Proyek Strategis: Stasiun Induk CNG Segera Dibangun di Tanjung Enim

Laporan Lurusin.com, Jakarta – Pemerintah kian mempercepat perluasan pemanfaatan gas alam terkompresi (CNG) sebagai alternatif bahan bakar yang lebih bersih dan ekonomis. Salah satu wujud konkret rencana tersebut adalah pembangunan stasiun induk CNG (mother station) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berada di bawah pengawasan langsung Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Stasiun induk CNG dirancang sebagai pusat pengolahan, penyimpanan, dan distribusi gas alam ke berbagai stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) maupun langsung ke sektor industri dan transportasi. Keberadaannya diharapkan mampu memotong rantai pasok BBM, mengurangi impor minyak, dan menekan beban subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara.

Kunjungan KSP dan Sejumlah Kendala Administrasi

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, belum lama ini melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tapak proyek. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa sebagian besar aspek teknis sudah siap, namun masih terdapat beberapa pekerjaan rumah di ranah administrasi.

“Masih ada penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus diselesaikan. Kami tidak ingin proyek ini terganjal persoalan administrasi di kemudian hari. Semua harus clear and clean sebelum proyek dimulai,” ujar Dudung dalam keterangan kepada media kami, Kamis (31/7/2025).

Penyesuaian RDTR menjadi fokus utama karena lokasi strategis di Tanjung Enim membutuhkan kepastian tata ruang yang sesuai dengan peruntukan industri dan penyediaan infrastruktur energi. Lokasi ini dipilih karena berada di jantung simpul gas bumi Sumatra bagian selatan, dekat dengan jaringan pipa transmisi serta kawasan pertambangan dan industri yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

Dengan luasnya potensi serapan CNG di wilayah tersebut, stasiun induk ini diyakini akan menjadi katalis percepatan konversi bahan bakar dari solar atau BBM jenis lain ke gas bumi. Selain mendukung agenda ketahanan energi nasional, proyek ini juga diharapkan membuka ribuan lapangan kerja, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Pemerintah melalui KSP menargetkan seluruh hambatan administrasi, termasuk revisi RDTR, dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga peletakan batu pertama (groundbreaking) bisa segera dilakukan. Fasilitas ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam peta jalan menuju bauran energi yang lebih hijau dan mengurangi emisi karbon di sektor transportasi dan industri manufaktur.