Pemerintah Batasi Larangan Ekspor LTJ Hanya untuk Produk Utama

Jakarta — Kebijakan larangan ekspor Logam Tanah Jarang (LTJ) yang sebelumnya bersifat menyeluruh kini mengalami penyesuaian signifikan. Berdasarkan verifikasi terhadap regulasi terbaru, pemerintah memutuskan untuk membatasi larangan tersebut hanya pada produk utama komoditas tambang. Faktanya adalah, komoditas tambang yang mengandung LTJ sebagai mineral ikutan tetap dapat diekspor selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Keputusan ini merupakan respons atas dinamika industri dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hilirisasi dan kelangsungan operasional perusahaan tambang.

Klaim dan Ruang Lingkup Kebijakan

Klaim bahwa pemerintah melarang seluruh ekspor LTJ tanpa kecuali tidak akurat. Data menunjukkan bahwa larangan ekspor hanya diberlakukan untuk produk utama yang secara langsung diekstraksi sebagai LTJ. Sementara itu, mineral ikutan yang mengandung LTJ dalam konsentrasi rendah tidak termasuk dalam kategori larangan. Sumber resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pengecualian ini diberikan untuk menghindari kerugian ekonomi yang tidak perlu, terutama bagi perusahaan yang memproduksi mineral lain seperti timah, emas, atau nikel yang secara alami membawa LTJ sebagai produk sampingan.

Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dipertegas melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 123.K/MB.01/MEM.B/2024. Dalam dokumen resmi tersebut, pasal yang mengatur ekspor LTJ secara eksplisit menyebutkan bahwa larangan hanya berlaku untuk konsentrat LTJ yang dihasilkan dari proses penambangan utama. Sebaliknya, LTJ yang terakumulasi dalam tailing atau sebagai mineral ikutan dari pengolahan komoditas lain diizinkan untuk diekspor setelah melalui verifikasi teknis dan memenuhi persyaratan administrasi.

Verifikasi dan Implementasi di Lapangan

Berdasarkan verifikasi terhadap implementasi di lapangan, sejumlah perusahaan tambang besar telah menerima izin ekspor untuk mineral ikutan yang mengandung LTJ. Salah satu contoh adalah PT Timah Tbk yang mengekspor monasit dan senotim sebagai produk sampingan dari penambangan timah. Data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2025, terdapat 12 pengajuan izin ekspor untuk mineral ikutan, dan 9 di antaranya telah disetujui setelah lolos uji laboratorium dan verifikasi kandungan LTJ di bawah ambang batas yang ditetapkan.

Ambang batas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa konsentrasi LTJ dalam mineral ikutan tidak boleh melebihi 0,5 persen dari total berat kering. Jika melebihi ambang batas, maka mineral tersebut dikategorikan sebagai produk utama dan wajib diproses di dalam negeri melalui fasilitas pemurnian. Faktanya adalah, ambang batas ini ditetapkan berdasarkan kajian teknis yang melibatkan Badan Geologi dan Pusat Riset Teknologi Mineral, dengan tujuan untuk mencegah penyelundupan LTJ berkadar tinggi dengan dalih mineral ikutan.

Dampak terhadap Industri dan Hilirisasi

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku industri. Di satu sisi, perusahaan tambang menyambut baik karena membuka peluang ekspor yang lebih luas dan mengurangi penumpukan stok di gudang. Di sisi lain, para pendukung hilirisasi menilai kebijakan ini menyesatkan karena dapat memperlambat pembangunan industri pengolahan LTJ dalam negeri. Namun, data menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun smelter LTJ di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung dengan target operasional pada tahun 2027. Sumber resmi Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa pengecualian ekspor mineral ikutan justru memberikan pendapatan tambahan bagi negara melalui bea keluar, yang sebagian dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan praktik internasional di negara-negara seperti Australia dan Kanada, yang juga membedakan perlakuan antara produk utama LTJ dan mineral ikutan. Berdasarkan verifikasi terhadap regulasi di kedua negara tersebut, pendekatan serupa terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan global tanpa mengorbankan industri hilir. Dengan demikian, klaim bahwa kebijakan ini merupakan langkah mundur dari program hilirisasi tidak didukung oleh bukti yang kuat. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari seluruh rantai produksi, sembari tetap membangun kapasitas pengolahan domestik secara bertahap.

Kesimpulannya, kebijakan pemerintah membatasi larangan ekspor LTJ hanya untuk produk utama adalah langkah yang terukur dan berdasarkan data. Pengecualian untuk mineral ikutan bukanlah celah hukum, melainkan bagian dari strategi yang direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil industri. Masyarakat diharapkan memahami bahwa verifikasi terhadap setiap izin ekspor dilakukan secara ketat melalui sistem online single submission (OSS) dan pengawasan fisik di pelabuhan. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kebijakan ini selama pengawasan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.