Prabowo Tekankan Peran Bakom Dekat dengan Masyarakat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan strategis mengenai fungsi kelembagaan Badan Komunikasi (Bakom) dalam sebuah forum resmi kenegaraan. Arahan tersebut menekankan bahwa keberadaan Bakom tidak boleh hanya menjadi instrumen komunikasi satu arah, melainkan harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum tersebut, klaim bahwa Prabowo menginginkan Bakom lebih dekat dengan masyarakat terbukti akurat dan sesuai dengan dokumen arahan yang beredar di kalangan pejabat publik.

Pernyataan ini menjadi penting karena menandai pergeseran paradigma komunikasi pemerintah, dari yang bersifat pemberitaan pasif menuju mekanisme penyerapan aspirasi yang aktif. Dalam konteks tata kelola modern, fungsi intermediasi semacam ini menjadi indikator kesehatan demokrasi karena memungkinkan umpan balik warga negara sampai ke meja pengambil keputusan tanpa terdistorsi oleh birokrasi berlapis. Data menunjukkan bahwa kanal komunikasi publik yang lemah berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Klaim dan Dasar Arahan Presiden

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa Prabowo secara eksplisit meminta Bakom untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Sumber resmi mengonfirmasi bahwa arahan tersebut mencakup tiga hal utama: pertama, Bakom harus mampu menampung masukan dari masyarakat; kedua, Bakom wajib menjadi saluran keluhan yang responsif; dan ketiga, Bakom dituntut untuk tidak alergi terhadap kritik. Faktanya adalah ketiga poin ini saling berkaitan sebagai satu paket kebijakan komunikasi yang utuh, bukan pernyataan terpisah tanpa konteks.

Klaim: Bakom hanya perlu menyampaikan informasi pemerintah kepada publik. Fakta: Bakom diminta berperan dua arah, yakni menyampaikan kebijakan sekaligus menyerap aspirasi, keluhan, dan kritik warga.

Verifikasi terhadap substansi arahan menunjukkan bahwa penekanan pada kritik merupakan bagian yang paling signifikan. Dalam banyak kasus, lembaga komunikasi pemerintah cenderung berfokus pada diseminasi pesan positif dan mengabaikan fungsi pengaduan. Arahan ini secara implisit mengoreksi kecenderungan tersebut. Bukti dari pernyataan resmi memperlihatkan bahwa kata "kritik" disebut secara eksplisit, bukan sebagai eufemisme, melainkan sebagai objek yang harus dikelola dengan baik oleh Bakom.

Fungsi Jembatan dan Implikasi Tata Kelola

Apabila diterjemahkan ke dalam praktik operasional, peran jembatan menuntut Bakom memiliki mekanisme dokumentasi keluhan, klasifikasi isu, serta pelaporan berkala kepada pimpinan. Tanpa tiga komponen ini, arahan presiden berisiko berhenti sebagai retorika. Berdasarkan verifikasi terhadap praktik terbaik kelembagaan, saluran komunikasi publik yang efektif biasanya mencakup kanal digital terintegrasi, petugas penghubung di tingkat daerah, dan sistem pelacakan penyelesaian aduan. Sumber resmi menyebutkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat agar fungsi ini berjalan, bukan sekadar imbauan moral.

Dari perspektif demokrasi, kedekatan lembaga komunikasi dengan masyarakat berpotensi mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan warga tidak tersampaikan bukan karena tidak ada saluran, melainkan karena saluran yang ada tidak dipercaya atau tidak jelas tindak lanjutnya. Oleh sebab itu, kredibilitas Bakom akan diuji bukan dari banyaknya pernyataan publik, melainkan dari seberapa banyak aduan yang ditindaklanjuti secara terukur.

Kritik sebagai Indikator Kesehatan Komunikasi

Poin mengenai kritik layak mendapat perhatian khusus. Dalam kerangka komunikasi pemerintahan, kritik sering diposisikan sebagai ancaman reputasi, padahal secara fungsional kritik adalah sinyal dini terhadap masalah kebijakan. Bertentangan dengan pandangan yang menganggap kritik sebagai gangguan, arahan presiden justru menempatkannya sebagai masukan yang bernilai. Faktanya adalah negara-negara dengan indeks kepercayaan publik tinggi umumnya memiliki lembaga komunikasi yang terbuka terhadap koreksi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa arahan ini belum disertai rincian indikator kinerja yang dapat diukur secara publik. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, belum ada target kuantitatif mengenai jumlah keluhan yang harus ditangani atau tenggat waktu penyelesaian aduan. Ketiadaan metrik ini membuat evaluasi objektif sulit dilakukan. Kesimpulannya, klaim bahwa Prabowo meminta Bakom lebih dekat dengan masyarakat adalah BENAR berdasarkan pernyataan resmi, namun efektivitasnya masih bergantung pada implementasi teknis yang belum sepenuhnya terverifikasi.

Secara keseluruhan, arahan ini menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar alat propaganda, melainkan instrumen pelayanan. Masyarakat berhak mendapatkan saluran yang responsif, dan pemerintah berkewajiban menyediakannya. Pengawasan publik terhadap kinerja Bakom menjadi kunci agar arahan strategis ini tidak berhenti di ruang rapat, melainkan sampai ke meja warga yang membutuhkan penyelesaian.