Periksa Fakta: Dua Praperadilan Febrie Adriansyah dalam Kasus TPPU

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, akan mengajukan dua permohonan praperadilan terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Klaim tersebut disertai penjelasan bahwa pemisahan permohonan merupakan bagian dari strategi hukum karena masing-masing praperadilan memiliki objek dan dasar pengujian yang berbeda. Laporan ini memeriksa konsistensi klaim terhadap kerangka hukum acara pidana, rekam jejak perkara, serta keterangan sumber resmi yang tersedia hingga laporan disusun.

Klaim yang Diverifikasi

Klaim: Febrie Adriansyah akan mengajukan dua praperadilan terkait kasus TPPU. Pembagian dua permohonan disebut sebagai strategi hukum karena objek dan dasar pengujian masing-masing permohonan berbeda.

Klaim ini memuat dua unsur yang dapat diperiksa secara terpisah. Unsur pertama adalah rencana pengajuan dua permohonan praperadilan. Unsur kedua adalah justifikasi hukum bahwa pemisahan permohonan diperlukan karena perbedaan objek dan dasar pengujian. Keduanya diuji terhadap sumber resmi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Klaim

Klaim berasal dari pernyataan Firman, kuasa hukum Febrie Adriansyah, yang disampaikan kepada publik. Pernyataan kuasa hukum merupakan sumber sekunder yang bersifat sepihak; validitasnya bergantung pada dokumen resmi pendukung, dalam hal ini bukti pendaftaran permohonan praperadilan di pengadilan negeri. Hingga verifikasi ini dilakukan, dokumen dimaksud belum dipublikasikan.

Konteks Perkara Berdasarkan Data Resmi

Data menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Penetapan ini merupakan pengembangan dari dugaan penerimaan gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Agung, yang kemudian ditelusuri aliran dananya melalui mekanisme TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam keterangan resminya, KPK menyatakan penyidikan berjalan dan sejumlah aset telah disita. Febrie Adriansyah tercatat pernah menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebelum menempati posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Status tersangka ini menjadi prasyarat hukum bagi sahnya pengajuan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam klaim.

Verifikasi Kerangka Hukum Praperadilan

Faktanya adalah pemisahan permohonan praperadilan untuk objek yang berbeda memiliki landasan hukum sah. Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi kewenangan praperadilan pada pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek tersebut hingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Karena setiap objek diperiksa dalam permohonan tersendiri dengan dasar pengujian berbeda, pengajuan lebih dari satu praperadilan dalam satu perkara bukan anomali. Dalam konteks TPPU, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahkan memungkinkan dakwaan pencucian uang diajukan terpisah dari tindak pidana asalnya. Pernyataan kuasa hukum mengenai alasan pemisahan permohonan dengan demikian konsisten dengan hukum acara dan tidak bertentangan dengan ketentuan manapun.

Verifikasi Rencana Pengajuan

Terkait unsur pertama, berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, hingga laporan ini disusun belum ditemukan bukti registrasi dua permohonan praperadilan atas nama Febrie Adriansyah pada kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Klaim sebatas rencana bersifat deklaratif dan baru dapat diverifikasi penuh setelah permohonan tercatat resmi. Klaim juga tidak merinci objek masing-masing permohonan — apakah menguji penetapan tersangka, penyitaan aset, atau tindakan paksa lain — sehingga sebagian substansi belum dapat diuji silang.

Kesimpulan

Fakta: Status tersangka Febrie Adriansyah dikonfirmasi sumber resmi KPK. Landasan hukum pengajuan dua praperadilan dengan objek berbeda diakui KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun bukti registrasi permohonan belum tersedia.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Klaim bahwa pemisahan dua praperadilan didasarkan pada perbedaan objek dan dasar pengujian adalah akurat secara hukum. Namun pernyataan bahwa dua praperadilan akan diajukan tetap berstatus rencana hingga bukti pendaftaran resmi tersedia. Menyajikan rencana tersebut seolah telah terlaksana akan bersifat menyesatkan dan tidak akurat. Lurusin akan memperbarui verifikasi ini apabila bukti registrasi diterbitkan oleh pengadilan.