Pujian Dunia vs Realitas Domestik: BBM Stabil, PPPK Tidore Merana, Data Kacau

Di tengah turbulensi geopolitik yang dipicu perang Iran-Amerika Serikat, Indonesia justru memetik pujian dari dunia internasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa langkah pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan positif. “Dunia kagum Indonesia tidak menaikkan BBM di tengah perang Iran-AS,” demikian inti pernyataan Prabowo yang sekaligus menegaskan bahwa stabilitas harga energi domestik adalah prioritas. Tak hanya itu, Indonesia juga makin diakui sebagai salah satu negara terdepan dalam upaya menekan emisi karbon—sebuah pencapaian diplomasi iklim yang memperkuat citra global negeri ini.

Namun, tatkala panggung internasional memberikan aplaus, potret domestik justru menyajikan ironi yang menusuk. Di Tidore, Maluku Utara, nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tiba-tiba buram. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterapkan pusat membuat anggaran daerah merosot tajam, sehingga banyak PPPK terancam tidak mendapatkan perpanjangan kontrak atau bahkan menunggak gaji. Situasi ini menjadi potret nyata rapuhnya fiskal Indonesia timur, di mana ketergantungan pada kucuran pusat begitu rentan terhadap perubahan kebijakan. Lebih paradoks lagi, pemangkasan terjadi di saat kabinet pusat justru dikenal “gemuk” dengan puluhan kementerian dan lembaga baru—sebuah kemewahan struktural yang kontras dengan realitas pasar tradisional dan ruang kelas di Tidore.

Paralel dengan carut-marut fiskal daerah, upaya pemerintah menciptakan tata kelola data yang terpadu juga belum sepenuhnya mulus. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang telah menegaskan kesiapan mengintegrasikan seluruh sistem datanya ke dalam platform Satu Data Indonesia. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan komitmen itu sebagai langkah menuju birokrasi berbasis bukti. Namun, di lapangan, kenyataan masih jauh dari harapan—banyak data kependudukan, batas wilayah, hingga data pendidikan yang tumpang tindih, tidak mutakhir, atau bahkan saling bertentangan antar instansi. Satu Data Indonesia masih lebih sering terdengar sebagai jargon ketimbang solusi digital yang benar-benar menyambung antarsektor.

Di tengah dua wajah kontradiktif itu, ada secercah cerita baik dari ujung barat Indonesia. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana di Aceh akhirnya menuntaskan Rencana Induk (Renduk) pemulihan. Dengan rampungnya cetak biru itu, alokasi anggaran pun tersedia, dan satgas kini fokus mendorong percepatan pemulihan korban bencana—mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan ekonomi warga, hingga penyediaan layanan dasar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa ketika birokrasi bekerja linier dan terencana, hasilnya bisa konkret dan menyentuh langsung masyarakat. Tentu contoh ini menjadi kontras sekaligus tamparan bagi daerah lain yang masih terbelit hiruk-pikuk anggaran dan data.

Menariknya, di sisi lain, prestasi olahraga Indonesia justru berbicara lantang di kancah global. Hasil Volleyball Nations League (VNL) Putri 2026 pada 9 Juli mencatatkan kemenangan Amerika Serikat, Belgia, dan Jepang; sementara Jepang sukses mengalahkan Thailand dalam pertandingan ketat. Meski Indonesia bukan peserta utama, kehadiran kompetisi elite ini menjadi pengingat bahwa bangsa punya potensi besar bersaing di panggung dunia—sebuah cermin bahwa dengan tata kelola dan dukungan tepat, prestasi bukanlah hal mustahil.

Melihat keseluruhan mozaik ini, pujian global terhadap stabilitas BBM dan komitmen karbon sejatinya adalah aset berharga. Namun, kebanggaan itu mesti diimbangi dengan pembenahan mendasar di dalam negeri: dari nasib PPPK di Tidore yang tak boleh menjadi korban kebijakan fiskal yang belum berpihak, integrasi data yang tak boleh berhenti di seremonial, hingga percepatan pemulihan pascabencana yang harus menjadi model, bukan pengecualian. Jika tidak, kita akan terus menjadi bangsa yang disanjung di luar tetapi dibiarkan terkapar di dalam rumah sendiri—sebuah ironi yang semestinya diakhiri dengan kerja-kerja nyata, bukan sekadar narasi belaka.