Pujian Prabowo untuk BPK Berhadapan dengan Preseden Korupsi Auditornya

Apresiasi Presiden Prabowo Subianto terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengemuka di tengah pembahasan integritas lembaga audit negara. Di sisi lain, catatan penegakan hukum menunjukkan sejumlah auditor dan pejabat di lingkungan BPK pernah terseret perkara pidana korupsi. Berdasarkan verifikasi terhadap data perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta peraturan perundang-undangan, fakta tersebut menegaskan bahwa lembaga ini membutuhkan pembenahan internal yang menyeluruh.

Pujian Presiden dan Mandat Konstitusional BPK

Berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam kerangka itu, BPK memiliki kewenangan memeriksa laporan keuangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara. Hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam opini, yang tertinggi adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pujian Prabowo terhadap BPK disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas peran lembaga itu dalam mengawal keuangan negara. Apresiasi tersebut berjalan beriringan dengan komitmen kepala negara dalam pemberantasan korupsi yang disampaikan berulang kali di berbagai forum. Dengan demikian, harapan publik yang melekat pada pujian tersebut tidak hanya soal hasil audit, tetapi juga soal kebersihan institusi yang menjalankan pemeriksaan itu sendiri.

Preseden Perkara Korupsi yang Menyeret Auditor BPK

Klaim bahwa BPK perlu reformasi besar-besaran tidak lahir dari ruang kosong. Data menunjukkan adanya preseden perkara pidana yang melibatkan tenaga pemeriksa lembaga ini. Pada 2018, KPK menetapkan auditor BPK, Rochmadi Saptogiri, sebagai tersangka penerima suap terkait pemeriksaan dana desa. Perkara yang ditangani KPK tersebut berlanjut ke persidangan dan berujung pada vonis pidana penjara.

Kasus itu bukan satu-satunya. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, KPK dan aparat penegak hukum lain menangani sejumlah perkara yang menyeret pegawai di lingkungan BPK. Pola yang terungkap umumnya serupa: imbalan diberikan untuk memengaruhi proses pemeriksaan atau hasil audit. Kondisi ini bertentangan langsung dengan mandat konstitusional BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri.

Konsekuensinya menyentuh kredibilitas hasil audit. Opini WTP selama ini menjadi standar penilaian pengelolaan keuangan negara dan sering digunakan pemerintah daerah sebagai bukti tata kelola yang baik. Ketika pemeriksanya sendiri pernah terbukti menerima suap, daya otoritas opini tersebut ikut dipertanyakan. Inilah titik paling rentan dari reputasi lembaga audit negara.

Pengawasan Internal dan Kebutuhan Reformasi

Pertanyaan mendasar yang mengikuti preseden tersebut adalah siapa yang mengawasi lembaga pemeriksa keuangan. Secara struktural, BPK memiliki perangkat pengawasan internal dan mekanisme penegakan kode etik bagi para pemeriksanya. Namun, efektivitas mekanisme itu kerap dipertanyakan ketika perkara korupsi di lingkungan BPK lebih banyak terungkap melalui operasi tangkap tangan penegak hukum dibandingkan temuan internal lembaga.

Reformasi yang dibutuhkan mencakup beberapa aspek sekaligus. Pertama, penguatan fungsi pengawasan internal, termasuk audit perilaku pemeriksa secara berkala. Kedua, perluasan kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi seluruh jajaran pemeriksa. Ketiga, larangan tegas penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun dari pihak yang diperiksa. Keempat, rotasi tim pemeriksa secara berkala untuk memutus potensi hubungan yang terlalu erat antara pemeriksa dan objek pemeriksaan.

Selain itu, transparansi penjatuhan sanksi terhadap pegawai yang melanggar kode etik menjadi bagian penting dari pembenahan. Publik perlu melihat bahwa pelanggaran integritas di lingkungan BPK ditindak secara terbuka dan konsisten. Dukungan terhadap perlindungan pelapor, atau whistleblower, juga diperlukan agar praktik menyimpang dapat diungkap dari dalam tanpa rasa takut.

Kesimpulan: Apresiasi Tidak Menghapus Catatan Pembenahan

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen perundang-undangan, dokumentasi penanganan perkara oleh KPK, dan pemberitaan resmi, kesimpulan atas wacana ini adalah SEBAGIAN BENAR. Pujian Prabowo terhadap kinerja BPK merupakan fakta yang diakui dan wajar diberikan atas mandat konstitusional yang dijalankan lembaga tersebut.

Adapun dorongan untuk melakukan reformasi besar-besaran memiliki dasar yang kuat: preseden perkara korupsi yang menyeret auditor dan pejabat BPK tercatat nyata dalam proses penegakan hukum. Namun, kata besar-besaran bersifat evaluatif. Tingkat, bentuk, dan prioritas pembenahan tetap ditentukan oleh kebijakan pimpinan lembaga serta pengawasan DPR, sehingga klaim tersebut tidak sepenuhnya dapat diukur secara objektif.

Kesimpulan akhir verifikasi ini: apresiasi kepala negara terhadap BPK tidak serta-merta menghapus kebutuhan pembenahan struktural. Tanpa reformasi internal yang nyata, reputasi hasil pemeriksaan keuangan negara akan terus diuji oleh preseden masa lalu. Integritas lembaga pemeriksa adalah prasyarat utama agar opini yang dikeluarkannya tetap dipercaya publik dan pemangku kepentingan.