Pemerintah Rancang Bensin Nabati dari Sawit dan Singkong Pasca B50

Langkah besar di sektor energi kembali ditempuh. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius: swasembada bensin melalui pengembangan bahan bakar nabati dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan program mandatori B50 yang telah mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor solar.

Dari B50 Menuju Bensin Hijau

Kesuksesan implementasi B50—campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% pada bahan bakar diesel—menjadi fondasi penting. Program B50 resmi menghentikan total impor solar sejak awal tahun, menghemat devisa negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Kini, pemerintah memandang capaian tersebut sebagai cetak biru untuk mereplikasi strategi serupa pada jenis bahan bakar bensin. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 29 juta kiloliter per tahun, yang sebagian besar masih dipasok dari impor. Dengan potensi lahan dan iklim tropis, Indonesia dinilai mampu memproduksi bioetanol dan biobensin dalam jumlah besar dari kelapa sawit, singkong, tebu, dan sumber nabati lainnya.

Peta Jalan dan Bahan Baku Utama

Dalam rapat terbatas yang digelar pekan ini, dipresentasikan rencana pengembangan bensin nabati yang menitikberatkan pada dua jalur utama. Jalur pertama adalah produksi bioetanol dari fermentasi pati singkong dan nira tebu, yang nantinya dicampurkan ke dalam bensin sebagai komponen oksigenat pengganti metil tersier butil eter (MTBE). Target awal adalah campuran E10 (10% etanol) dalam dua tahun, yang akan meningkat bertahap hingga E30 pada tahun keempat. Jalur kedua adalah pengembangan biobensin melalui proses penurunan oksigen pada minyak sawit, yang secara kimia dapat menghasilkan hidrokarbon setara bensin. Teknologi ini, yang dikenal sebagai green gasoline, telah diuji coba skala laboratorium oleh beberapa lembaga riset dalam negeri. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa singkong varietas unggul dapat menghasilkan hingga 4.000 liter etanol per hektare per tahun, sementara sawit melalui jalur biohidrokarbon dapat memproduksi sekitar 2.500 liter per hektare.

Infrastruktur dan Investasi yang Dibutuhkan

Untuk mengejar swasembada bensin, diperlukan investasi besar-besaran pada infrastruktur produksi dan distribusi. Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan 12 pabrik bioetanol baru dengan kapasitas total 2 juta kiloliter per tahun, serta modernisasi enam kilang eksisting untuk memproses minyak nabati menjadi biobensin. Total perkiraan investasi mencapai Rp85 triliun, yang akan didanai melalui skema kemitraan antara BUMN, swasta, dan dana investasi energi terbarukan. Di sisi hulu, rencana perluasan lahan singkong hingga 500 ribu hektare dan optimalisasi perkebunan sawit eksisting menjadi perhatian. Kementerian Pertanian telah merilis panduan teknis budidaya singkong industri yang ramah lingkungan untuk memastikan pasokan bahan baku tanpa mengganggu ketahanan pangan.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Keberhasilan swasembada bensin nabati diperkirakan akan memberikan dampak ganda. Dari sisi ekonomi, pengurangan impor bensin senilai lebih dari 10 miliar dolar AS per tahun akan memperkuat neraca perdagangan dan stabilitas rupiah. Penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan pengolahan juga diproyeksikan menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja baru. Secara lingkungan, penggunaan bioetanol dan biobensin berpotensi menekan emisi gas rumah kaca hingga 30% dibandingkan bensin fosil, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris. Meski demikian, sejumlah lembaga lingkungan mengingatkan perlunya tata kelola lahan yang ketat agar ekspansi perkebunan energi tidak memicu deforestasi. Pemerintah menanggapi dengan menyatakan akan menerapkan moratorium pembukaan lahan gambut dan hutan primer, serta mengandalkan lahan terdegradasi untuk pengembangan bahan baku.

Tantangan dan Risiko

Tidak sedikit tantangan yang menghadang. Harga keekonomian bioetanol saat ini masih lebih tinggi sekitar 20% dibanding harga bensin curah internasional, sehingga memerlukan skema subsidi atau insentif fiskal yang tepat agar diterima pasar. Selain itu, infrastruktur penyaluran dan kompatibilitas mesin kendaraan dengan campuran etanol tinggi perlu dipersiapkan secara matang. Kementerian Perhubungan melalui aturan teknis akan mewajibkan produsen kendaraan bermotor untuk menyesuaikan spesifikasi mesin sejak tahun depan. Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas singkong dan sawit dapat mempengaruhi kontinuitas produksi. Untuk itu, pemerintah tengah merancang mekanisme stabilisasi harga melalui BUMN pangan dan energi. Para pengamat energi menyambut baik rencana ini, namun menekankan pentingnya konsistensi regulasi dan pengawasan.

Dengan pijakan keberhasilan B50, optimisme merebak bahwa Indonesia mampu mengulang sejarah dengan bensin nabati. Bila semua elemen rencana berjalan sesuai jadwal, pada tahun 2028 Indonesia tidak hanya bebas impor solar, tetapi juga bensin, menjadikan negeri ini sebagai contoh transformasi energi berbasis sumber daya lokal di tingkat global.

Baca juga:

• 10 Pohon Buah Pendek Lebat Buahnya, Cocok buat Pekarangan Mungil
• Gaza Kian Tercekik, Desakan Sikap Tegas Indonesia Menguat