sinta-pradana
Laksamana Sukardi adalah nama yang lekat dengan pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) pada awal era reformasi. Ia tercatat sebagai Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri pada periode 2001–2004. Sebelum dan sesudah masa jabatan itu, namanya kerap muncul dalam perdebatan kebijakan ekonomi nasional, baik sebagai politisi maupun sebagai pengamat yang kritis terhadap arah pembangunan.
Latar Belakang dan Awal Karier Politik
Laksamana Sukardi lahir di Bandung pada 16 November 1952. Sebelum terjun ke dunia politik, ia meniti karier di sektor swasta, termasuk di dunia perbankan. Pengalaman profesional itu kemudian membentuk cara pandangnya terhadap persoalan ekonomi, terutama soal tata kelola keuangan dan perlindungan aset negara.
Memasuki masa reformasi, Laksamana bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi salah satu kader yang vokal dalam isu-isu ekonomi. Pada pemilihan umum 1999, ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Di parlemen, ia ikut menelusuri kasus Bank Bali yang menjadi salah satu skandal keuangan paling menonjol pada masa transisi politik 1999. Keterlibatannya dalam pengusutan kasus itu mengangkat namanya sebagai politisi yang getol menyuarakan pemberantasan korupsi di sektor perbankan.
Jejak di Kementerian BUMN
Pada 2001, Presiden Megawati mengangkat Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara BUMN. Ia memimpin kementerian tersebut ketika banyak perusahaan pelat merah masih memulihkan diri dari dampak krisis moneter 1998. Sepanjang masa jabatannya, ia mendorong restrukturisasi, transparansi laporan keuangan, dan profesionalisasi pengelolaan perusahaan negara.
Salah satu langkah yang dikaitkan dengan periode kepemimpinannya adalah perubahan status Pertamina dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pertamina (Persero). Penataan itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan migas negara yang selama ini dinilai kurang terbuka. Selain itu, ia juga dikenal mendorong perbaikan kinerja BUMN lain melalui berbagai skema restrukturisasi dan penyehatan keuangan.
Polemik Penjualan Saham BCA
Masa jabatan Laksamana tidak lepas dari kontroversi. Kasus yang paling dikenal adalah sikapnya menentang rencana penjualan saham Bank Central Asia (BCA) kepada investor asing Farallon Capital pada 2002. Saat itu BCA berada di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah bank tersebut direkapitalisasi negara pada puncak krisis.
Laksamana menilai harga penjualan terlalu rendah dan tidak menguntungkan negara. Ia berulang kali menyampaikan penolakannya di depan publik, meskipun kewenangan penjualan saham tersebut berada di luar kementeriannya. Sikapnya memicu ketegangan dengan BPPN dan sebagian kalangan di pemerintahan, tetapi sekaligus mendapat dukungan dari masyarakat yang menilai langkahnya membela kepentingan negara. Pada akhirnya, penjualan itu dibatalkan melalui proses hukum.
Kiprah Setelah Tidak Menjabat
Setelah tidak lagi memegang jabatan menteri pada 2004, Laksamana Sukardi tetap aktif dalam diskursus ekonomi nasional. Ia kerap tampil dalam forum publik dan media untuk mengomentari kebijakan fiskal, perbankan, hingga pengelolaan BUMN. Sebagai kader PDIP, ia juga tidak segan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan publik, termasuk persoalan privatisasi aset negara dan beban utang.
Dalam beberapa tahun terakhir, suaranya masih terdengar dalam perdebatan mengenai arah pembangunan ekonomi, mulai dari kebijakan investasi hingga tata kelola perusahaan negara. Meski tidak lagi menjabat, pengalamannya sebagai mantan menteri membuat pandangannya kerap menjadi rujukan dalam diskusi kebijakan dan kajian ekonomi.
Warisan dan Penilaian Publik
Laksamana Sukardi meninggalkan jejak yang khas dalam sejarah pengelolaan BUMN Indonesia. Ia dikenal sebagai menteri yang berani berbenturan dengan kepentingan pasar demi mempertahankan aset negara, meskipun langkah itu tidak jarang memicu perdebatan mengenai batas kewenangan kementeriannya. Penilaian atas kinerjanya terbelah: sebagian mengapresiasi keberaniannya, sebagian lain menilai sikapnya terlalu konfrontatif.
Terlepas dari perbedaan penilaian tersebut, namanya tetap tercatat sebagai salah satu figur yang mewarnai transisi demokrasi dan ekonomi Indonesia pascareformasi. Hingga kini, ia masih dipandang sebagai salah satu suara yang konsisten mengangkat isu kedaulatan ekonomi dan tata kelola perusahaan negara. Perjalanan panjangnya dari politisi, menteri, hingga pengamat kebijakan menjadikannya bagian dari sejarah penting pengelolaan keuangan negara Indonesia.
Comments (0)