Prabowo: Peringkat Baca PISA Jadi Alarm Perbaikan Literasi Nasional

Jakarta — Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024–2029, Prabowo Subianto, menyoroti rendahnya peringkat kemampuan membaca masyarakat Indonesia berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA). Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus menerima hasil tersebut sebagai peringatan serius untuk melakukan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan kapasitas literasi nasional.

Klaim dan Konteks Pernyataan

Klaim yang beredar adalah bahwa Prabowo menyebut peringkat membaca Indonesia versi PISA masih rendah dan meminta pemerintah menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Berdasarkan verifikasi, pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi yang membahas arah kebijakan pendidikan nasional. Prabowo tidak mempertanyakan metodologi PISA, melainkan justru menekankan pentingnya menerima hasil tersebut sebagai instrumen introspeksi.

Faktanya adalah data PISA 2022 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan skor membaca pelajar Indonesia berada di angka 359, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 476. Peringkat Indonesia untuk kategori membaca berada di sekitar posisi 71 dari 81 negara yang berpartisipasi. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan PISA 2018 yang mencatat skor 371, meskipun perlu dicatat bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan skor di hampir semua negara peserta.

Respons Pemerintah dan Langkah Konkret

Pernyataan Prabowo muncul di tengah diskusi tentang reformasi pendidikan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan berbagai program seperti Asesmen Nasional dan Merdeka Belajar, namun hasil PISA mengindikasikan bahwa dampaknya belum signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh defensif terhadap kritik internasional. Ia mendorong agar hasil PISA digunakan sebagai peta jalan untuk memperbaiki kurikulum, pelatihan guru, dan distribusi buku di daerah terpencil. Sumber resmi dari Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa evaluasi berkala terhadap capaian literasi akan menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.

Bertentangan dengan anggapan bahwa peringkat rendah hanya soal kualitas pengajaran, analisis menunjukkan bahwa faktor sosio-ekonomi, akses terhadap bahan bacaan, dan kebiasaan membaca di rumah memiliki korelasi kuat dengan skor PISA. Survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hanya sekitar 20% rumah tangga di Indonesia yang memiliki lebih dari 10 buku non-teks, sebuah indikator yang relevan dengan rendahnya budaya baca.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi OECD dan pernyataan yang disampaikan, klaim bahwa Prabowo menyoroti peringkat baca Indonesia versi PISA yang masih rendah adalah BENAR. Pernyataan tersebut tidak mengandung unsur spekulasi atau melebih-lebihkan, karena data PISA memang menunjukkan posisi Indonesia yang tertinggal. Namun, perlu ditegaskan bahwa penurunan skor tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, mengingat konteks pandemi dan disparitas regional yang besar.

Kesimpulannya, pernyataan Prabowo sejalan dengan fakta statistik yang ada. Ia tidak mengklaim hal yang tidak akurat, melainkan menyerukan respons kebijakan yang lebih agresif. Tantangan terbesar adalah menerjemahkan peringatan ini menjadi aksi nyata di lapangan, bukan sekadar wacana. Tanpa intervensi terstruktur pada aspek distribusi buku, pelatihan guru, dan pembiasaan membaca sejak dini, peringkat Indonesia berisiko stagnan pada lima tahun mendatang. Publik perlu menilai apakah pemerintah baru akan mengambil langkah yang konkret atau hanya menjadikan PISA sebagai alat retorika politik.