Rentan Karhutla, Bromo Butuh Sarana Pencegahan Lebih Lengkap

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan verifikasi terhadap data kejadian dan kondisi lapangan, klaim bahwa kawasan ini amat rentan terhadap karhutla memiliki dasar yang kuat. Faktanya adalah, selain faktor alam seperti angin kencang dan vegetasi kering, keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan menjadi faktor yang memperparah situasi.

Verifikasi Kerentanan Kawasan Bromo

Klaim bahwa Bromo rentan terhadap karhutla tidak berlebihan. Data menunjukkan bahwa sepanjang musim kemarau 2023 dan 2024, terjadi setidaknya lima kali kejadian kebakaran yang menghanguskan area savana dan hutan di kawasan tersebut. Sumber resmi dari Balai Besar TNBTS mencatat bahwa luas area yang terbakar mencapai puluhan hektare, dengan titik api yang sulit dipadamkan karena medan yang terjal dan akses yang terbatas. Bertentangan dengan anggapan bahwa karhutla hanya disebabkan oleh faktor alam, investigasi lapangan menemukan bahwa sebagian besar pemicu adalah aktivitas manusia, seperti puntung rokok dan api unggun yang tidak diawasi.

Namun, yang lebih penting adalah fakta bahwa kawasan ini tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk merespons kebakaran secara cepat. Berdasarkan verifikasi terhadap inventarisasi peralatan di pos-pos pengamanan TNBTS, ditemukan bahwa jumlah pompa air portabel, tangki air, dan alat pemadam api ringan (APAR) sangat terbatas. Bahkan, di beberapa titik rawan seperti savana Lembah Watangan dan area sekitar Gunung Batok, tidak tersedia sumber air yang mudah diakses untuk helikopter water bombing maupun mobil pemadam.

Kesenjangan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Klaim bahwa kawasan Bromo harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan yang lebih lengkap memiliki justifikasi yang jelas. Data menunjukkan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) yang ada masih bersifat manual dan bergantung pada laporan warga atau wisatawan. Sementara itu, pos pantau yang tersedia hanya berjumlah tiga unit untuk area seluas lebih dari 50.000 hektare. Hal ini bertentangan dengan standar operasional yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mensyaratkan minimal satu pos pantau per 10.000 hektare di kawasan rawan kebakaran.

Lebih lanjut, sumber resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa jalur evakuasi dan akses jalan menuju titik-titik rawan karhutla di Bromo sebagian besar berupa jalan setapak yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya, ketika terjadi kebakaran pada September 2024, petugas gabungan membutuhkan waktu lebih dari enam jam untuk mencapai lokasi, sementara api telah menyebar ke area yang lebih luas. Verifikasi atas laporan operasi pemadaman menunjukkan bahwa ketiadaan helipad dan tangki air permanen di sekitar kawah Bromo menjadi hambatan utama dalam operasi udara.

Bukti Kebutuhan Investasi Infrastruktur

Faktanya adalah, upaya pencegahan karhutla di Bromo selama ini lebih berfokus pada sosialisasi dan patroli, namun kurang pada penyediaan infrastruktur fisik. Data menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana pengendalian kebakaran di TNBTS hanya mencakup 15 persen dari total kebutuhan ideal yang dihitung berdasarkan luas area dan tingkat risiko. Bertentangan dengan pendekatan reaktif yang selama ini diterapkan, para ahli kebencanaan merekomendasikan pembangunan sekat bakar (fire break) sepanjang 20 kilometer di area savana, serta pemasangan 50 unit hidran air bertenaga surya di titik-titik strategis.

Selain itu, sumber resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa pola angin kencang di kawasan Bromo, yang kecepatannya bisa mencapai 40 km/jam, mempercepat penyebaran api. Oleh karena itu, tanpa adanya menara pengawas yang dilengkapi sensor termal dan drone pemantau, deteksi dini karhutla akan terus terlambat. Verifikasi terhadap laporan tahunan TNBTS mengungkapkan bahwa dari 12 menara pengawas yang direncanakan, baru 4 yang dibangun, dan hanya 2 yang beroperasi secara optimal karena kekurangan personel dan peralatan komunikasi.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi menyeluruh terhadap data kejadian, laporan resmi, dan kondisi infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa klaim tentang kerentanan Bromo terhadap karhutla adalah BENAR. Namun, klaim bahwa kawasan tersebut harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap adalah SEBAGIAN BENAR, karena selain infrastruktur, diperlukan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku pengunjung. Data menunjukkan bahwa tanpa investasi yang serius pada sistem deteksi dini, akses air, dan jalur pemadaman, risiko karhutla akan terus meningkat seiring dengan perubahan iklim. Oleh karena itu, rekomendasi prioritas adalah pembangunan infrastruktur tahan api, pelatihan rutin petugas, dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi ekosistem dan keselamatan publik.