Petugas Damkar Tewas di TPS Liar, Tata Kelola Sampah Jakarta Dipertanyakan

Jakarta kembali berduka. Seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) gugur saat bertugas menangani kebakaran di sebuah tempat pembuangan sampah (TPS) liar di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Kronologi dan Fakta di Lapangan

Berdasarkan verifikasi dari data operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, insiden terjadi pada saat regu damkar berupaya memadamkan api yang membesar di tumpukan sampah yang tidak seharusnya berada di lokasi tersebut. TPS liar di Kramat Jati ini telah lama menjadi titik rawan, dengan tumpukan material yang tidak terkontrol dan akses jalan yang sempit, menyulitkan proses pemadaman.

Faktanya adalah, petugas yang gugur tersebut terkena material runtuh saat mencoba mendekati pusat api. Data menunjukkan bahwa lokasi tersebut bukanlah TPS resmi yang tercatat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Klaim bahwa area tersebut merupakan lahan kosong yang disalahgunakan menjadi TPS liar diperkuat oleh laporan warga setempat yang telah berulang kali mengadu ke kelurahan, namun tidak ada tindakan tegas.

Peristiwa ini bertentangan dengan narasi resmi pemerintah yang menyatakan bahwa Jakarta telah berhasil mengurangi volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Sumber resmi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI menunjukkan bahwa realitas di lapangan masih jauh dari target. TPS liar justru tumbuh subur di berbagai titik, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kramat Jati.

Karut-marut Penertiban TPS Liar

Verifikasi lebih lanjut mengungkap bahwa penertiban TPS liar di Jakarta menghadapi tiga hambatan utama. Pertama, lemahnya koordinasi antar instansi. Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan kelurahan seringkali saling lempar tanggung jawab. Kedua, tidak adanya sanksi yang tegas bagi warga atau pihak yang membuang sampah sembarangan. Ketiga, minimnya fasilitas TPS resmi yang representatif di dekat pemukiman, sehingga warga memilih membuang ke lokasi yang tidak resmi karena lebih dekat.

Data menunjukkan bahwa dari total 267 kelurahan di Jakarta, hanya sebagian kecil yang memiliki TPS resmi dengan sistem pengelolaan yang baik. Selebihnya, warga bergantung pada gerobak sampah yang kemudian dibuang ke lokasi-lokasi liar. Klaim bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber juga terbantahkan oleh fakta bahwa tingkat partisipasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih di bawah 30 persen.

Insiden Kramat Jati ini adalah bukti bahwa penertiban yang dilakukan selama ini bersifat reaktif, bukan preventif. Petugas damkar yang gugur adalah korban dari kelalaian sistem. Mereka seharusnya tidak perlu berhadapan dengan risiko ekstrem di lokasi yang seharusnya sudah ditertibkan sejak lama.

Evaluasi Kebijakan dan Dampak Jangka Panjang

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, seharusnya ada kewajiban bagi setiap warga untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan. Namun, implementasi di lapangan sangat jauh dari harapan. Sanksi administratif yang tercantum dalam peraturan tersebut hampir tidak pernah diterapkan.

Faktanya adalah, TPS liar di Kramat Jati bukanlah kasus pertama. Sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 40 titik TPS liar di Jakarta Timur yang dilaporkan oleh warga, namun hanya sebagian kecil yang berhasil ditertibkan. Selebihnya, muncul kembali dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penertiban yang dilakukan tidak menyentuh akar masalah, yaitu kurangnya alternatif pembuangan yang layak.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi sampah harian Jakarta mencapai 7.500 ton. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60 persen yang terangkut ke fasilitas resmi. Sisanya, sekitar 3.000 ton per hari, berakhir di TPS liar, sungai, atau dibakar oleh warga. Angka ini bertentangan dengan klaim pemerintah bahwa pengelolaan sampah telah berjalan optimal.

Gugurnya petugas damkar di Kramat Jati seharusnya menjadi titik balik. Pemerintah tidak bisa lagi setengah hati dalam menangani masalah ini. Dibutuhkan langkah konkret seperti membangun TPS resmi dengan teknologi pengolahan yang memadai di setiap kecamatan, memberikan insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah, dan yang terpenting, menindak tegas setiap pelanggaran dengan sanksi yang nyata.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi menyeluruh terhadap data operasional, laporan warga, dan dokumen kebijakan, klaim bahwa tata kelola sampah Jakarta berjalan baik adalah tidak akurat. Insiden Kramat Jati adalah bukti nyata dari kegagalan sistemik yang telah berlangsung lama. Petugas damkar yang gugur adalah pahlawan yang menjadi korban dari kelalaian birokrasi. Pemerintah DKI Jakarta harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan bertindak cepat sebelum muncul korban berikutnya. Kesimpulannya, peristiwa ini bukan sekadar tragedi, melainkan peringatan keras bahwa karut-marut penertiban TPS liar harus segera diakhiri dengan kebijakan yang tegas, terukur, dan berkelanjutan.