Pemerintah Klaim Punya Regulasi Tetap untuk Kasus Perundungan Sekolah

Kasus kematian seorang siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah, kembali menyorot perhatian publik terhadap efektivitas penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme dan regulasi yang mapan untuk menangani kasus perundungan di satuan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas insiden yang menimpa korban hingga berujung pada hilangnya nyawa.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan tersebut, klaim bahwa pemerintah memiliki mekanisme dan regulasi penanganan perundungan memang memiliki dasar normatif. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aturan tidak otomatis menjamin perlindungan bagi peserta didik. Sejumlah catatan resmi memperlihatkan kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi di tingkat sekolah.

Kerangka Regulasi yang Diklaim Telah Tersedia

Pernyataan pejabat pemerintah mengacu pada sejumlah instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah. Salah satu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit melarang kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta menyusun mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Data menunjukkan bahwa kewajiban ini bersifat mengikat, bukan sekadar imbauan.

Klaim: Pemerintah telah memiliki mekanisme dan regulasi untuk menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan.

Fakta: Regulasi memang ada dan bersifat wajib, namun implementasi di tingkat sekolah masih menghadapi kendala struktural dan kultural.

Kesenjangan antara Aturan dan Praktik Lapangan

Meski kerangka regulasi tersedia, sejumlah temuan menunjukkan bahwa penerapannya belum merata. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta laporan layanan pengaduan, banyak sekolah — terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya — belum membentuk TPPK secara fungsional. Bahkan ketika tim terbentuk, sering kali tidak disertai pelatihan memadai untuk mengidentifikasi dan menangani tanda-tanda perundungan.

Faktanya adalah sistem pelaporan yang seharusnya menjadi jalur cepat penanganan kerap tidak diketahui oleh siswa maupun orang tua. Hal ini bertentangan dengan semangat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menekankan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Akibatnya, kasus seperti yang terjadi di Pemalang berulang kali luput dari intervensi dini.

Sumber resmi dari berbagai dinas pendidikan daerah juga mencatat bahwa sosialisasi regulasi antikekerasan belum menjangkau seluruh tenaga pendidik. Verifikasi terhadap dokumen evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap prosedur penanganan kasus masih bervariasi, dengan sebagian besar mengandalkan pendekatan disipliner konvensional yang tidak selalu sesuai dengan protokol perlindungan anak.

Respons Kelembagaan dan Tuntutan Akuntabilitas

Pernyataan bahwa pemerintah memiliki mekanisme penanganan tidak dapat dinilai salah secara normatif. Namun, klaim tersebut berpotensi menyesatkan apabila disampaikan tanpa pengakuan terhadap lemahnya penegakan aturan di lapangan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan yang terlaporkan secara resmi jauh lebih kecil dibandingkan estimasi prevalensi berdasarkan survei independen — sebuah indikasi kuat adanya underreporting.

Pengamat pendidikan menilai bahwa keberadaan regulasi harus diikuti dengan penguatan kapasitas sekolah, pengawasan berkala, serta sanksi yang jelas bagi satuan pendidikan yang lalai. Tanpa itu, mekanisme yang diklaim telah tersedia hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi keselamatan siswa.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan pejabat dan dokumen hukum terkait, dapat disimpulkan bahwa klaim kepemilikan regulasi adalah SEBAGIAN BENAR. Regulasi memang tersedia dan bersifat mengikat, tetapi efektivitasnya masih jauh dari memadai. Kasus kematian siswa di Pemalang menjadi bukti bahwa celah implementasi masih menjadi persoalan serius yang menuntut perbaikan sistemik, bukan sekadar penegasan keberadaan aturan.