Replikasi Program Perumahan India Butuh Komitmen Lintas Pemerintahan

Pelajaran dari Kebijakan Perumahan Negeri Bollywood

Pemerintah Indonesia tengah menelisik berbagai model perumahan rakyat yang telah sukses diterapkan negara berkembang lainnya. Salah satu yang masuk radar adalah skema perumahan massal dari India yang dalam satu dekade terakhir berhasil menyentuh jutaan keluarga berpenghasilan rendah. Namun, pengamat menyebut bahwa menyalin program tersebut tidak bisa dilakukan secara instan tanpa fondasi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen perencanaan sektor perumahan, Indonesia menghadapi defisit hunian yang signifikan setiap tahunnya. Kebutuhan akan rumah layak huni terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah keluarga muda di perkotaan. Sementara itu, realisasi pembangunan perumahan rakyat seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran, kompleksitas perizinan lahan, dan kurangnya sinkronisasi antarlembaga.

Kendala Utama: Diskontinuitas Kebijakan

Klaim bahwa pembangunan perumahan hanya butuh suntikan dana besar ternyata tidak akurat. Faktanya adalah, sejumlah proyek perumahan di tanah air mengalami stagnansi akibat pergantian kepemimpinan daerah maupun pusat yang kerap membawa visi berbeda. Data menunjukkan bahwa program hunian tanpa blueprint jangka panjang cenderung terbengkalai di tengah jalan. Sumber resmi dari lembaga pengembang perumahan mencatat, banyak proyek rumah rakyat mangkrak karena alokasi anggaran tidak lagi menjadi prioritas di periode berikutnya.

Verifikasi di lapangan memperlihatkan bahwa ketiadaan payung hukum yang mengikat lintas periode membuat investor swasta ragu berkomitmen jangka panjang. Padahal, partisipasi sektor privat dinilai krusial untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai jutaan unit. Tanpa jaminan kontinuitas, skema kredit perumahan dan kerja sama publik-swasta menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan.

Blueprint sebagai Prasyarat Replikasi

Mengadopsi program perumahan ala India bukan sekadar soal menduplikasi target jumlah unit. India sendiri menerapkan skema dengan landasan regulasi yang jelas dan anggaran terproteksi di luar perguliran politik jangka pendek. Di Indonesia, keberadaan blueprint pembangunan perumahan yang tetap dijalankan lintas periode pemerintahan justru masih menjadi pekerjaan rumah besar. Padahal, faktanya adalah negara-negara yang sukses menekan angka kekurangan hunian memiliki roadmap institusional yang tidak goyah meski terjadi pergantian elit kekuasaan.

Bukti menunjukkan bahwa replikasi model asing akan gagal total jika hanya mengandalkan semangat politik sesaat. Dibutuhkan struktur tata kelola yang mengikat pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha dalam satu kesepakatan jangka panjang. Misalnya, penetapan zona perumahan rakyat dalam rencana tata ruang wilayah harus bersifat permanen dan tidak boleh dilakukan perubahan sewenang-wenang setiap pergantian kepala daerah.

Tantangan Spesifik di Tanah Air

Selain masalah kontinuitas, Indonesia menghadapi kendala struktural yang berbeda dibanding India. Ketersediaan lahan di pulau-pulau utama semakin menyempit sementara harga properti terus meroket. Data menunjukkan bahwa lahan subur banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri dan komersial, sementara lahan untuk hunian terjangkau terpinggirkan ke lokasi-lokasi dengan akses infrastruktur minim. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar perumahan rakyat yang harus dekat dengan pusat-pusat ekonomi.

Di sisi pendanaan, skema subsidi yang selama ini diandalkan terbukti belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Verifikasi terhadap laporan keuangan perumahan rakyat mengungkapkan bahwa alokasi subsidi seringkali tidak merata dan proses penyalurannya masih dihambat oleh birokrasi yang rumit. Sumber resmi dari kementerian terkait mengakui bahwa efisiensi penyaluran bantuan perumahan masih perlu ditingkatkan signifikan agar tidak terjadi penumpukan di tingkat penyalur.

Rekomendasi Menuju Kemandirian Hunian

Untuk mewujudkan replikasi program perumahan secara efektif, Indonesia perlu menyusun blueprint pembangunan perumahan jangka panjang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dokumen tersebut harus mencakup peta jalan pendanaan, skema pengadaan lahan, dan insentif bagi pengembang yang berpartisipasi dalam pembangunan rumah murah. Lebih penting lagi, blueprint ini harus ditegakkan sebagai kebijakan negara, bukan sekadar program presiden atau gubernur tertentu.

Pengamat menekankan bahwa tanpa komitmen lintas pemerintahan, setiap model perumahan—baik dari India maupun negara lain—akan berakhir sebagai wacana semata. Faktanya adalah, keberhasilan sektor perumahan tidak diukur dari jumlah groundbreaking atau peluncuran program, melainkan dari berapa banyak keluarga yang benar-benar menempati rumah layak huni secara berkelanjutan. Oleh karena itu, konsolidasi kebijakan dan penjaminan keberlanjutan harus menjadi prioritas absolut sebelum Indonesia memutuskan mengadopsi model apa pun dari luar negeri.

Kesimpulannya, meski program perumahan India menawarkan pelajaran berharga, kendala terbesar Indonesia bukan pada ketiadaan model, melainkan pada lemahnya jaminan implementasi berkelanjutan. Hanya dengan blueprint yang kokoh dan komitmen lintas periode, mimpi hunian layak bagi rakyat dapat menjelma menjadi kenyataan.