasi Usulan Ganti Rugi Salah Sita

Berdasarkan verifikasi tim Lurusin terhadap perkembangan legislasi nasional, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik. Klaim bahwa regulasi ini perlu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat telah diperiksa secara forensik. Faktanya adalah, usulan pengaturan ganti rugi atas kesalahan penyitaan aset yang disampaikan kalangan advokat merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hak warga negara dalam kerangka pemberantasan tindak pidana.

Latar Belakang Regulasi yang Tertunda

Data menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sejak lebih dari satu dekade lalu. Sumber resmi Dewan Perwakilan Rakyat mencatat rancangan ini beberapa kali masuk daftar prioritas, namun hingga saat ini belum disahkan menjadi undang-undang. Padahal, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mendorong negara anggota mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture.

Berdasarkan verifikasi, konsep tersebut bukan hal baru dalam praktik internasional. Inggris menerapkannya melalui Proceeds of Crime Act 2002, sementara Australia memiliki rezim serupa. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan tingkat pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia masih rendah dibandingkan total kerugian negara yang ditangani lembaga antirasuah setiap tahun. Kondisi ini menjadi argumen utama para pendukung pengesahan RUU tersebut.

Verifikasi Klaim Keseimbangan Kewenangan dan Hak Keperdataan

KLAIM: RUU Perampasan Aset perlu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat.

SUMBER KLAIM: Pernyataan kalangan advokat dan pegiat hukum dalam diskusi publik mengenai draf RUU yang tengah dibahas.

VERIFIKASI: Klaim tersebut sesuai dengan prinsip konstitusional yang berlaku. Faktanya adalah, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak milik perseorangan, sementara Pasal 28J ayat (2) membuka ruang pembatasan hak melalui undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain. Dengan demikian, pengaturan ganti rugi atas salah sita merupakan mekanisme penyeimbang yang sah secara konstitusional, bukan penghalang pemberantasan korupsi.

Data menunjukkan yurisdiksi lain juga mengatur kompensasi bagi pihak yang asetnya disita secara keliru. Kerangka civil recovery di Inggris, misalnya, menyediakan jalur keberatan dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Bukti ini bertentangan dengan anggapan bahwa perampasan aset bersifat absolut tanpa perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Usulan Ganti Rugi atas Salah Sita

Menurut sumber resmi yang diperiksa, kalangan advokat mengusulkan agar RUU ini mengatur secara eksplisit mekanisme ganti rugi apabila terjadi kesalahan penyitaan. Bukti yang diverifikasi menunjukkan usulan tersebut mencakup tiga hal utama: pertama, prosedur pengajuan keberatan bagi pemilik aset yang merasa dirugikan; kedua, batas waktu pemeriksaan oleh pengadilan agar status hukum aset tidak menggantung; ketiga, kompensasi material dan immaterial apabila penyitaan terbukti keliru atau tidak berdasar.

Berdasarkan verifikasi, usulan itu sejalan dengan prinsip due process of law yang dijamin konstitusi. Tanpa mekanisme ganti rugi, kewenangan negara berpotensi disalahgunakan dan merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Klaim yang beredar bahwa perampasan aset dapat dilakukan tanpa pengawasan peradilan adalah tidak akurat — draf RUU yang beredar tetap mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai dasar eksekusi.

Disinformasi yang Beredar

Tim Lurusin juga menemukan narasi menyesatkan di ruang publik yang menggambarkan RUU ini sebagai instrumen perampasan sewenang-wenang oleh negara. Faktanya adalah, mekanisme non-conviction based forfeiture tetap memerlukan pembuktian perdata di hadapan hakim dengan standar balance of probabilities. Narasi yang menghilangkan konteks peradilan tersebut masuk kategori menyesatkan karena membangun ketakutan publik tanpa dasar yang lengkap. Verifikasi silang terhadap draf dan dokumen pendukung memastikan tidak ada pasal yang memberi kewenangan penyitaan tanpa proses hukum.

Kesimpulan

KESIMPULAN: Klaim bahwa RUU Perampasan Aset harus menyeimbangkan kewenangan negara dan hak keperdataan masyarakat dinilai BENAR. Usulan pengaturan ganti rugi salah sita memiliki dasar konstitusional, preseden internasional, dan urgensi perlindungan warga. Namun demikian, pengesahan regulasi ini tetap memerlukan pengawasan ketat agar implementasinya tidak menyimpang dari tujuan pemberantasan tindak pidana.

Rating: BENAR — dengan catatan bahwa sejumlah narasi pendamping yang beredar di ruang publik terbukti menyesatkan dan tidak akurat.