Prabowo Abaikan Risiko Hujatan, Perintahkan Pembangunan 17 GW PLTS

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam mendorong transisi energi nasional. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk segera memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 17 gigawatt (GW) pada tahun ini. Instruksi tersebut disampaikan di tengah kesadaran penuh bahwa target jangka panjang 100 GW PLTS yang dicanangkan pemerintah berpotensi menuai kritik tajam dari para pakar energi.

Kesadaran akan Risiko Kritik

Dalam arahannya, Prabowo tidak menampik kemungkinan bahwa langkah ambisius ini akan mengundang hujatan dari berbagai kalangan ahli. Target 100 GW PLTS dinilai oleh sejumlah pengamat sebagai angka yang sangat tinggi, bahkan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional saat ini yang mayoritas masih bergantung pada energi fosil. Presiden memahami bahwa skeptisisme akan muncul, terutama dari pihak yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur, pendanaan, serta kerangka regulasi yang mendukung percepatan proyek energi terbarukan sebesar itu. Namun, pemahaman akan risiko kritik tersebut tidak menyurutkan langkahnya.

Langkah Konkret Dimulai dari 17 GW

Alih-alih mundur, Presiden justru memerintahkan langkah nyata. Pembangunan PLTS berkapasitas 17 GW pada tahun ini menjadi titik awal yang konkret. Angka ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah instruksi langsung kepada kementerian dan lembaga terkait untuk segera merealisasikan proyek di lapangan. Pembangunan 17 GW PLTS dalam satu tahun merupakan lompatan besar jika dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total kapasitas terpasang PLTS di Indonesia hingga beberapa tahun terakhir masih berada di bawah 1 GW. Perintah ini menandakan eskalasi serius dalam upaya mengejar ketertinggalan sektor energi bersih.

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin terjebak dalam perdebatan tanpa aksi. Dengan memulai pembangunan 17 GW, Indonesia membuktikan bahwa target 100 GW PLTS bukanlah angan-angan semata. Setiap gigawatt yang terbangun menjadi pijakan untuk melipatgandakan kapasitas di tahun-tahun mendatang.

Tantangan Infrastruktur dan Intermitensi

Para pakar energi menyoroti sejumlah tantangan fundamental yang membuat target 100 GW PLTS rawan dipertanyakan. Pertama adalah masalah intermitensi atau ketidakstabilan pasokan listrik dari tenaga surya. PLTS hanya dapat menghasilkan listrik saat matahari bersinar, sehingga memerlukan sistem penyimpanan energi berskala besar agar pasokan tetap andal selama 24 jam. Teknologi baterai dengan kapasitas yang memadai masih membutuhkan investasi yang sangat besar dan belum sepenuhnya tersedia secara komersial di Indonesia.

Kedua, persoalan lahan menjadi isu krusial. Pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW memerlukan area yang sangat luas. Apabila menggunakan panel surya konvensional, estimasi kebutuhan lahan bisa mencapai ratusan ribu hektare. Ketersediaan lahan yang sesuai, bebas dari konflik tata ruang dan hak masyarakat adat, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Pemerintah perlu menyiapkan skema pemanfaatan lahan yang inovatif, seperti integrasi PLTS di atas lahan marginal, waduk, atau atap bangunan secara masif.

Strategi Pendanaan dan Investasi

Aspek pembiayaan juga menjadi sorotan tajam. Proyek PLTS 100 GW diperkirakan membutuhkan dana hingga puluhan miliar dolar AS. Pemerintah tidak dapat mengandalkan APBN sepenuhnya, sehingga peran investasi swasta dan lembaga keuangan internasional menjadi sangat vital. Namun, iklim investasi di sektor energi terbarukan Indonesia masih menghadapi kendala regulasi yang kompleks dan ketidakpastian harga jual listrik. Kritik dari pakar kerap mengarah pada perlunya reformasi regulasi secara menyeluruh sebelum target ambisius dikejar.

Instruksi pembangunan 17 GW tahun ini menjadi ujian awal bagi kemampuan Indonesia menarik modal dan mengeksekusi proyek secara tepat waktu. Keberhasilan pada tahap ini akan menentukan kredibilitas target jangka panjang di mata investor global maupun publik dalam negeri.

Menuju Kemandirian Energi Nasional

Di balik kontroversi dan potensi hujatan, terdapat visi besar yang mendorong percepatan PLTS ini: kemandirian energi nasional. Indonesia memiliki potensi energi surya yang melimpah sebagai negara tropis. Ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama yang masih diimpor, memberatkan neraca perdagangan dan rentan terhadap gejolak harga global. Transisi menuju tenaga surya dalam skala besar merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban subsidi energi dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Presiden Prabowo tampak memilih untuk tidak terhambat oleh prediksi skeptis. Dengan memerintahkan pembangunan 17 GW PLTS dimulai tahun ini, ia meletakkan batu pertama bagi transformasi fundamental sektor kelistrikan nasional. Apakah langkah ini akan membungkam kritik atau justru membenarkan keraguan para pakar, jawabannya akan terlihat dari seberapa cepat tiang-tiang panel surya berdiri dan mulai mengalirkan listrik ke jaringan transmisi nasional.

Baca juga:

• Akademi Persib Ukir Sejarah di Puncak HPSL U-18
• Lokomotif INKA Tembus Australia: Kekuatan Industri Kereta Nasional