Prabowo dan PM Thailand Sepakat Perkuat Upaya ASEAN Atasi Krisis Myanmar

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Jakarta. Pertemuan kedua pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi hingga keamanan kawasan. Namun, satu agenda yang menonjol adalah pembahasan mengenai upaya kolektif untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Myanmar.

Dalam dialog tersebut, kedua pemimpin menyamakan pandangan bahwa stabilitas Myanmar merupakan prasyarat bagi keamanan Asia Tenggara secara keseluruhan. Landasan utama yang dijadikan acuan adalah Five-Point Consensus atau Konsensus Lima Poin, kerangka perdamaian yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021 di Jakarta, tak lama setelah kudeta militer mengguncang negara itu pada Februari di tahun yang sama.

Komitmen Mendorong Implementasi Konsensus Lima Poin

Konsensus Lima Poin mencakup sejumlah komitmen penting. Pertama, penghentian kekerasan sesegera mungkin di Myanmar. Kedua, pembukaan dialog konstruktif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Ketiga, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi proses mediasi. Keempat, penyaluran bantuan kemanusiaan melalui koordinasi ASEAN. Kelima, kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang berkepentingan.

Meski telah disepakati lebih dari empat tahun lalu, implementasi konsensus tersebut dinilai masih jauh dari harapan. Junta militer Myanmar dianggap tidak menunjukkan itikad serius untuk menjalankan butir-butir kesepakatan. Kondisi ini membuat sejumlah negara anggota, termasuk Indonesia dan Thailand, merasa perlu menghidupkan kembali momentum diplomatik agar konsensus tidak sekadar menjadi dokumen tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.

Kepentingan Thailand dan Indonesia dalam Krisis Myanmar

Bagi Thailand, krisis Myanmar bukan sekadar persoalan diplomatik, melainkan persoalan yang berdampak langsung di perbatasan. Negeri Gajah Putih berbagi garis perbatasan panjang dengan Myanmar dan selama ini menanggung beban berupa arus pengungsi, gangguan perdagangan lintas batas, serta ancaman keamanan dari konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok etnis bersenjata di wilayah perbatasan.

Sementara itu, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam upaya perdamaian di Myanmar. Saat memegang keketuaan ASEAN pada 2023, Jakarta menjalankan diplomasi senyap dengan menjalin kontak bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk junta militer, pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG), dan organisasi etnis bersenjata. Pendekatan inklusif tersebut menjadi modal diplomatik yang kini dilanjutkan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Pertemuan dengan perdana menteri Thailand menjadi sinyal bahwa isu Myanmar tetap berada dalam prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Kesamaan pandangan antara Jakarta dan Bangkok diharapkan memperkuat posisi tawar ASEAN ketika berhadapan dengan junta Myanmar yang selama ini cenderung mengabaikan tekanan regional.

Tantangan di Tengah Dinamika Kawasan

Kendati demikian, jalan menuju penyelesaian krisis Myanmar masih dipenuhi rintangan. ASEAN sebagai organisasi terikat pada prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus, yang kerap membuat langkah kolektif berjalan lambat. Di sisi lain, situasi di lapangan terus berubah, dengan kelompok oposisi bersenjata menguasai wilayah yang semakin luas sementara junta kehilangan kendali di sejumlah front pertempuran.

Sebagai respons atas kebuntuan, ASEAN telah mengambil langkah membatasi partisipasi politik Myanmar dengan hanya mengundang perwakilan non-politik pada pertemuan tingkat tinggi. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai tekanan agar junta menjalankan konsensus. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan karena krisis kemanusiaan justru semakin dalam, dengan jutaan warga membutuhkan bantuan dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi akibat pertempuran yang meluas.

Dalam konteks tersebut, kesepahaman antara Prabowo dan perdana menteri Thailand dipandang sebagai upaya menjaga agar isu Myanmar tidak tenggelam oleh agenda kawasan lainnya, seperti ketegangan di Laut China Selatan maupun rivalitas kekuatan besar. Keduanya menegaskan bahwa krisis Myanmar adalah ujian bagi kredibilitas ASEAN sebagai komunitas regional yang menjunjung sentralitas.

Langkah ke Depan

Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan diterjemahkan ke dalam langkah konkret, baik melalui forum menteri luar negeri ASEAN maupun mekanisme utusan khusus. Penguatan koordinasi antara negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, seperti Thailand, bersama negara yang memiliki pengalaman mediasi seperti Indonesia, dinilai menjadi kombinasi penting untuk membuka ruang dialog yang selama ini tertutup.

Bagi publik Asia Tenggara, kesepahaman ini menjadi penanda bahwa diplomasi kawasan masih bergerak, meski lambat. Keberhasilan nyata pada akhirnya akan diukur dari satu hal: apakah kekerasan di Myanmar benar-benar berhenti dan dialog inklusif dapat dimulai. Hingga itu terjadi, Konsensus Lima Poin akan tetap menjadi tolok ukur sekaligus pekerjaan rumah terbesar ASEAN.