Prabowo Minta Bakom Peran Lebih Dekat ke Rakyat

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa lembaga komunikasi yang berada di bawah koordinasi Kabinet Merah Putih harus bekerja lebih dekat dengan warga di tingkat akar rumput. Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang membahas penguatan fungsi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut keterangan resmi yang dikeluarkan setelah pertemuan, Presiden menilai kanal komunikasi pemerintah belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan informasi kebijakan. Karena itu, ia meminta unit komunikasi — yang selama ini dikenal dengan sebutan Bakom — mengubah cara kerjanya agar lebih responsif dan hadir langsung di lapangan.

Jembatan dua arah antara pemerintah dan publik

Dalam arahannya, Presiden menggambarkan peran unit tersebut sebagai penghubung dua arah. Satu sisi, informasi mengenai program pemerintah perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Sisi lain, aspirasi, keluhan, dan kritik dari warga harus sampai ke meja pimpinan tanpa terfilter berlebihan.

Data menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar umpan balik masyarakat hanya terekam melalui kanal daring atau media sosial, sementara interaksi langsung di wilayah masih terbatas. Kondisi tersebut, menurut Presiden, membuat pemerintah kehilangan sinyal awal tentang persoalan yang berkembang di lapangan.

Oleh karena itu, Bakom diarahkan untuk membangun jejaring yang lebih luas, mulai dari tingkat desa hingga kota. Jejaring ini diharapkan tidak sekadar menyampaikan pesan resmi, tetapi juga mengumpulkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang terdengar.

Fokus pada empat penguatan

Pada kesempatan terpisah, pejabat yang mengkoordinasi urusan komunikasi pemerintah menjelaskan bahwa arahan Presiden akan diterjemahkan ke dalam empat fokus kerja.

Pertama, penguatan kapasitas aparatur di lapangan agar mampu menjelaskan kebijakan dengan sederhana dan akurat. Kedua, penyederhanaan alur pelaporan, sehingga keluhan dari warga tidak berhenti di tingkat bawah. Ketiga, pemanfaatan data wilayah untuk memetakan daerah mana yang memerlukan kehadiran petugas lebih intensif. Keempat, penyusunan mekanisme tindak lanjut yang terukur, agar setiap masukan dari publik mendapat respons dalam waktu tertentu.

Bukti kunci dari evaluasi internal menunjukkan bahwa respons terhadap laporan warga masih belum merata antarwilayah. Beberapa daerah mencatat waktu tanggap yang cepat, sementara daerah lain mengalami keterlambatan karena koordinasi lintas unit belum berjalan efisien.

Tanggung jawab moral birokrasi

Presiden juga menyinggung soal sikap birokrasi dalam melayani publik. Ia mengingatkan bahwa keberadaan aparatur negara bermakna hanya jika masyarakat merasakan manfaatnya. Komunikasi yang lambat atau satu arah, menurutnya, justru melahirkan kesalahpahaman terhadap kebijakan.

Pernyataan ini sejalan dengan agenda pemerintahan yang menempatkan percepatan layanan publik sebagai prioritas. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden berulang kali mengingatkan bahwa program bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kecil tidak akan berjalan optimal apabila informasinya tidak sampai ke penerima manfaat.

Sumber resmi dari lingkup pemerintahan menyebutkan bahwa unit komunikasi akan di Evaluasi secara berkala berdasarkan indikator yang dapat diukur, seperti jumlah interaksi langsung, kecepatan respons, dan tingkat kepuasan warga.

Langkah konkret yang akan dijalankan

Beberapa langkah awal telah disiapkan. Petugas komunikasi akan ditempatkan pada titik-titik pelayanan publik yang ramai, seperti puskesmas, kantor kelurahan, dan lokasi distribusi bantuan. Selain itu, jadwal kunjungan rutin ke daerah akan dijadwalkan ulang agar tidak bertumpuk dengan agenda seremonial.

Unit ini juga diminta menyederhanakan materi penyuluhan. Alih-alih menggunakan istilah teknis, pesan akan dirancang dalam bentuk yang dapat dicerna publik luas, termasuk melalui audio visual berbahasa daerah.

Kepada para pejabat yang hadir, Presiden menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala. Kinerja unit komunikasi akan dilihat dari kemampuannya menjangkau masyarakat, bukan dari jumlah kegiatan yang dibukukan.

Arahan ini menempatkan komunikasi pemerintah bukan sekadar urusan penyampaian informasi, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Dengan pendekatan yang lebih dekat, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap jalannya kebijakan dapat terjaga secara berkelanjutan.