Pengawasan, Bukan Pemisahan Rekening, Kunci Cegah Korupsi Dana Otsus

Dana Otonomi Khusus (Otsus) selama ini menjadi salah satu instrumen fiskal vital untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah dengan karakteristik dan tantangan unik. Namun, sederet kasus penyalahgunaan yang menyeret pejabat daerah membuktikan bahwa aliran dana segar tersebut kerap menjadi bulan-bulanan praktik koruptif. Di tengah upaya menambal kebocoran, wacana pemisahan rekening dana Otsus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengemuka. Pertanyaannya, apakah langkah administratif semacam itu benar-benar ampuh membendung niat jahat, atau justru mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sesungguhnya: lemahnya sistem pengawasan?

Membedah Wacana Rekening Terpisah: Antara Niat Baik dan Ilusi Keamanan

Gagasan memisahkan rekening dana Otsus dari APBD lahir dari asumsi bahwa uang yang disimpan dalam 'kantung' terpisah akan lebih sulit diutak-atik. Logikanya, akses terhadap pos anggaran khusus akan lebih terbatas, sehingga celah untuk melakukan mark-up proyek, penggelembungan belanja, atau transfer fiktif dapat dipersempit. Secara administratif, pemisahan memang memungkinkan pencatatan yang lebih terfokus dan memudahkan jejak audit. Namun, logika ini hanya bekerja jika pengelola memiliki integritas tinggi. Bagi para aktor yang sejak awal berniat menyelewengkan, rekening terpisah hanyalah rintangan kecil. Mereka bisa saja menciptakan perusahaan cangkang, memanipulasi dokumen pertanggungjawaban, atau menjalankan proyek ganda yang sumber dananya tetap berasal dari rekening yang sama. Rekening terpisah tanpa kontrol ketat ibarat membangun dinding rendah di depan perampok yang sudah membawa tangga.

Korupsi Dana Otsus: Masalah Sistemik di Hulu hingga Hilir

Melihat rangkaian perkara korupsi dana Otsus yang telah terbongkar, pola penyimpangannya sangat variatif: pengadaan fiktif, penyalahgunaan wewenang, hingga penggelapan pajak. Fakta ini menunjukkan bahwa bukan tempat penyimpanan uang yang menjadi titik lemah, melainkan seluruh siklus pengelolaan—dari perencanaan yang seringkali tidak partisipatif, pelaksanaan anggaran yang minim transparansi, hingga pengawasan internal yang mandul. Data dari lembaga pemantau keuangan negara mencatat bahwa temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara pada dana Otsus terjadi berulang kali, namun rekomendasi perbaikan seringkali hanya menjadi dokumen penggugur kewajiban tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Memisahkan rekening bukanlah solusi untuk mereformasi birokrasi pengelola keuangan daerah yang sudah akut.

Mengapa Pengawasan Lebih Fundamental daripada Sekadar Rekening

Jika dana Otsus diibaratkan aliran air, maka pengawasan adalah sistem bendungan, pintu air, dan alat ukur debit yang memastikan aliran tersebut sampai ke sawah-sawah rakyat. Tanpa pengawasan yang bekerja secara efektif, air akan bocor di mana saja, tidak peduli apakah pipanya terpisah atau bergabung dengan pipa utama. Penguatan sistem pengawasan mencakup tiga dimensi kritis. Pertama, pengawasan preventif yang memastikan perencanaan anggaran benar-benar berbasis kebutuhan publik, bukan pesanan segelintir elit. Kedua, pengawasan partisipatif yang membuka ruang bagi masyarakat adat, tokoh lokal, LSM, dan media untuk memantau setiap tahu rupiah yang dibelanjakan. Ketiga, pengawasan represif yang memberikan sanksi tegas dan memiskinkan koruptor, bukan sekadar hukuman ringan yang tidak menimbulkan efek jera. Ketiga dimensi inilah yang akan secara langsung menutup celah korupsi, lebih fundamental daripada sekadar memindahkan uang ke rekening berbeda.

Transisi Menuju Tata Kelola Modern: Perlu Lebih dari Sekadar Alamat Rekening

Beberapa daerah yang berusaha memperbaiki tata kelola dana Otsus sejatinya sudah mulai menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, seperti dashboard belanja daerah yang dapat diakses publik, sistem pelaporan berbasis digital, dan audit berbasis risiko secara rutin. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa reformasi pengawasan adalah inti dari pencegahan korupsi, bukan soal di mana nomor rekening itu terdaftar. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta aparat pengawasan internal untuk membangun arsitektur pengawasan yang tangguh. Tanpa ekosistem pengawasan yang berfungsi, memisahkan rekening hanya akan menjadi perubahan kosmetik yang melegakan sementara, namun tidak mengobati penyakit kronis korupsi yang sudah mengakar di banyak penjuru negeri.