PKS Bahas Cara Atasi 'Vampir' Buntut OTT Berturut Bupati Kuansing dan Langkat

Jakarta, Lurusin.com — Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) secara beruntun memicu reaksi keras dari kalangan parlemen. Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut rentetan peristiwa ini sebagai musibah yang menunjukkan akar masalah korupsi belum tertangani dengan baik. Mardani secara khusus menyoroti fenomena 'vampir' politik yang terus menghisap uang negara dan merusak kepercayaan publik.

Menurut laporan media kami, operasi tangkap tangan terhadap dua kepala daerah ini terjadi dalam waktu berdekatan, menandai intensitas penindakan yang tinggi namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pencegahan. Mardani menegaskan bahwa pendekatan represif semacam ini meski perlu, tidak akan pernah cukup jika penyebab fundamental dari praktik suap dan gratifikasi tidak diatasi. "Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic (politik berbiaya tinggi), harus dibenahi dengan seksama," ujar Mardani dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2026).

"Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic (politik berbiaya tinggi), harus dibenahi dengan seksama," ujar Mardani dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2026).

Istilah 'vampir' yang digunakan Mardani bukan sekadar metafora belaka. Ia menggambarkan sosok politisi atau pejabat publik yang terus menerus memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi melalui jalur yang tidak sah, layaknya makhluk malam yang menghisap darah. Dalam konteks ini, para 'vampir' tersebut tidak hanya menguras anggaran negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi dan pembangunan di daerah. Politisi senior PKS itu menekankan bahwa fenomena politik berbiaya tinggi menjadi salah satu pemicu utama menjamurnya koruptor model ini. Biaya kampanye yang membengkak dan ongkos politik yang tidak terkendali memaksa calon kepala daerah mencari jalan pintas untuk mengembalikan modal setelah terpilih.

Mardani mendorong agar ada reformasi menyeluruh pada sistem pembiayaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu. Menurut pandangannya, selama ongkos politik tetap tinggi, selama itu pula ruang gelap bagi lahirnya 'vampir' korupsi akan terus terbuka lebar. Ia mencontohkan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari transparansi dana kampanye, pengawasan ketat terhadap sumbangan pihak ketiga, serta penguatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPK dalam mengaudit laporan keuangan calon dan partai. Tanpa langkah tersebut, operasi tangkap tangan hanya akan bersifat seperti tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Kasus Bupati Langkat dan Bupati Kuansing yang terjerat OTT secara beruntun menjadi cermin nyata dari teori 'vampir' yang diutarakan Mardani. Keduanya diduga kuat terlibat dalam transaksi suap yang melibatkan proyek-proyek daerah, pola yang sudah berulang kali terendus KPK namun tetap saja muncul kembali. Analis kebijakan publik dari Lurusin.com mencatat bahwa fenomena ini mengindikasikan masih lemahnya sistem pengawasan internal di pemerintah daerah serta rendahnya integritas pejabat terpilih. Mardani menambahkan, kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap proses rekrutmen calon kepala daerah, termasuk melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan sejak dini.

Lebih jauh, Mardani mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya mengandalkan KPK dalam memberantas korupsi. Ia menyerukan perlunya gerakan bersama yang melibatkan dunia pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun budaya anti-korupsi dari level paling bawah. "Kita harus memutus rantai 'vampir' ini dari hulu, bukan hanya menunggu mereka tertangkap di hilir," pesannya. Sorotan tajam terhadap OTT beruntun ini diharapkan mampu memicu diskusi serius di tingkat legislatif agar segera melahirkan kebijakan komprehensif yang mampu menekan ongkos politik dan mengikis keserakahan para pejabat publik, sehingga kasus serupa tidak lagi menghiasi laporan media kami ke depannya.